Sekjen DPP IKM, Braditi Moulevey Rajo Mudo Dampingi Andre Rosiade Salurkan Bantuan untuk Perantau Minang di Wamena
JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM), Braditi Moulevey Rajo Mudo, mendampingi Ketua Umum DPP IKM, Andre Rosiade, dalam kunjungan ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Sabtu (27/9/2025). Kunjungan ini ditujukan untuk menemui para perantau Minang yang terdampak insiden di Yalimo beberapa waktu lalu. Braditi Moulevey menegaskan, kehadiran IKM bukan hanya soal menyalurkan bantuan, tetapi juga bentuk dukungan moral bagi keluarga Minang yang kini menghadapi masa sulit. “Kami ingin saudara kita di tanah Papua tahu bahwa mereka tidak sendirian. Persatuan adalah kekuatan utama orang Minang di manapun berada,” ujarnya, Sabtu (27/9/2025). Ia menambahkan, bantuan yang dibawa diharapkan bisa meringankan beban kebutuhan harian. Namun lebih dari itu, pria yang akrab disapa Levi itu mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan. “Hindari konflik yang bisa merugikan banyak pihak. Mari kita jaga kebersamaan, karena orang Minang harus mampu menjadi teladan hidup berdampingan di rantau,” katanya. Meski DPP IKM tengah memfinalisasikan struktur kepengurusan, Moulevey mengatakan bahwa kegiatan tersebut tak menghalangi organisasi perantau tersebut memberikan perhatian dan kepedulian kepada masyarakat serta Perantau Minang di manapun berada. “Walaupun saat ini DPP IKM tengah memfinalisasikan susunan kepengurusan, tapi tidak menghalangi Ketua Umum dan beberapa pengurus yang telah terpilih untuk bekerja membantu masyarakat dan Perantau Minang di manapun berada,” katanya. Terpisah, Ketua Umum DPP IKM, Andre Rosiade, menilai kondisi para perantau Minang di Yalimo cukup memprihatinkan. Situasi keamanan yang belum stabil membuat banyak di antara mereka harus meninggalkan usaha dan rumah demi mencari tempat yang lebih aman di Wamena. “Kami hadir bukan sekadar membawa bantuan materi, tetapi juga memberikan semangat. Dimanapun orang Minang berada, kita adalah satu keluarga yang harus saling menguatkan,” kata Andre yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI. Andre menegaskan bahwa IKM selalu tanggap terhadap kondisi sosial yang menimpa perantau. Ia mengingatkan bahwa pada 2019 lalu dirinya juga sempat mengunjungi Papua untuk menemui korban kerusuhan di Wamena. “Inilah bukti bahwa IKM konsisten hadir untuk ranah dan rantau,” ucapnya. Selain di Papua, Andre dan jajaran IKM juga menyiapkan bantuan bagi perantau Minang di Bali yang terdampak banjir. Menurutnya, langkah ini adalah wujud kepedulian tanpa batas wilayah, karena nilai kebersamaan Minang berlaku di mana saja. Sebelumnya, Ketua DPW IKM Papua, Zulhendri Sikumbang, memberikan klarifikasi terkait isu yang menyudutkan perantau Minang dalam kerusuhan Yalimo. Ia menegaskan warga Minangkabau tidak terlibat dan justru menjadi korban. “Kami mengutuk keras narasi rasis yang beredar, apalagi unggahan di media sosial yang menyudutkan orang Minang,” katanya. Zulhendri menyoroti beredarnya postingan akun Rumah Berkat Online yang menuding pelajar asal Minang sebagai pemicu kerusuhan. Menurutnya, informasi tersebut provokatif dan memperkeruh suasana. Ia mendesak aparat menindak tegas penyebar isu hoaks yang berpotensi memicu konflik antar kelompok. “Orang Minang di Papua selalu menjunjung tinggi falsafah dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kami hidup rukun dengan semua masyarakat di sini. Karena itu, kami mengajak semua pihak untuk tidak terprovokasi dan lebih mengutamakan perdamaian,” tutup Zulhendri. (*)
Sekjen DPP IKM, Braditi Moulevey Rajo Mudo Soroti Konten Kreator Minang yang Gunakan Bahasa Kasar di Media Sosial
JAKARTA – Fenomena konten kreator atau influencer asal Ranah Minang yang menggunakan bahasa kasar dalam siaran langsung maupun unggahan di media sosial (medsos) belakangan ini menjadi sorotan. Tidak hanya masyarakat di Sumatera Barat (Sumbar), tetapi juga perantau Minang yang memantau dari jauh. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM), Braditi Moulevey Rajo Mudo, menyayangkan tren yang dinilai merusak citra Minangkabau sebagai masyarakat yang dikenal santun, beradat, dan menjunjung tinggi falsafah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK). “Banyak konten kreator dari Ranah Minang yang menggunakan bahasa tidak pantas, bahkan kasar, di dalam konten maupun siaran langsung mereka. Padahal, masyarakat Minang itu selalu mengedepankan komunikasi yang baik dan berpegang pada falsafah ABS-SBK,” kata Moulevey. Moulevey menilai, konten dengan bahasa kasar dan tidak elok seharusnya menjadi kegelisahan bersama. Media sosial saat ini bukan lagi ruang privat, melainkan konsumsi publik yang ditonton lintas generasi, termasuk anak-anak dan remaja. “Seharusnya mereka malu. Bagaimana anak kemenakan, bahkan ninik mamaknya, melihat tayangan seperti itu? Tentu tidak elok dilihat dan didengar. Apalagi, Minang itu punya norma dan sopan santun yang sudah turun-temurun,” ujarnya. Menurutnya, masyarakat Minang sudah lama dikenal sebagai kelompok yang menjunjung tinggi nilai moral, tata krama, serta adat yang menempatkan kata-kata sebagai cerminan harga diri. Saat bahasa yang kasar menjadi konsumsi publik, maka citra tersebut akan luntur. Perubahan pola komunikasi di era digital memang memberi peluang baru bagi siapa saja untuk menjadi “penyiar” di dunia maya. Namun, tanpa kesadaran etika, ruang ini bisa melahirkan perilaku yang merugikan. Moulevey menekankan, kebebasan berpendapat tidak bisa diartikan sebebas-bebasnya. Ada tanggung jawab sosial, terlebih bagi mereka yang membawa identitas Minangkabau. “Kita tidak anti pada kreativitas atau kebebasan berekspresi. Tapi ekspresi itu harus sesuai dengan norma dan nilai budaya kita. Jangan sampai demi popularitas, malah melupakan marwah Minangkabau,” tegasnya. Sebagai bagian dari Perantau Minang, Moulevey menegaskan bahwa komunitas perantau juga ikut memantau konten yang diproduksi oleh kreator asal Sumatera Barat. Ia menyebut, banyak laporan atau pembicaraan yang masuk mengenai fenomena ini, baik di media sosial maupun forum perantau. “Kami sebagai perantau juga merasa punya tanggung jawab moral. Ranah Minang itu bukan hanya milik orang yang tinggal di kampung halaman, tapi juga milik kami di rantau. Kalau citra itu rusak, tentu kami juga ikut merasakan dampaknya,” ujarnya. Fenomena ini, kata Moulevey, menjadi tantangan bagi generasi muda Minang untuk tetap memegang jati diri. Dunia digital boleh saja dimanfaatkan untuk berkarya, berdiskusi, dan membangun jejaring, tetapi tetap harus dalam koridor yang menghormati nilai budaya. “Generasi muda Minang seharusnya tampil sebagai contoh. Jangan sampai kebebasan yang dimanfaatkan di media sosial justru jadi bumerang bagi diri sendiri dan masyarakat,” ujarnya. Ia mengingatkan, adat dan budaya Minang sudah memberikan rambu-rambu yang jelas tentang bagaimana berbicara, bergaul, dan menempatkan diri di tengah masyarakat. Nilai-nilai itu, menurutnya, relevan dengan era apa pun, termasuk di dunia digital. Moulevey berharap, kritik ini bisa menjadi bahan introspeksi bagi para kreator konten di Ranah Minang. Ia mengajak agar setiap karya digital bukan sekadar mencari sensasi, tetapi juga membawa manfaat. “Masyarakat Minang itu terkenal dengan kesopansantunan dan norma yang baik. Kami tidak ingin marwah itu hilang hanya karena ulah segelintir orang yang ingin populer dengan cara instan,” katanya. Lebih jauh, ia menekankan pentingnya membangun ekosistem media sosial yang sehat. Konten yang lahir dari Ranah Minang seharusnya mampu mencerminkan kecerdasan, kebijaksanaan, dan kekayaan budaya. Fenomena bahasa kasar di media sosial seharusnya tidak hanya dilihat sebagai masalah, tetapi juga peluang untuk memperkuat literasi digital. Dengan edukasi, para kreator konten bisa diarahkan agar lebih bijak menggunakan bahasa dan mengemas pesan. Moulevey mengingatkan, kebiasaan berbahasa adalah cermin karakter. “Kalau kita sudah terbiasa kasar di media sosial, lama-lama itu terbawa ke kehidupan nyata. Ini bahaya. Kita tidak ingin generasi kita tumbuh tanpa sopan santun,” ujarnya. Ia menilai, media sosial juga bisa menjadi sarana refleksi. Kreator konten dapat mengubah gaya berkomunikasi menjadi lebih santun, tanpa kehilangan daya tarik. Popularitas bisa lahir dari kualitas, bukan semata-mata sensasi. Pada akhirnya, Moulevey menegaskan, kritik yang ia sampaikan bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengingatkan. Sebagai perantau Minang, ia merasa perlu menyuarakan kegelisahan ini agar menjadi perhatian bersama. “Kalau ada konten yang tidak pantas, jangan hanya ditonton. Mari kita beri masukan. Mari kita arahkan supaya lebih baik. Karena Ranah Minang itu milik kita bersama, dan marwahnya harus dijaga bersama,” katanya. Moulevey percaya, dengan kesadaran bersama, masyarakat Minang baik di ranah maupun di rantau mampu menjaga identitasnya di tengah derasnya arus digitalisasi. Kreativitas dan sopan santun, katanya, bisa berjalan beriringan. (*)
Perantau Minang Bangga Aksi Unjuk Rasa di Padang Berjalan Tertib
JAKARTA – Perantau Minang yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM), Braditi Moulevey Rajo Mudo, memberikan tanggapan aksi damai yang digelar ribuan massa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat (DPRD Sumbar) pada Senin (1/9/2025). Baginya, peristiwa itu bukan hanya demonstrasi biasa. Ia menyebutnya sebagai cermin adab orang Minang yang menunjukkan bahwa aspirasi bisa disampaikan dengan santun, tertib, dan penuh martabat. Braditi menekankan bahwa aksi damai yang berlangsung hingga sore hari tanpa ricuh adalah gambaran nyata warisan nilai budaya Minangkabau. “Orang Minang diajarkan untuk berkata keras bila ada yang salah, tetapi keras itu harus tetap dengan adab. Itu yang membedakan kita,” ujarnya, Selasa (2/9/2025). Menurutnya, ribuan mahasiswa, masyarakat, dan pengemudi ojek daring yang bersatu dalam satu barisan berhasil menunjukkan wajah demokrasi yang menyejukkan. “Mereka pulang dengan tertib, meninggalkan pesan, bukan kerusakan,” katanya. Ia menilai, tuntutan yang disuarakan massa memiliki bobot penting, seperti pembenahan keanggotaan DPR, pengesahan RUU Perampasan Aset, reformasi total Polri, hingga transparansi dalam kasus kematian Affan Kurniawan. “Itu bukan sekadar teriakan di jalan. Itu suara rakyat yang menginginkan keadilan. Anak-anak muda kita sudah paham, demokrasi bukan hanya soal hak, tapi juga soal tanggung jawab untuk memperbaiki bangsa,” katanya. Braditi Moulevey mengingatkan bahwa kritik tidak harus menyinggung pribadi, apalagi memicu kekerasan. “Kita boleh lantang menolak kebijakan yang keliru, tapi jangan sampai lantang itu berubah jadi kebencian pada sesama,” tegasnya. Ia menilai aksi di Padang adalah bukti nyata bahwa kritik bisa membangun. “Kalau semua daerah bisa mencontoh Sumbar hari ini, maka demokrasi kita akan lebih sehat,” tambahnya. Pesan untuk Pemerintah Sekjen IKM itu juga memberi catatan penting bagi DPRD dan pemerintah daerah. Menurutnya, menandatangani tuntutan massa bukanlah akhir, melainkan awal tanggung jawab. “Janji untuk mengawal aspirasi harus benar-benar dibuktikan. Kalau rakyat dikhianati, kepercayaan yang runtuh akan sulit dipulihkan. Orang Minang itu kritis, sekali dikecewakan, mereka akan ingat lama,” katanya. Dirinya berharap pemerintah pusat turut mendengar. “Aspirasi dari Padang ini adalah suara Indonesia juga. Jangan hanya didengar, tapi wujudkan dalam kebijakan,” ujarnya. Sebagai seorang perantau, Moulevey mengaku memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyuarakan pandangan. Ia menyebut banyak perantau Minang di dalam dan luar negeri yang memantau aksi unjuk rasa di Ranah atau kampung halaman. “Kami di rantau ikut merasa memiliki kampung halaman. Apa yang terjadi di Padang mencerminkan siapa kami di mata orang luar. Karena itu, aksi damai ini sangat membanggakan,” ucapnya. Menurutnya, perantau bukan hanya pencari nafkah, melainkan juga penjaga nama baik. “Kalau di kampung halaman kita rusuh, maka citra Minang di rantau ikut tercoreng. Tapi hari ini, kita buktikan Minang itu santun,” ujarnya. Kasus Affan jadi Luka Bersama Di antara tuntutan, kasus kematian Affan Kurniawan mendapat sorotan khusus. Braditi menilai kasus ini harus diusut tuntas. “Affan adalah simbol rakyat kecil yang sering kali jadi korban. Kalau tidak ada transparansi, luka ini akan semakin dalam. Kita menuntut keadilan bukan untuk Affan saja, tapi untuk seluruh rakyat,” katanya. Ia mendukung penuh desakan massa agar aparat membuka fakta sebenarnya. “Jangan biarkan kasus ini ditutup rapat. Kalau hukum hanya tajam ke bawah, maka hilanglah kepercayaan rakyat,” tegasnya. Pria yang akrab disapa Levi itu juga mengingatkan bahaya media sosial yang sering kali menggiring opini tanpa adab. “Di dunia maya, orang mudah marah, mudah memaki, tanpa memikirkan adab. Itu bertolak belakang dengan nilai Minang,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya menjaga prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. “Kalau itu kita pegang, maka demokrasi akan tetap berlandaskan moral dan agama, bukan sekadar kebebasan kosong,” katanya. Pasca aksi damai di Padang, ia melihat ada harapan baru untuk Indonesia. “Dari aranah Minang kita diajarkan, kritik bisa dilakukan tanpa merusak. Inilah modal sosial yang harus dijaga,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh berhenti pada demonstrasi. “Setelah aksi, tugas kita adalah mengawal. Setelah kritik, tugas kita adalah membangun. Itulah makna demokrasi yang sebenarnya,” katanya. Ia mengatakan, orang Minang tidak pernah takut bersuara, tapi suara itu selalu dibalut dengan adab. “Inilah yang harus kita jaga bersama. Dari Sumbar untuk Indonesia, kita ajarkan demokrasi yang bermartabat,” pungkasnya. (*)
Sekjen DPP IKM Imbau Perantau Minang Tahan Diri usai Korban Jiwa Demo DPR, Minta Polisi Transparan
JAKARTA – Perantau Minang yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM), Braditi Moulevey Rajo Mudo, menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI pada Kamis (28/5/2025). Ia menekankan pentingnya menahan diri di tengah situasi yang sedang memanas. “Kami berduka atas jatuhnya korban dalam demo di DPR RI. Kami berharap seluruh Perantau Minang di manapun berada bisa menahan diri dan tidak memperkeruh keadaan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (29/8/2025). Braditi Moulevey menegaskan, aksi unjuk rasa merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Namun, ia mengingatkan agar demonstrasi dilakukan dengan tertib, mematuhi aturan yang berlaku, serta tidak menimbulkan kerusuhan. Menurutnya, aspirasi sebaiknya disampaikan melalui saluran-saluran resmi agar tetap terjaga suasana kondusif. Ia juga meminta masyarakat, khususnya Perantau Minang, tidak mudah terprovokasi atau terjebak informasi palsu. “Selidiki dulu informasinya, lakukan tabayyun terhadap kabar yang beredar di berbagai platform media. Jangan sampai kita terjebak hoaks yang bisa memecah belah bangsa,” tambahnya. Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Levi mengingatkan agar aksi unjuk rasa tidak berujung pada tindakan yang berdampak hukum. “Apabila ingin mengadakan kegiatan unjuk rasa, lakukan dengan tertib, jangan terpancing provokasi, dan tetap damai. Jadilah bagian masyarakat yang peduli tanpa menciptakan keresahan baru,” katanya. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan rasa belasungkawa kepada keluarga Almarhum Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek online (ojol) yang meninggal dunia usai diduga terlindas mobil lapis baja Brimob. Affan diketahui bukan peserta aksi, melainkan sedang mengantarkan pesanan pelanggan ketika peristiwa itu terjadi. “Harapan kami, kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Kasusnya harus dievaluasi, pelaku ditindak tegas, dan proses hukum dilakukan secara transparan. Tidak boleh ada yang ditutupi, apalagi korban bukan demonstran, tetapi seorang warga yang sedang bekerja,” tegas Moulevey. Ia menekankan, peristiwa tersebut seharusnya menjadi momentum evaluasi bagi aparat agar pengamanan aksi tidak menimbulkan korban di luar peserta demonstrasi. Menurutnya, kepolisian perlu membuka kasus ini secara jelas di hadapan publik agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tidak luntur. Ia menyerukan kepada Perantau Minang dan masyarakat luas menjaga kedamaian di tengah dinamika politik, ekonomi dan sosial. “Mari kita semua menahan diri. Semoga tidak ada lagi korban berikutnya dan kondisi bangsa ini bisa dilalui dengan baik,” imbuhnya. (*)
Jadwal hingga Hak Siar Liga 1, Fans Nilai Semen Padang FC Dirugikan
PADANG – Kekecewaan mendalam dirasakan para pecinta sepak bola tanah air, khususnya pendukung Semen Padang FC. Klub bersejarah asal Ranah Minang itu hanya mendapatkan tiga pertandingan kandang di akhir pekan (Sabtu-Minggu) sepanjang 34 pekan Super Liga musim ini. Intensitas pertandingan di kandang ini sangat timpang dibandingkan dengan tim lain, seperti Bali United yang memperoleh 14 laga kandang akhir pekan, atau Persis Solo dengan 13 laga. Bagi sebagian orang, jumlah pertandingan di akhir pekan mungkin sekadar angka. Namun, bagi suporter, terutama perantau Minang yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan luar negeri, ini menyangkut akses, kesempatan, dan kebanggaan. Pertandingan di akhir pekan adalah waktu emas bagi mereka untuk menyaksikan langsung atau sekadar mengikuti lewat siaran televisi tanpa harus berbenturan dengan aktivitas pekerjaan. “Ini jelas sangat merugikan kami sebagai fans. Kenapa Semen Padang FC hanya mendapat tiga pertandingan Sabtu-Minggu? Ketidakadilan ini begitu nyata,” ungkap Braditi Moulevey, tokoh perantau Minang yang juga pecinta Semen Padang FC, Minggu (24/8/2025). Moulevey menilai keputusan PT Liga Indonesia Baru (LIB) sebagai operator liga menimbulkan tanda tanya besar. Dengan distribusi jadwal yang timpang, publik berhak mempertanyakan transparansi sekaligus profesionalisme dalam pengelolaan kompetisi. “Harapan kami, PT LIB lebih fair. Jangan bikin kecewa suporter. Apalagi jangan sampai ada indikasi praktik mafia di balik penentuan jadwal ini. Kalau tidak segera dievaluasi, kepercayaan masyarakat terhadap liga bisa makin tergerus,” ujarnya. Ia juga menambahkan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir perlu turun tangan untuk mengecek langsung apakah penjadwalan telah dilakukan secara transparan atau justru sarat dengan kepentingan tertentu. Hak Siar dan Dugaan Konflik Kepentingan Masalah tidak berhenti pada jadwal pertandingan. Fans juga menyoroti hak siar yang dianggap tidak proporsional bagi Semen Padang FC. Braditi Moulevey mengatakan, Semen Padang FC adalah klub sepakbola lama dengan basis suporter luas, terutama dari kalangan perantau Minang. Namun, perhatian terhadap hak siar justru minim. “Kami mendengar bahwa pemegang hak siar merupakan anak perusahaan dari PT Bali Bintang Sejahtera, pengelola Bali United. Kalau ini benar, tentu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Apalagi Bali United sendiri mendapat 14 laga akhir pekan, jauh di atas Semen Padang FC,” tegasnya. Hak siar bukan sekadar soal tontonan. Ia berkaitan erat dengan eksposur media, pemasukan sponsor, dan nilai komersial klub. Klub yang sering tampil di prime time, yakni Sabtu dan Minggu akan lebih banyak dilihat publik dan otomatis menarik minat sponsor. “Kalau Semen Padang FC terus dipinggirkan, dampaknya bukan hanya pada tim, tapi juga ekonomi masyarakat sekitar stadion yang menggantungkan hidup dari setiap pertandingan,” ujar Braditi. Semen Padang FC bukan hanya klub sepak bola, melainkan bagian dari identitas masyarakat Minang. Setiap kali Kabau Sirah berlaga di Stadion Haji Agus Salim, ribuan orang datang, mulai dari pedagang kecil, penjual atribut, tukang parkir, hingga pelaku UMKM di sekitar stadion. “Kalau pertandingan jarang di akhir pekan, otomatis jumlah penonton turun. Banyak perantau yang tidak bisa pulang menonton. Artinya, pendapatan ekonomi masyarakat kecil ikut terdampak,” jelas Moulevey. Di sisi lain, Semen Padang FC juga menjadi salah satu kebanggaan diaspora Minang di luar negeri. Pertandingan akhir pekan sering menjadi momen berkumpul di berbagai komunitas perantau, baik di Malaysia, Timur Tengah, hingga Eropa. Dengan jadwal minim di akhir pekan, rasa kebersamaan itu ikut tergerus. Tak kalah penting, ada pula dampak psikologis bagi para suporter. Suporter bukan sekadar penonton pasif, melainkan bagian integral dari klub. Ketika merasa klubnya diperlakukan tidak adil, muncul rasa kecewa, marah, bahkan frustrasi. “Kami sebagai perantau Minang merasa dipinggirkan. Padahal, sepak bola adalah hiburan rakyat. Kalau sudah begini, bagaimana kami bisa menikmati liga dengan perasaan bangga? Justru yang ada hanyalah rasa kecewa,” ucap Braditi. Braditi Moulevey bersama komunitas pecinta Semen Padang FC berharap PT LIB segera melakukan evaluasi menyeluruh. Mereka juga meminta PSSI sebagai federasi untuk turun tangan memastikan tidak ada praktik yang merugikan klub tertentu. “Sepak bola Indonesia sudah sering tercoreng oleh isu mafia dan ketidakadilan. Jangan biarkan hal ini berulang. Liga harus fair untuk semua klub, besar maupun kecil,” pungkas Braditi. Ia mengatakan, kritik fans Semen Padang FC ini mencerminkan keresahan publik terhadap tata kelola sepak bola nasional. Liga 1 bukan hanya panggung kompetisi, tetapi juga simbol keadilan, kebanggaan, dan identitas daerah. Jika pengelolaan liga tidak transparan, maka yang dirugikan bukan hanya klub, melainkan seluruh masyarakat yang hidup dan bernafas bersama sepak bola. (*)
Braditi Moulevey: Jangan Tunggu Korban Jatuh Lagi di Perlintasan Kereta Api
PADANG – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM), Braditi Moulevey Rajo Mudo, menyampaikan ucapan duka cita mendalam kepada keluarga korban kecelakaan tragis yang terjadi di perlintasan sebidang kereta api Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Kamis (21/8/2025) siang. Peristiwa memilukan itu merenggut nyawa dua siswi SMA Negeri 10 Padang, yakni Nabila Khairunisa, putri dari Kapolres Solok Kota, AKBP Mas’ud Ahmad dan sahabatnya, Alya Azzura. Tragedi tersebut terjadi ketika sebuah mobil Honda Brio bernomor polisi F 1150 FAO yang dikemudikan siswi kelas XI, Jihan Putri Soan, tertabrak kereta api Minangkabau Ekspres jurusan Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Mobil yang ditumpangi tujuh pelajar itu terseret sejauh sekitar 10 meter sebelum terhenti. Seluruh penumpang dievakuasi ke RS Yos Sudarso, Padang. Dua korban dinyatakan meninggal dunia, sementara lima lainnya mengalami luka-luka dengan kondisi berbeda. Kejadian ini mengguncang hati masyarakat Sumatera Barat (Sumbar). Rasa kehilangan begitu terasa, terutama karena korban merupakan pelajar-pelajar muda yang tengah menempuh pendidikan. Lebih dari itu, wafatnya Nabila Khairunisa menjadi pukulan berat bagi keluarga besar kepolisian, khususnya Kapolres Solok Kota, AKBP Mas’ud Ahmad. Duka yang sama dan pukulan telak juga dirasakan oleh keluarga dari rekan Nabilla, Alya Azzura yang ikut wafat dalam kejadian tersebut. Belasungkawa Perantau Minang Menurut Moulevey, tragedi ini bukan hanya musibah bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga duka kolektif bagi masyarakat Minang. “Kami atas nama perantau Minang dan keluarga besar DPP IKM menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya atas berpulangnya ananda Nabila Khairunisa, putri tercinta dari Kapolres Solok Kota, beserta rekannya, Alya Azzura. Kepergian mereka adalah luka mendalam yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Minangkabau. Semoga keluarga diberikan ketabahan dan kekuatan menghadapi cobaan ini,” ujar Braditi Moulevey, Kamis (21/8/2025) malam. Moulevey menegaskan bahwa kehilangan generasi muda adalah kehilangan masa depan. Ia menyebut, kedua korban adalah aset bangsa yang semestinya tumbuh menjadi penerus dan kebanggaan keluarga. “Anak-anak kita adalah generasi harapan. Kehilangan mereka di usia belia bukan hanya kehilangan bagi keluarga, tetapi juga kehilangan besar bagi bangsa ini,” imbuhnya. Selain menyampaikan belasungkawa, Braditi Moulevey juga menekankan perlunya langkah konkret dari instansi terkait. Ia mendesak pemerintah daerah bersama PT KAI dan pihak berwenang lainnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan di perlintasan sebidang. “Kita tidak boleh lagi menunggu korban jatuh. Harus ada pembenahan total, mulai dari pengawasan, perbaikan infrastruktur, hingga penutupan perlintasan liar yang rawan kecelakaan. Setiap nyawa terlalu berharga untuk dibiarkan hilang sia-sia karena kelalaian sistem,” tegasnya. Menurutnya, tragedi di perlintasan kereta api bukan kali pertama terjadi di Sumbar maupun daerah lain di Indonesia. Meski sudah ada aturan yang mengatur kewajiban mendahulukan perjalanan kereta, praktik di lapangan kerap menghadapi tantangan. “Keselamatan tidak bisa hanya berhenti pada imbauan. Perlu langkah nyata dan kerja sama lintas instansi. Pemerintah, PT KAI, aparat, dan masyarakat harus sama-sama serius agar duka seperti ini tidak lagi terulang,” ucapnya. Pernyataan PT KAI PT KAI Divre II Sumbar dalam rilis resminya turut menyampaikan duka cita kepada keluarga korban. Kepala Humas PT KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab, menegaskan bahwa kecelakaan di perlintasan sebidang sebagian besar disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan. Ia mengingatkan agar masyarakat mematuhi aturan lalu lintas dan mengutamakan perjalanan kereta api sebagaimana diatur dalam undang-undang. Namun, Braditi Moulevey menilai, pernyataan tersebut harus dibarengi dengan langkah strategis yang lebih menyentuh akar persoalan. Menurutnya, masih banyak perlintasan tanpa palang pintu atau penjaga yang berpotensi menimbulkan bahaya. “Kita berharap tragedi ini menjadi momentum untuk perubahan nyata. Jangan sampai setiap tahun kita hanya mendengar kabar duka tanpa ada perbaikan berarti,” ujarnya. Duka akibat tragedi ini terasa semakin mendalam karena korban adalah pelajar yang sedang menapaki masa depan. Suasana haru menyelimuti rumah duka dan sekolah korban, SMA Negeri 10 Padang. Guru, sahabat, hingga pejabat setempat menyampaikan belasungkawa, menandai betapa besar kehilangan yang dirasakan banyak pihak. Bagi masyarakat Minang di rantau, tragedi ini juga menimbulkan luka mendalam. Braditi Moulevey menyebut, semangat kebersamaan dan solidaritas Minangkabau harus menjadi penguat bagi keluarga korban. “Kami, para perantau, merasa terpanggil untuk ikut berduka. Insya Allah doa terbaik selalu kami kirimkan untuk almarhumah. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, dan semoga musibah ini menjadi pelajaran berharga agar lebih banyak nyawa terselamatkan di masa depan,” tuturnya. (*)
Sekjen DPP IKM, Braditi Moulevey Titip Pesan Perantau Saat Bertemu Wagub Sumbar
PADANG – Pertemuan hangat terjadi antara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM), Braditi Moulevey Rajo Mudo, dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar), Vasko Ruseimy, di Kota Padang beberapa waktu lalu. Bukan sekadar temu kangen dua sahabat lama, pertemuan tersebut menjadi ruang silaturahim yang penuh kekeluargaan sekaligus membicarakan peluang kolaborasi ke depan demi kemajuan Sumbar. Braditi Moulevey menyebut, dirinya dan Vasko Ruseimy telah lama bersahabat sejak sama-sama beraktivitas di Jakarta. Kini, keduanya dipertemukan kembali dengan peran berbeda. Vasko dipercaya menjadi Wakil Gubernur Sumbar mendampingi Gubernur Mahyeldi, sementara Braditi mendapat amanah sebagai Sekjen DPP IKM, sebuah organisasi yang mewadahi kekuatan perantau Minang di berbagai daerah dan luar negeri. “Pertemuan ini adalah silaturahim antara sahabat lama. Beliau kini telah berhasil menjadi Wakil Gubernur Sumbar, sementara saya dipercaya mengemban amanah sebagai Sekjen DPP IKM. Tentunya ke depan ada ruang besar untuk kolaborasi antara perantau dengan pemerintah daerah,” kata Braditi Moulevey, Rabu (20/8/2025). Dalam pertemuan tersebut, Braditi Moulevey menekankan pentingnya sinergi antara Pemprov Sumbar dengan IKM dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi, sosial, hingga budaya. Menurutnya, perantau Minang memiliki modal sosial dan jaringan luas yang bisa dioptimalkan untuk pembangunan daerah. Selain pembangunan infrastruktur, Braditi menegaskan, Pemprov Sumbar perlu memberi perhatian serius pada pembangunan sumber daya manusia (SDM). “Pesan kami dari perantau, pembangunan Sumbar jangan hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga pada manusianya. Kita berharap kepemimpinan Mahyeldi-Vasko mampu membawa Sumbar keluar dari zona kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, dan memajukan masyarakat,” ujarnya. Pertemuan Penuh Kekeluargaan Suasana pertemuan berlangsung cair, penuh keakraban, dan jauh dari kesan formalitas kaku. Keduanya berbincang santai namun sarat makna, saling berbagi pandangan tentang kondisi Sumbar serta tantangan ke depan. Braditi Moulevey menilai, kehadiran Vasko Ruseimy sebagai salah satu pemimpin muda di Sumbar menjadi harapan baru bagi masyarakat. “Pertemuan ini bagi kami lebih dari sekadar nostalgia sahabat lama. Ini adalah momentum membangun komitmen bersama untuk membawa Sumbar ke arah yang lebih baik,” katanya. Sebagai representasi suara perantau, Braditi Moulevey menitipkan aspirasi agar Pemprov Sumbar mampu menggerakkan potensi daerah secara lebih progresif. Ia menyebut, Sumbar memiliki peluang besar keluar dari berbagai persoalan klasik, asalkan pemerintah daerah berani membuka ruang kolaborasi lebih luas dengan berbagai pihak, termasuk diaspora Minang. “Perantau Minang selalu punya rasa tanggung jawab moral terhadap kampung halaman. Kami berharap, kepemimpinan Mahyeldi-Vasko bisa meningkatkan kinerja pembangunan dan membuat Sumbar bangkit, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, maupun budaya,” ucapnya. Pertemuan singkat itu meninggalkan pesan kuat bahwa persahabatan dan silaturahim dapat menjadi pintu masuk bagi lahirnya kerja sama konkret. Antara pemerintah daerah dan para perantau, ada misi besar yang sama, yaitu memajukan Ranah Minang dan membawa masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik. (*)
Braditi Moulevey Rajo Mudo Apresiasi Dukungan Masyarakat saat Pertemuan dengan Dunsanak Uda Levi di Padang
PADANG – Pertemuan hangat digelar di Kota Padang pada Jumat (15/8/2025) malam antara tokoh perantau Minang, Braditi Moulevey Rajo Mudo dengan Dunsanak Uda Levi. Acara ini turut dihadiri sejumlah tokoh seperti Budi Syahrial, Irsal Mawardi Sutan Pangeran, serta beberapa tokoh masyarakat lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM) itu menyampaikan rasa terima kasihnya kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan penuh ketika dirinya maju sebagai Bakal Calon Wali Kota (Bacawako) Padang periode 2025-2030. “Dukungan masyarakat waktu itu adalah anugerah besar bagi saya. Meski takdir belum berpihak, saya tetap berutang budi kepada seluruh dunsanak yang telah percaya,” ujar Braditi Moulevey. Ia menekankan bahwa perjuangan membangun Kota Padang tidak berhenti hanya pada kontestasi politik. Sebagai perantau, Braditi Moulevey mengaku tetap memiliki komitmen kuat untuk berkontribusi bagi kemajuan ibu kota Sumatera Barat (Sumbar) itu. Menurutnya, Padang bukan sekadar pusat pemerintahan provinsi, melainkan juga jantung peradaban Minangkabau modern. “Padang punya potensi sejarah, budaya, dan ekonomi yang luar biasa. Saya percaya, dengan kerja bersama, kota ini bisa menjadi pusat peradaban sekaligus kota yang ramah bagi generasi muda,” katanya. Braditi Moulevey menambahkan, ikatan rantau dengan kampung halaman adalah modal penting bagi pembangunan Sumbar ke depan. Pertemuan Dunsanak Uda Levi malam itu pun meninggalkan kesan mendalam dan suasana penuh keakraban. Selain mempererat persaudaraan, forum tersebut juga menjadi ruang refleksi tentang arah pembangunan Kota Padang. Kehadiran tokoh Minang seperti Braditi Moulevey Rajo Mudo, menegaskan bahwa semangat membangun kampung halaman tidak pernah padam, meski jalan yang ditempuh berbeda-beda. Para tokoh yang hadir sepakat bahwa silaturahmi antar dunsanak perantau dan masyarakat di ranah perlu terus dipererat. (*)
Sekjen DPP IKM, Braditi Moulevey Resmi Bergabung dengan Muhammadiyah
PADANG – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM), Braditi Moulevey Rajo Mudo, resmi menjadi warga Muhammadiyah. Penyerahan Kartu Tanda Anggota (KTA) dilakukan langsung oleh Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat (Sumbar), Bakhtiar, di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jumat (15/8/2025). Bagi Moulevey, langkah ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk kedekatan personal dengan organisasi Islam yang telah menjadi bagian dari perjalanan keluarganya. “Bagi saya, ini seperti pulang ke rumah sendiri. Muhammadiyah bukan hal yang asing bagi saya,” ujarnya. Ketua PWM Muhammadiyah Sumbar, Bakhtiar, mengapresiasi kehadiran Braditi Moulevey di tengah Muhammadiyah. Sebagai perantau Minang yang memegang peran strategis di DPP IKM, ia dinilai mampu menjadi jembatan sinergi antara organisasi perantau Minang dan Muhammadiyah. “Latar belakang Muhammadiyah sangat diterima di Sumbar, meskipun didirikan di Yogyakarta. Saya berharap IKM mampu melahirkan tokoh-tokoh baru yang dapat berkontribusi bagi bangsa, seperti masa lalu ketika Sumbar banyak memiliki tokoh nasional,” kata Bakhtiar. Ia menambahkan, kehadiran figur seperti Moulevey di Muhammadiyah dapat menjadi teladan bagi generasi muda Minangkabau untuk menggabungkan semangat keagamaan, intelektualitas, dan pengabdian sosial. “Saya berharap suatu saat akan lahir penerus tokoh nasional dari Sumbar. Siapa tahu salah satunya adalah Pak Levi,” ujarnya. Senada dengan itu, Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata Muhammadiyah, Gun Sugianto, menyampaikan rasa bangga dan terima kasihnya. “Kami berterima kasih atas kesediaan Pak Braditi Moulevey menjadi warga Muhammadiyah. Ini adalah kebanggaan sekaligus penguatan jejaring dalam membangun perekonomian, pendidikan, dan dakwah di Sumatera Barat,” ucapnya. Sebagaimana diketahui, Muhammadiyah berdiri pada 18 November 1912 di Yogyakarta atas prakarsa KH Ahmad Dahlan. Organisasi ini bertujuan memurnikan ajaran Islam sesuai Al-Qur’an dan Sunnah serta mengembangkan amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Seiring perjalanan waktu, Muhammadiyah menjadi salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia, dengan jutaan anggota dan ribuan amal usaha yang tersebar di seluruh provinsi. Di Sumbar, Muhammadiyah telah mendirikan berbagai sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan pusat dakwah yang berperan besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peran Muhammadiyah di Sumbar tak lepas dari semangat pembaruan dan keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan yang sejalan dengan karakter masyarakat Minangkabau. Kiprahnya telah melahirkan tokoh-tokoh nasional dari ranah Minang, baik di bidang politik, pendidikan, maupun gerakan sosial. Dengan bergabungnya Braditi Moulevey, diharapkan sinergi antara IKM dan Muhammadiyah semakin erat, terutama dalam mendorong kemajuan umat dan daerah melalui pendidikan, ekonomi, dan pemberdayaan sosial. (*)
Dampingi Kunjungan Andre Rosiade, Braditi Moulevey: Perantau Minang Harus Terlibat Majukan Sumbar
Padang – Selama enam hari penuh dari tanggal 10 hingga 15 Agustus 2025, Sumatera Barat (Sumbar) menjadi saksi rangkaian kunjungan kerja yang padat dari Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade. Dalam setiap langkahnya, Andre didampingi oleh Braditi Moulevey, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar yang juga Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM). Keduanya mengunjungi berbagai daerah, dari Dharmasraya di ujung timur hingga Pasaman di utara Sumbar dengan membawa pesan yang sama, pembangunan harus dirasakan merata oleh masyarakat, tidak hanya terpusat di kota-kota besar. Perjalanan dimulai pada Minggu (10/8/2025). Braditi, Andre, dan rombongan lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta dan mendarat di Muaro Bungo, Jambi menuju Dharmasraya via jalur darat. Udara sore di Bandara Muaro Bungo terasa hangat menyambut. Agenda utama hari itu adalah peresmian Tower BTS Sungai Rumbai, Kecamatan Asam Jujuhan. Bagi masyarakat setempat, BTS ini bukan sekadar menara besi. Ini adalah pintu gerbang menuju dunia digital. Braditi Moulevey menyebut, kehadiran infrastruktur telekomunikasi di daerah terpencil akan membuka peluang besar bagi pendidikan, perdagangan, dan layanan publik. “Kita tidak ingin ada lagi cerita anak sekolah harus memanjat bukit atau mencari titik sinyal. Ini era di mana akses internet adalah kebutuhan dasar,” ujar Braditi Moulevey, Selasa (12/8/2025). Malam harinya, mereka menghadiri ramah tamah bersama Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani dan para penerima beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP). Moulevey terlihat akrab berbincang dengan para pelajar, menyemangati mereka untuk terus belajar. Menurutnya, investasi pada pendidikan akan menjadi pondasi pembangunan jangka panjang. Pada Senin (11/8/2025), rombongan bertolak ke Sijunjung. Pagi itu dimulai dengan kunjungan ke Gedung Pusat Kebudayaan Sawahlunto bersama Wali Kota setempat. Gedung ini adalah simbol upaya melestarikan sejarah dan budaya kota tambang tua itu. Dalam kunjungan ke dua wilayah itu, Andre Rosiade, Braditi Moulevey dan jajaran tim didampingi oleh Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra dan Wakil Wali Kota (Wawako) Jeffry Hibatullah. “Budaya adalah identitas kita. Kalau hilang, kita akan kehilangan arah. Karena itu, pembangunan fisik harus sejalan dengan pelestarian budaya,” kata Braditi. Siang harinya, agenda bergeser ke peresmian beberapa BTS di Silongo, Pasilihan, dan Kotaluo, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Solok. Kedua kepala daerah ikut mendampingi mereka. Mereka yakni, Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir dan Bupati Solok, Jon Firman Pandu. Setiap lokasi diresmikan dengan harapan yang sama, memperkecil kesenjangan digital antara kota dan desa. Braditi Moulevey menekankan, pembangunan jaringan telekomunikasi akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi lokal. “UMKM bisa memasarkan produknya lebih luas. Petani bisa mengakses informasi harga. Anak-anak bisa belajar tanpa hambatan. Semua ini hanya mungkin jika internet tersedia,” jelasnya. Pada Selasa (12/8/2025), menjadi hari yang padat di Kota Padang. Rombongan mengawali kegiatan dengan meninjau Dapur MBG di Ujung Gurun, sebuah program sosial yang menyediakan makanan bagi masyarakat yang membutuhkan. Andre dan Braditi juga meninjau langsung program makan siang gratis di SDN 24 Ujung Gurun, di mana keduanya berinteraksi langsung dengan guru dan murid. Di sela kegiatan, Braditi Moulevey mengungkapkan, infrastruktur sosial seperti dapur umum dan sekolah harus mendapat perhatian yang sama seriusnya dengan infrastruktur fisik. Setelah itu, mereka meninjau Titik Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dan rencana pembangunan GOR Agus Salim. Ia menilai, revitalisasi GOR akan menjadi ruang publik penting untuk olahraga dan kegiatan masyarakat. Pada Rabu (13/8/2025), kegiatan perjalanan direncanakan berlanjut ke Pasaman. Di sini, mereka meninjau lokasi pembangunan jembatan strategis yang menghubungkan daerah-daerah penghasil komoditas pertanian dengan jalur distribusi utama. “Jembatan ini akan memangkas waktu tempuh, mengurangi biaya transportasi, dan membuka akses pasar bagi petani. Dampaknya langsung terasa pada kesejahteraan masyarakat,” kata Braditi. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan agar proyek infrastruktur berjalan tepat waktu dan sesuai spesifikasi. Selanjutnya pada Kamis (14/8/2025), agenda kembali ke Padang dengan sorotan utama pada Flyover Sitinjau Lauik. Proyek ini digadang-gadang akan mengurai kemacetan di jalur vital Padang-Solok yang selama ini menjadi keluhan utama pengguna jalan. Braditi Moulevey menegaskan, proyek ini tidak hanya soal kenyamanan berkendara, tetapi juga keselamatan. “Medan Sitinjau Lauik terkenal rawan kecelakaan. Flyover ini akan mengurangi risiko itu,” ujarnya. Siang harinya, rombongan dijadwalkan bergerak ke Pesisir Selatan untuk meninjau pembangunan jembatan penghubung. Menurut Braditi, infrastruktur penghubung di daerah pesisir sangat penting untuk mendukung sektor perikanan dan pariwisata. “Sebagai perantau, saya merasa punya tanggung jawab moral untuk ikut membangun kampung halaman. Tidak cukup hanya datang saat Lebaran, kita harus hadir membawa solusi,” katanya. Peran Perantau dalam Pembangunan Sebagai Sekjen DPP IKM, Braditi melihat perantau Minang sebagai aset besar yang belum dimanfaatkan optimal. Ia mengajak diaspora Minang untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah. “Perantau punya jejaring, modal, dan pengetahuan. Kalau semua potensi itu dikelola dengan baik, Sumbar bisa bergerak jauh lebih cepat,” ujarnya. Ia mengapresiasi upaya Andre Rosiade yang konsisten memperjuangkan proyek strategis di tingkat pusat. Menurutnya, kemitraan antara wakil rakyat, pemerintah, dan komunitas perantau adalah formula terbaik untuk kemajuan daerah. Kunjungan kerja ini menegaskan satu pesan, yakni pembangunan di Sumbar tidak boleh terpusat di kota besar. Braditi Moulevey menekankan, daerah-daerah terpencil harus mendapat prioritas agar kesenjangan tidak melebar. “Infrastruktur telekomunikasi, jembatan, jalan, dan fasilitas publik harus menyentuh semua lapisan masyarakat. Hanya dengan begitu kita bisa bicara tentang kemajuan yang adil,” tuturnya. (*)
