DPP IKM Salurkan Bantuan Rp537 Juta di Sumbar, Fokus ke Bantuan Mendesak Pasca Banjir Bandang
PADANG – Upaya cepat merespons dampak banjir bandang di Sumatera Barat (Sumbar) dibuktikan langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM). Di bawah arahan Ketua Umum DPP IKM, Andre Rosiade, organisasi Perantau Minang terbesar di Indonesia itu langsung menggerakkan tim ke titik-titik terdampak untuk menyalurkan bantuan tahap pertama. Penyerahan dilakukan secara langsung di lapangan, dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP IKM, Braditi Moulevey Rajo Mudo pada Jumat (12/12/2025) siang. Moulevey mengatakan, alokasi bantuan tahap awal yang telah disalurkan mencapai sekitar Rp537 juta, sementara penggalangan tahap kedua sedang berjalan dan hampir menyentuh Rp500 juta. Bantuan pada tahap berikutnya juga direncanakan untuk menjangkau keluarga perantau Minang dan masyarakat di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) yang turut menjadi korban dalam rangkaian bencana banjir dan longsor. Pada Jumat (12/12/2025), Tim DPP IKM membagi personel untuk memastikan distribusi bantuan langsung ke beberapa wilayah di Sumbar seperti Agam, Solok, dan Pesisir Selatan. “Keesokan harinya, bantuan lanjutan diarahkan ke Pariaman, Tanah Datar, dan Limapuluh Kota. Targetnya, distribusi tahap pertama selesai dalam tiga hari,” katanya. Menurutnya, saat ini banyak warga menghadapi persoalan pasca bencana, terutama dalam upaya membersihkan rumah dan lingkungan. “Karena itu, DPP IKM memprioritaskan kebutuhan praktis, seperti gerobak, air bersih, pompa air, serta perlengkapan pembersihan lainnya,” katanya. Selain itu, sekitar 1 ton beras juga disalurkan oleh DPP IKM untuk mendukung kebutuhan pangan mendesak masyarakat. Tidak lupa, IKM juga menyerahkan perlengkapan salat untuk korban terdampak. “Kami juga mengirimkan pakaian layak jadi, popok bayi, alat kesehatan yang diberikan ke RSUP M Djamil Padang. Barang tersebut dikirim langsung oleh pengurus IKM di daerah yang jumlah hampir 10 truk, seperti dari Riau, Bekasi dalam jumlah yang cukup besar ke daerah terdampak,” kata Komisaris Semen Padang FC tersebut. Di Padang, bantuan bernilai lebih dari Rp100 juta telah disebar ke sejumlah titik, termasuk Pasar Baru Pauh, Guo Kuranji dan Batu Busuak. “DPP IKM juga menyiapkan program trauma healing bagi anak-anak penyintas bencana yang mulai dilaksanakan pada sore hari ini,” katanya. Pria yang akrab disapa Levi itu menegaskan bahwa seluruh bantuan tahap pertama disalurkan secara langsung ke warga terdampak. Dirinya berharap kontribusi para perantau Minang ini dapat mengurangi beban masyarakat yang sedang menghadapi masa-masa sulit seperti saat sekarang ini. Sementara itu, data dari Aceh menunjukkan skala dampak yang cukup besar. Tercatat 5.805 kepala keluarga (KK) dari berbagai DPW dan DPD IKM di Aceh masuk dalam daftar terdampak banjir bandang dan longsor. Mereka tersebar di Aceh Tengah, Nagan Raya, Lhokseumawe, Aceh Singkil, Banda Aceh, Subulussalam, ABDYA, Aceh Barat, Simeulu, dan beberapa daerah calon DPD seperti Aceh Tenggara, Gayo Luwes, Pidie dan Aceh Selatan. Sebagian besar wilayah mengalami kebutuhan mendesak berupa beras, minyak goreng, sarden, mi instan, perlengkapan mandi dan cuci, hingga perangkat Starlink untuk keperluan komunikasi di wilayah yang terdampak gangguan jaringan. “DPP IKM Aceh telah melakukan penanganan awal, namun kebutuhan logistik masih terus bertambah seiring meluasnya dampak banjir dan longsor. DPP IKM menargetkan kunjungan ke Aceh pekan depan untuk menentukan jenis bantuan yang paling diperlukan,” katanya. Dalam peninjauan lapangan, Braditi Moulevey didampingi sejumlah pengurus DPP IKM seperti Doni Monardo, Mukti Ali, Babang Hamid, Irsal Mawardi Sutan Pangeran, Indra Farid, Defrizal Djamaris, serta Ketua Panitia Relawan Kebencanaan DPP IKM, Maigus Tinus. Mereka memantau langsung kondisi daerah terdampak untuk memastikan proses distribusi berjalan tepat sasaran. “DPP IKM berharap respons cepat ini mampu membantu warga bangkit pasca bencana dan mempercepat pemulihan di wilayah yang terdampak banjir bandang,” tuturnya. (*)
DPP IKM Bergerak Cepat! Bantuan Banjir Bandang untuk Aceh, Sumut dan Sumbar Disalurkan Dua Tahap
PADANG – Gelombang kepedulian dari para perantau Minang kembali mengalir. Di tengah luka mendalam akibat banjir bandang yang menerjang Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar). Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM) memutuskan untuk turun tangan secara langsung membawa bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak. Langkah ini bukan sekadar bentuk respons organisasi, melainkan seruan kemanusiaan yang lahir dari ikatan emosional antara perantau dan kampung halaman. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP IKM, Braditi Moulevey Rajo Mudo, menyampaikan bahwa bantuan akan didistribusikan melalui dua tahap. Tahap pertama difokuskan untuk korban banjir di wilayah Sumbar, yang menjadi salah satu daerah dengan dampak paling parah. Bantuan tersebut merupakan hasil penggalangan dari jaringan IKM di tingkat DPC, DPD, DPW hingga DPP, serta para perantau Minang yang tersebar di berbagai daerah. Penyaluran tahap pertama dijadwalkan berlangsung pada Jumat (12/12/2025) dan akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP IKM Andre Rosiade, Sekjen Braditi Moulevey Rajo Mudo, Wakil Ketua Umum (Waketum) Departemen Sosial dan Penanggulangan Bencana, Rezka Oktoberia hingga Ketua Panitia Relawan Kebencanaan DPP IKM, Maigus Tinus. Kehadiran langsung para pimpinan organisasi ini menjadi simbol bahwa tragedi kemanusiaan tersebut bukan sekadar berita bagi mereka, tetapi panggilan nurani. Moulevey, yang akrab disapa Levi, menegaskan bahwa DPP IKM memilih terjun langsung agar tidak menambah beban pemerintah yang kini tengah menangani aliran bantuan dari berbagai pihak. Menurutnya, kehadiran organisasi perantau Minang terbesar itu harus melengkapi, bukan membebani. “Kami ingin mengangkat pedang kemanusiaan itu sendiri. Karena bencana bukan milik satu pihak. Ini adalah panggilan kita bersama. Saya akan memimpin langsung penyerahan bantuan ini,” ujarnya, Rabu (10/12/2025). Dalam pernyataannya, Levi turut mengutip adagium klasik dari Marcus Tullius Cicero, Salus Populi Suprema Lex Esto yang berarti keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Baginya, adagium itu bukan sekadar kutipan, tetapi prinsip yang seharusnya menjadi dasar setiap langkah kolektif ketika musibah datang tanpa aba-aba. Tahap kedua bantuan nantinya akan diarahkan kepada masyarakat dan perantau Minang yang terdampak di Aceh serta Sumatera Utara. “Semangat persaudaraan menjadi kekuatan paling berharga dalam melewati masa-masa sulit,” katanya. Ia mengungkapkan rasa duka mendalam atas korban jiwa yang jatuh dalam bencana ini. Setiap kehilangan, katanya, adalah kepingan cerita keluarga yang tak akan pernah sama lagi. “Kita tidak akan pernah kuat jika kita berjalan sendiri. Di saat seperti ini, hilangkan ego sektoral dan kepentingan sempit. Yang dibutuhkan sekarang adalah hati dan tindakan,” kata Levi. Ia juga menegaskan bahwa solidaritas masyarakat Minang, baik di rantau maupun kampung halaman selalu menjadi fondasi kuat setiap kali bencana melanda. Karena itu, ia mengajak seluruh kader dan anggota IKM untuk bergerak cepat sesuai kemampuan masing-masing. Musibah ini, menurut Levi, bukan hanya pengingat pedih, tetapi juga cambuk untuk membangun kesiapsiagaan yang lebih baik. Istilah “Supermarket Bencana” yang disematkan pada Sumbar seharusnya tidak dianggap sebagai takdir yang membuat pasrah, melainkan alarm yang memaksa daerah ini lebih tangguh menghadapi ancaman alam. “Bagi kami perantau Minang, pulang tidak selalu harus dengan tubuh, tetapi dapat diwujudkan melalui kepedulian yang dikirimkan pada saat kampung halaman membutuhkan uluran tangan,” tuturnya. (*)
DPP IKM Angkat Pedang Kemanusiaan untuk Korban Banjir Bandang Sumbar
PADANG – Gelombang cuaca ekstrem yang kembali memicu banjir bandang di Sumatera Barat (Sumbar) memunculkan keprihatinan mendalam dari Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minangkabau (DPP IKM). Organisasi perantau Minang terbesar itu menilai rentetan bencana yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan harus menjadi alarm kuat bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperbaiki tata kelola ruang serta mitigasi kebencanaan di daerah rawan. Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP IKM, Braditi Moulevey Rajo Mudo, saat mendampingi Ketua Umum DPP IKM yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, Kamis (27/11/2025). “Kami tidak sekadar menyatakan simpati, tetapi langsung menggerakkan jaringan organisasi untuk membantu warga terdampak,” katanya di Padang. Menurut Braditi Moulevey, DPP IKM telah menginstruksikan seluruh struktur kepengurusan, mulai dari DPW, DPD, DPC hingga DPLN untuk melakukan penggalangan donasi selama sepekan penuh. Sebagai tahap awal, DPP IKM ikut menyerahkan bantuan ribuan nasi bungkus ke berbagai titik posko pengungsian korban terdampak banjir yang ada di Kota Padang. Di antaranya di Gunung Pangilun, Tabiang Banda Gadang, Kampung Lapai, Lubuk Buaya, Koto Panjang Ikua Koto (KPIK), Lubuk Minturun, hingga ke Sungai Lareh. Langkah itu diambil setelah laporan mengenai kerusakan dan jatuhnya korban akibat banjir bandang dan hujan ekstrem terus berdatangan dari berbagai wilayah Sumbar dan daerah lain. Ia menyebutkan bahwa peristiwa tersebut seharusnya menjadi momentum refleksi. Apalagi, sebagian lokasi yang terdampak kembali memperlihatkan kerentanan lama, aliran sungai yang menyempit, bangunan yang berdiri di kawasan rawan, serta lemahnya kontrol terhadap aktivitas di Daerah Aliran Sungai (DAS). “Kami apresiasi pemerintah sudah bergerak cepat dengan menetapkan status tanggap darurat dan menyalurkan bantuan awal. Namun, kami juga mengingatkan perlunya tindakan lebih tegas agar kejadian serupa tidak semakin memakan korban,” katanya. Sebagai daerah yang dikenal dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana, Braditi Moulevey menekankan bahwa Sumbar harus memperkuat langkah mitigasi secara sistematis. “Bencana yang terus berulang menunjukkan bahwa tata ruang, pengawasan pembangunan, hingga edukasi kebencanaan harus dibenahi lebih serius. Kesiapsiagaan masyarakat pun menjadi kunci mengingat curah hujan ekstrem kini semakin sering muncul sebagai dampak perubahan iklim,” katanya. Braditi Moulevey menegaskan bahwa pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan dengan memperkuat sistem peringatan dini. Ia menilai informasi yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) harus disebarkan lebih masif, cepat, dan menjangkau masyarakat hingga ke tingkat terbawah. Peringatan dini, katanya, berperan besar dalam mengurangi risiko bencana dan mencegah jatuhnya korban jiwa dan menjadi acuan bagi pemerintah untuk lebih bersiaga. “Pemerintah harus lebih aware dan memasifkan informasi peringatan dini dari BMKG. Ini penting untuk menekan dampak bencana. Seharusnya hal ini menjadi pelajaran ke depannya. Kami sangat menyayangkan kondisi yang terjadi, dan semoga ini menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan masyarakat,” katanya. Rasa duka juga disampaikan DPP IKM kepada seluruh keluarga korban yang kehilangan anggota keluarga akibat banjir bandang terbaru ini. Ia menegaskan bahwa semangat kebersamaan perlu menjadi fondasi dalam menghadapi masa sulit tersebut. “Kita tidak akan pernah kuat jika kita tidak melalui ujian di kehidupan ini. Kita akan selalu bersama-sama dalam menghadapi musibah. Hilangkan ego sektoral dan kepentingan pribadi di tengah situasi genting seperti saat sekarang ini,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa kepedulian kolektif masyarakat Minang, baik yang berada di kampung halaman maupun di rantau, menjadi kekuatan utama dalam membantu pemulihan. Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh anggota IKM di mana pun berada untuk bergerak cepat membantu warga terdampak sesuai kemampuan masing-masing. Bagi pria yang akrab disapa Levi tersebut, musibah ini bukan hanya seruan untuk menolong korban, tetapi juga peringatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan agar berbenah. “Sumbar yang dijuluki ‘Supermarket Bencana’ bukan berarti harus pasrah, melainkan semakin memperkuat kesiapan menghadapi ancaman alam yang setiap saat dapat datang tanpa tanda,” tuturnya. (*)
DPP IKM Apresiasi Presiden Prabowo usai Nobatkan Rahmah El Yunusiyah sebagai Pahlawan Nasional
PADANG – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM) menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Hajjah Rahmah El Yunusiyah, tokoh perempuan pelopor pendidikan Islam dari Padang Panjang, Sumatera Barat (Sumbar). Penganugerahan gelar tersebut dinilai sebagai bentuk penghargaan negara terhadap perjuangan kaum perempuan Minangkabau sekaligus pengakuan terhadap kontribusi Rahmah dalam membangun sistem pendidikan modern di Indonesia dan dunia Islam. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (Sekjen DPP IKM), Braditi Moulevey Rajo Mudo, menyebut penetapan Rahmah El Yunusiyah sebagai Pahlawan Nasional merupakan “hadiah sejarah” bagi masyarakat Minangkabau dan seluruh bangsa Indonesia yang menempatkan pendidikan dan keislaman sebagai fondasi kemajuan. “Atas nama keluarga besar perantau Minang di seluruh Nusantara dan mancanegara, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang telah memberikan penghargaan tertinggi kepada Hajjah Rahmah El Yunusiyah,” kata Braditi di Padang, Senin (10/11/2025) siang. “Ini bukan hanya penghargaan untuk satu tokoh, tetapi pengakuan terhadap nilai-nilai keilmuan, kepemimpinan perempuan, dan semangat kebangsaan yang lahir dari Ranah Minang,” sambungnya. Menurut Moulevey, perjuangan Rahmah El Yunusiyah tidak hanya menembus sekat budaya dan agama, tetapi juga mendobrak batas peran perempuan dalam dunia pendidikan Islam. Melalui Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang yang didirikannya pada 1 November 1923, Rahmah memperkenalkan konsep pendidikan perempuan yang memadukan nilai-nilai agama, intelektual, dan keterampilan hidup. “Beliau adalah pelopor dalam arti sesungguhnya. Sebelum wacana kesetaraan gender dikenal luas, Rahmah sudah melangkah jauh. Ia mendidik perempuan untuk berpikir kritis, mandiri, dan berperan aktif dalam masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam,” katanya. Braditi Moulevey menambahkan, pengaruh Rahmah El Yunusiyah bahkan diakui dunia Islam. Pada tahun 1955, Rektor Universitas Al-Azhar Kairo, Syekh Abdurrahman Taj, berkunjung ke Diniyah Putri dan mengadopsi model pendidikan Rahmah dalam mendirikan Kulliyatul Banat, fakultas perempuan pertama di Al-Azhar. “Bayangkan, dari Padang Panjang ke Kairo, gagasan seorang perempuan Minang menginspirasi dunia. Inilah bukti bahwa kearifan lokal Minangkabau bisa menjadi inspirasi global,” ujarnya. Menurutnya, penetapan Rahmah sebagai Pahlawan Nasional menjadi momentum untuk merevitalisasi semangat pendidikan berbasis nilai dan moral di tengah tantangan zaman. Ia berharap pemerintah dan masyarakat dapat melanjutkan warisan perjuangan Rahmah melalui pembangunan lembaga pendidikan yang berkarakter, terutama bagi generasi muda perempuan Indonesia. Pria yang akrab disapa Levi itu menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberi perhatian pada tokoh pendidikan Islam, perempuan, dan daerah merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah ingin menghadirkan keadilan simbolik dan sejarah yang lebih inklusif. “Kami menilai keputusan Bapak Presiden Prabowo bukan hanya tepat, tetapi juga bersejarah. Dalam masa awal pemerintahannya, beliau menunjukkan penghargaan yang tinggi terhadap perjuangan intelektual dan moral bangsa, termasuk tokoh-tokoh daerah yang sering terlupakan dalam narasi nasional,” kata Braditi Moulevey. “Ini menunjukkan komitmen beliau untuk merangkul semua unsur bangsa, tidak hanya tokoh politik atau militer, tetapi juga pendidik dan ulama yang berperan membangun karakter bangsa. Ini langkah yang patut kita apresiasi,” tambahnya. Braditi mengajak seluruh masyarakat Minangkabau, khususnya generasi muda perantau, untuk meneladani semangat Rahmah El Yunusiyah dalam memperjuangkan pendidikan dan kemajuan perempuan. Menurutnya, penghargaan negara ini harus menjadi refleksi agar nilai-nilai keislaman dan kebangsaan tetap hidup di tengah tantangan zaman digital. “Rahmah mengajarkan kita bahwa pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, tetapi proses membangun peradaban. Kini tugas kita melanjutkan perjuangan beliau dalam konteks kekinian, melahirkan generasi yang berakhlak, cerdas, dan berjiwa sosial tinggi,” kata Braditi. Ia menambahkan, IKM sebagai wadah perantau Minang akan terus mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada penguatan pendidikan, kebudayaan, dan moral bangsa. “Kami siap bersinergi dengan pemerintah pusat maupun daerah agar semangat perjuangan tokoh-tokoh Minang seperti Rahmah terus menjadi inspirasi bagi Indonesia,” katanya. Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Hajjah Rahmah El Yunusiyah juga dianggap sebagai bentuk pemulihan sejarah terhadap kiprah perempuan Minangkabau yang selama ini sering luput dari sorotan nasional. “Bagi kami, keputusan Presiden Prabowo Subianto ini bukan sekadar penghargaan, tetapi langkah politik kebangsaan yang beradab, mengembalikan marwah perempuan Minang sebagai penjaga moral dan pelita bangsa,” katanya. Dengan demikian, kata Moulevey, Sumatera Barat (Sumbar) kembali menambah satu nama besar dalam daftar pahlawan nasional, setelah sebelumnya tercatat tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Sutan Syahrir, Mohammad Natsir, dan Rasuna Said. “Rahmah El Yunusiyah kini sejajar dengan mereka. Beliau adalah cermin dari keindonesiaan yang religius, berilmu, dan beradab,” tuturnya. (*)
DPP IKM Siap Pecahkan Rekor MURI, Masak Rendang Terbanyak di Luar Negeri
TOKYO – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM) akan mencetak sejarah baru melalui gelaran akbar Marandang, festival memasak rendang terbanyak di Tokyo, Jepang. Kegiatan ini akan digelar pada Sabtu (18/10/2025) di Yoyogi Koen, Tokyo, dan menjadi bagian dari rangkaian besar Festival dan Pameran Budaya Sumatera Barat (Sumbar) yang berlangsung selama empat hari. Direktur Utama Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI), Aylawati Sarwono, menyampaikan apresiasi langsung atas inisiatif diaspora Minangkabau di Jepang tersebut. “Terima kasih untuk IKM. Kami dari MURI akan mencatatkan rekor yang dibuat oleh DPP IKM, yaitu marandang, memasak rendang di luar negeri, dengan total 200 kilogram daging,” katanya, Kamis (16/10/2025) malam. Aylawati menegaskan bahwa kehadiran masyarakat Jepang dalam festival ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan rendang lebih luas. “Orang-orang Jepang juga akan hadir di sana, supaya mereka tahu betapa nikmat dan enaknya rendang. Harapan kami, rendang bisa semakin dikenal dan diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Selamat untuk keluarga besar IKM, semoga acaranya berjalan lancar,” katanya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP IKM, Braditi Moulevey Rajo Mudo, menambahkan bahwa rendang bukan sekadar kuliner, melainkan simbol identitas budaya Minangkabau yang telah mendunia. “Rendang ini kan makanan khas dari Sumatera Barat dan juga masuk ke dalam makanan terenak di dunia nomor satu versi CNN. Insya Allah nanti akan dimasak langsung oleh chef dari Padang, Uda Dian, yang memang spesialis rendang. Setelah itu kita akan makan besar dan membagikannya kepada seluruh pengunjung dan masyarakat yang ada di Tokyo,” katanya. Sebelumnya, Ketua Umum DPP IKM, Andre Rosiade mengatakan, acara tersenut bukan sekadar festival, tetapi bentuk nyata diplomasi budaya Minangkabau. “Rombongan DPP IKM bertolak ke Jepang untuk melantik pengurus Dewan Pengurus Luar Negeri (DPLN) IKM Jepang dan menggelar Festival Budaya Minang. Melalui acara ini, kita memperkenalkan masakan daging rendang ke dunia dengan cara memasak rendang sebanyak-banyaknya,” katanya beberapa waktu lalu. “Ini menjadi momen penting dinobatkannya rekor MURI memasak rendang terbanyak di luar negeri, dengan tema ‘Randang Mendunia’,” sambungnya. Melalui kegiatan ini, rendang bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Minangkabau, tetapi juga ikon kuliner Indonesia di kancah internasional. Rangkaian acara dimulai pada Jumat (17/10/2025) dengan pelantikan pengurus Dewan Perwakilan Luar Negeri Ikatan Keluarga Minangkabau Jepang di Ota Bunka no Mori. Agenda dilanjutkan pada Sabtu (18/10/2025) dengan acara utama Marandang, festival memasak 200 kilogram rendang, yang dikemas bersama pameran budaya Minangkabau, parade busana adat, photobooth pelaminan Minang, pentas seni tari tradisional, serta promosi UMKM dan komunitas diaspora. Pada Minggu (19/10/2025), parade budaya dan pentas seni Minangkabau kembali digelar di lokasi yang sama dengan berbagai pertunjukan tari, silek (silat Minang), fashion show, kajian budaya dan ramah tamah. Kegiatan kemudian ditutup pada Senin (20/10/2025) melalui pelatihan tari Minangkabau di Sekolah Republik Indonesia Tokyo sebagai upaya menjaga keberlanjutan budaya bagi generasi muda diaspora. (*)
Bantu Warga Minang Terdampak Banjir di Bali, Braditi Moulevey Rajo Mudo: Kami juga Ajak IKMS Gabung dan Berkolaborasi dengan IKM
JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM) akan kembali melakukan aksi solidaritas untuk perantau Minang. Setelah menyerahkan bantuan bagi warga Minang korban kerusuhan di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan pada Minggu (28/9/2025) lalu, organisasi perantau terbesar asal Sumatera Barat (Sumbar) ini dijadwalkan menyambangi Bali untuk memberikan dukungan pasca banjir bandang yang melanda wilayah tersebut. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP IKM, Braditi Moulevey Rajo Mudo, menyampaikan bahwa dirinya bersama Ketua Umum DPP IKM, Andre Rosiade akan hadir langsung di Bali pada Sabtu (4/10/2025). Dalam kunjungan itu, IKM berencana akan menyalurkan 1.000 paket sembako dan uang tunai Rp100 juta khusus untuk perantau Minang yang terdampak banjir. “Ini adalah wujud kepedulian tanpa batas wilayah. Antar perantau itu saling menguatkan dan mengisi. Nilai kebersamaan Minang berlaku di mana saja, baik di Papua, Bali, atau di mana pun perantau berada,” ujar Braditi, Rabu (1/10/2025). Braditi Moulevey juga mengungkapkan kekagumannya terhadap eksistensi Ikatan Keluarga Minang Saiyo (IKMS) di Bali. Menurutnya, organisasi ini telah berdiri sejak tahun 1960-an dan hingga kini masih eksis, bahkan memiliki sekolah, masjid, serta aula pertemuan. “Ini sesuatu yang luar biasa. Kami di DPP IKM justru ingin menjadi fasilitator dan jembatan bagi kepentingan IKMS dan seluruh perantau Minang di Bali. Tidak ada maksud mengambil alih apa pun yang telah mereka miliki, karena semuanya sudah berjalan baik selama ini,” jelasnya. Ia menambahkan, pihaknya akan mengajak IKMS untuk bergabung dalam wadah besar bernama IKM. Namun, mekanisme pemilihan dan struktur organisasi tetap sepenuhnya diserahkan kepada IKMS. Ketua Umum DPP IKM, Andre Rosiade, menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari komitmen IKM untuk selalu hadir dalam situasi sulit yang dialami perantau. “Kami ingin menunjukkan bahwa di mana pun ada orang Minang, IKM siap hadir. Banjir di Bali bukan hanya menjadi cobaan bagi warga Bali, tetapi juga bagi perantau Minang yang ikut merasakannya. Karena itu, IKM datang bukan sekadar membawa bantuan materi, tapi juga membawa pesan kebersamaan,” ujar Andre. Sebelumnya, banjir bandang melanda sejumlah wilayah di Bali akibat hujan deras yang mengguyur sejak pertengahan September 2025. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali mencatat, banjir terjadi di Kabupaten Jembrana, Tabanan, dan beberapa titik di Denpasar. Ratusan rumah terdampak, puluhan keluarga harus mengungsi, serta infrastruktur jalan dan jembatan mengalami kerusakan. Meski kondisi berangsur membaik, banyak warga, termasuk perantau Minang masih membutuhkan dukungan berupa pangan, kebutuhan dasar dan pemulihan ekonomi. Kehadiran DPP IKM bersama bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga terdampak, khususnya komunitas Minang yang menetap di Bali. (*)
Sekjen DPP IKM, Braditi Moulevey Rajo Mudo Dampingi Andre Rosiade Salurkan Bantuan untuk Perantau Minang di Wamena
JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM), Braditi Moulevey Rajo Mudo, mendampingi Ketua Umum DPP IKM, Andre Rosiade, dalam kunjungan ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Sabtu (27/9/2025). Kunjungan ini ditujukan untuk menemui para perantau Minang yang terdampak insiden di Yalimo beberapa waktu lalu. Braditi Moulevey menegaskan, kehadiran IKM bukan hanya soal menyalurkan bantuan, tetapi juga bentuk dukungan moral bagi keluarga Minang yang kini menghadapi masa sulit. “Kami ingin saudara kita di tanah Papua tahu bahwa mereka tidak sendirian. Persatuan adalah kekuatan utama orang Minang di manapun berada,” ujarnya, Sabtu (27/9/2025). Ia menambahkan, bantuan yang dibawa diharapkan bisa meringankan beban kebutuhan harian. Namun lebih dari itu, pria yang akrab disapa Levi itu mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan. “Hindari konflik yang bisa merugikan banyak pihak. Mari kita jaga kebersamaan, karena orang Minang harus mampu menjadi teladan hidup berdampingan di rantau,” katanya. Meski DPP IKM tengah memfinalisasikan struktur kepengurusan, Moulevey mengatakan bahwa kegiatan tersebut tak menghalangi organisasi perantau tersebut memberikan perhatian dan kepedulian kepada masyarakat serta Perantau Minang di manapun berada. “Walaupun saat ini DPP IKM tengah memfinalisasikan susunan kepengurusan, tapi tidak menghalangi Ketua Umum dan beberapa pengurus yang telah terpilih untuk bekerja membantu masyarakat dan Perantau Minang di manapun berada,” katanya. Terpisah, Ketua Umum DPP IKM, Andre Rosiade, menilai kondisi para perantau Minang di Yalimo cukup memprihatinkan. Situasi keamanan yang belum stabil membuat banyak di antara mereka harus meninggalkan usaha dan rumah demi mencari tempat yang lebih aman di Wamena. “Kami hadir bukan sekadar membawa bantuan materi, tetapi juga memberikan semangat. Dimanapun orang Minang berada, kita adalah satu keluarga yang harus saling menguatkan,” kata Andre yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI. Andre menegaskan bahwa IKM selalu tanggap terhadap kondisi sosial yang menimpa perantau. Ia mengingatkan bahwa pada 2019 lalu dirinya juga sempat mengunjungi Papua untuk menemui korban kerusuhan di Wamena. “Inilah bukti bahwa IKM konsisten hadir untuk ranah dan rantau,” ucapnya. Selain di Papua, Andre dan jajaran IKM juga menyiapkan bantuan bagi perantau Minang di Bali yang terdampak banjir. Menurutnya, langkah ini adalah wujud kepedulian tanpa batas wilayah, karena nilai kebersamaan Minang berlaku di mana saja. Sebelumnya, Ketua DPW IKM Papua, Zulhendri Sikumbang, memberikan klarifikasi terkait isu yang menyudutkan perantau Minang dalam kerusuhan Yalimo. Ia menegaskan warga Minangkabau tidak terlibat dan justru menjadi korban. “Kami mengutuk keras narasi rasis yang beredar, apalagi unggahan di media sosial yang menyudutkan orang Minang,” katanya. Zulhendri menyoroti beredarnya postingan akun Rumah Berkat Online yang menuding pelajar asal Minang sebagai pemicu kerusuhan. Menurutnya, informasi tersebut provokatif dan memperkeruh suasana. Ia mendesak aparat menindak tegas penyebar isu hoaks yang berpotensi memicu konflik antar kelompok. “Orang Minang di Papua selalu menjunjung tinggi falsafah dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kami hidup rukun dengan semua masyarakat di sini. Karena itu, kami mengajak semua pihak untuk tidak terprovokasi dan lebih mengutamakan perdamaian,” tutup Zulhendri. (*)
Sekjen DPP IKM, Braditi Moulevey Rajo Mudo Soroti Konten Kreator Minang yang Gunakan Bahasa Kasar di Media Sosial
JAKARTA – Fenomena konten kreator atau influencer asal Ranah Minang yang menggunakan bahasa kasar dalam siaran langsung maupun unggahan di media sosial (medsos) belakangan ini menjadi sorotan. Tidak hanya masyarakat di Sumatera Barat (Sumbar), tetapi juga perantau Minang yang memantau dari jauh. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM), Braditi Moulevey Rajo Mudo, menyayangkan tren yang dinilai merusak citra Minangkabau sebagai masyarakat yang dikenal santun, beradat, dan menjunjung tinggi falsafah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK). “Banyak konten kreator dari Ranah Minang yang menggunakan bahasa tidak pantas, bahkan kasar, di dalam konten maupun siaran langsung mereka. Padahal, masyarakat Minang itu selalu mengedepankan komunikasi yang baik dan berpegang pada falsafah ABS-SBK,” kata Moulevey. Moulevey menilai, konten dengan bahasa kasar dan tidak elok seharusnya menjadi kegelisahan bersama. Media sosial saat ini bukan lagi ruang privat, melainkan konsumsi publik yang ditonton lintas generasi, termasuk anak-anak dan remaja. “Seharusnya mereka malu. Bagaimana anak kemenakan, bahkan ninik mamaknya, melihat tayangan seperti itu? Tentu tidak elok dilihat dan didengar. Apalagi, Minang itu punya norma dan sopan santun yang sudah turun-temurun,” ujarnya. Menurutnya, masyarakat Minang sudah lama dikenal sebagai kelompok yang menjunjung tinggi nilai moral, tata krama, serta adat yang menempatkan kata-kata sebagai cerminan harga diri. Saat bahasa yang kasar menjadi konsumsi publik, maka citra tersebut akan luntur. Perubahan pola komunikasi di era digital memang memberi peluang baru bagi siapa saja untuk menjadi “penyiar” di dunia maya. Namun, tanpa kesadaran etika, ruang ini bisa melahirkan perilaku yang merugikan. Moulevey menekankan, kebebasan berpendapat tidak bisa diartikan sebebas-bebasnya. Ada tanggung jawab sosial, terlebih bagi mereka yang membawa identitas Minangkabau. “Kita tidak anti pada kreativitas atau kebebasan berekspresi. Tapi ekspresi itu harus sesuai dengan norma dan nilai budaya kita. Jangan sampai demi popularitas, malah melupakan marwah Minangkabau,” tegasnya. Sebagai bagian dari Perantau Minang, Moulevey menegaskan bahwa komunitas perantau juga ikut memantau konten yang diproduksi oleh kreator asal Sumatera Barat. Ia menyebut, banyak laporan atau pembicaraan yang masuk mengenai fenomena ini, baik di media sosial maupun forum perantau. “Kami sebagai perantau juga merasa punya tanggung jawab moral. Ranah Minang itu bukan hanya milik orang yang tinggal di kampung halaman, tapi juga milik kami di rantau. Kalau citra itu rusak, tentu kami juga ikut merasakan dampaknya,” ujarnya. Fenomena ini, kata Moulevey, menjadi tantangan bagi generasi muda Minang untuk tetap memegang jati diri. Dunia digital boleh saja dimanfaatkan untuk berkarya, berdiskusi, dan membangun jejaring, tetapi tetap harus dalam koridor yang menghormati nilai budaya. “Generasi muda Minang seharusnya tampil sebagai contoh. Jangan sampai kebebasan yang dimanfaatkan di media sosial justru jadi bumerang bagi diri sendiri dan masyarakat,” ujarnya. Ia mengingatkan, adat dan budaya Minang sudah memberikan rambu-rambu yang jelas tentang bagaimana berbicara, bergaul, dan menempatkan diri di tengah masyarakat. Nilai-nilai itu, menurutnya, relevan dengan era apa pun, termasuk di dunia digital. Moulevey berharap, kritik ini bisa menjadi bahan introspeksi bagi para kreator konten di Ranah Minang. Ia mengajak agar setiap karya digital bukan sekadar mencari sensasi, tetapi juga membawa manfaat. “Masyarakat Minang itu terkenal dengan kesopansantunan dan norma yang baik. Kami tidak ingin marwah itu hilang hanya karena ulah segelintir orang yang ingin populer dengan cara instan,” katanya. Lebih jauh, ia menekankan pentingnya membangun ekosistem media sosial yang sehat. Konten yang lahir dari Ranah Minang seharusnya mampu mencerminkan kecerdasan, kebijaksanaan, dan kekayaan budaya. Fenomena bahasa kasar di media sosial seharusnya tidak hanya dilihat sebagai masalah, tetapi juga peluang untuk memperkuat literasi digital. Dengan edukasi, para kreator konten bisa diarahkan agar lebih bijak menggunakan bahasa dan mengemas pesan. Moulevey mengingatkan, kebiasaan berbahasa adalah cermin karakter. “Kalau kita sudah terbiasa kasar di media sosial, lama-lama itu terbawa ke kehidupan nyata. Ini bahaya. Kita tidak ingin generasi kita tumbuh tanpa sopan santun,” ujarnya. Ia menilai, media sosial juga bisa menjadi sarana refleksi. Kreator konten dapat mengubah gaya berkomunikasi menjadi lebih santun, tanpa kehilangan daya tarik. Popularitas bisa lahir dari kualitas, bukan semata-mata sensasi. Pada akhirnya, Moulevey menegaskan, kritik yang ia sampaikan bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengingatkan. Sebagai perantau Minang, ia merasa perlu menyuarakan kegelisahan ini agar menjadi perhatian bersama. “Kalau ada konten yang tidak pantas, jangan hanya ditonton. Mari kita beri masukan. Mari kita arahkan supaya lebih baik. Karena Ranah Minang itu milik kita bersama, dan marwahnya harus dijaga bersama,” katanya. Moulevey percaya, dengan kesadaran bersama, masyarakat Minang baik di ranah maupun di rantau mampu menjaga identitasnya di tengah derasnya arus digitalisasi. Kreativitas dan sopan santun, katanya, bisa berjalan beriringan. (*)
Sekjen DPP IKM Imbau Perantau Minang Tahan Diri usai Korban Jiwa Demo DPR, Minta Polisi Transparan
JAKARTA – Perantau Minang yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM), Braditi Moulevey Rajo Mudo, menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI pada Kamis (28/5/2025). Ia menekankan pentingnya menahan diri di tengah situasi yang sedang memanas. “Kami berduka atas jatuhnya korban dalam demo di DPR RI. Kami berharap seluruh Perantau Minang di manapun berada bisa menahan diri dan tidak memperkeruh keadaan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (29/8/2025). Braditi Moulevey menegaskan, aksi unjuk rasa merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Namun, ia mengingatkan agar demonstrasi dilakukan dengan tertib, mematuhi aturan yang berlaku, serta tidak menimbulkan kerusuhan. Menurutnya, aspirasi sebaiknya disampaikan melalui saluran-saluran resmi agar tetap terjaga suasana kondusif. Ia juga meminta masyarakat, khususnya Perantau Minang, tidak mudah terprovokasi atau terjebak informasi palsu. “Selidiki dulu informasinya, lakukan tabayyun terhadap kabar yang beredar di berbagai platform media. Jangan sampai kita terjebak hoaks yang bisa memecah belah bangsa,” tambahnya. Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Levi mengingatkan agar aksi unjuk rasa tidak berujung pada tindakan yang berdampak hukum. “Apabila ingin mengadakan kegiatan unjuk rasa, lakukan dengan tertib, jangan terpancing provokasi, dan tetap damai. Jadilah bagian masyarakat yang peduli tanpa menciptakan keresahan baru,” katanya. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan rasa belasungkawa kepada keluarga Almarhum Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek online (ojol) yang meninggal dunia usai diduga terlindas mobil lapis baja Brimob. Affan diketahui bukan peserta aksi, melainkan sedang mengantarkan pesanan pelanggan ketika peristiwa itu terjadi. “Harapan kami, kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Kasusnya harus dievaluasi, pelaku ditindak tegas, dan proses hukum dilakukan secara transparan. Tidak boleh ada yang ditutupi, apalagi korban bukan demonstran, tetapi seorang warga yang sedang bekerja,” tegas Moulevey. Ia menekankan, peristiwa tersebut seharusnya menjadi momentum evaluasi bagi aparat agar pengamanan aksi tidak menimbulkan korban di luar peserta demonstrasi. Menurutnya, kepolisian perlu membuka kasus ini secara jelas di hadapan publik agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tidak luntur. Ia menyerukan kepada Perantau Minang dan masyarakat luas menjaga kedamaian di tengah dinamika politik, ekonomi dan sosial. “Mari kita semua menahan diri. Semoga tidak ada lagi korban berikutnya dan kondisi bangsa ini bisa dilalui dengan baik,” imbuhnya. (*)
Braditi Moulevey: Jangan Tunggu Korban Jatuh Lagi di Perlintasan Kereta Api
PADANG – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM), Braditi Moulevey Rajo Mudo, menyampaikan ucapan duka cita mendalam kepada keluarga korban kecelakaan tragis yang terjadi di perlintasan sebidang kereta api Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Kamis (21/8/2025) siang. Peristiwa memilukan itu merenggut nyawa dua siswi SMA Negeri 10 Padang, yakni Nabila Khairunisa, putri dari Kapolres Solok Kota, AKBP Mas’ud Ahmad dan sahabatnya, Alya Azzura. Tragedi tersebut terjadi ketika sebuah mobil Honda Brio bernomor polisi F 1150 FAO yang dikemudikan siswi kelas XI, Jihan Putri Soan, tertabrak kereta api Minangkabau Ekspres jurusan Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Mobil yang ditumpangi tujuh pelajar itu terseret sejauh sekitar 10 meter sebelum terhenti. Seluruh penumpang dievakuasi ke RS Yos Sudarso, Padang. Dua korban dinyatakan meninggal dunia, sementara lima lainnya mengalami luka-luka dengan kondisi berbeda. Kejadian ini mengguncang hati masyarakat Sumatera Barat (Sumbar). Rasa kehilangan begitu terasa, terutama karena korban merupakan pelajar-pelajar muda yang tengah menempuh pendidikan. Lebih dari itu, wafatnya Nabila Khairunisa menjadi pukulan berat bagi keluarga besar kepolisian, khususnya Kapolres Solok Kota, AKBP Mas’ud Ahmad. Duka yang sama dan pukulan telak juga dirasakan oleh keluarga dari rekan Nabilla, Alya Azzura yang ikut wafat dalam kejadian tersebut. Belasungkawa Perantau Minang Menurut Moulevey, tragedi ini bukan hanya musibah bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga duka kolektif bagi masyarakat Minang. “Kami atas nama perantau Minang dan keluarga besar DPP IKM menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya atas berpulangnya ananda Nabila Khairunisa, putri tercinta dari Kapolres Solok Kota, beserta rekannya, Alya Azzura. Kepergian mereka adalah luka mendalam yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Minangkabau. Semoga keluarga diberikan ketabahan dan kekuatan menghadapi cobaan ini,” ujar Braditi Moulevey, Kamis (21/8/2025) malam. Moulevey menegaskan bahwa kehilangan generasi muda adalah kehilangan masa depan. Ia menyebut, kedua korban adalah aset bangsa yang semestinya tumbuh menjadi penerus dan kebanggaan keluarga. “Anak-anak kita adalah generasi harapan. Kehilangan mereka di usia belia bukan hanya kehilangan bagi keluarga, tetapi juga kehilangan besar bagi bangsa ini,” imbuhnya. Selain menyampaikan belasungkawa, Braditi Moulevey juga menekankan perlunya langkah konkret dari instansi terkait. Ia mendesak pemerintah daerah bersama PT KAI dan pihak berwenang lainnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan di perlintasan sebidang. “Kita tidak boleh lagi menunggu korban jatuh. Harus ada pembenahan total, mulai dari pengawasan, perbaikan infrastruktur, hingga penutupan perlintasan liar yang rawan kecelakaan. Setiap nyawa terlalu berharga untuk dibiarkan hilang sia-sia karena kelalaian sistem,” tegasnya. Menurutnya, tragedi di perlintasan kereta api bukan kali pertama terjadi di Sumbar maupun daerah lain di Indonesia. Meski sudah ada aturan yang mengatur kewajiban mendahulukan perjalanan kereta, praktik di lapangan kerap menghadapi tantangan. “Keselamatan tidak bisa hanya berhenti pada imbauan. Perlu langkah nyata dan kerja sama lintas instansi. Pemerintah, PT KAI, aparat, dan masyarakat harus sama-sama serius agar duka seperti ini tidak lagi terulang,” ucapnya. Pernyataan PT KAI PT KAI Divre II Sumbar dalam rilis resminya turut menyampaikan duka cita kepada keluarga korban. Kepala Humas PT KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab, menegaskan bahwa kecelakaan di perlintasan sebidang sebagian besar disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan. Ia mengingatkan agar masyarakat mematuhi aturan lalu lintas dan mengutamakan perjalanan kereta api sebagaimana diatur dalam undang-undang. Namun, Braditi Moulevey menilai, pernyataan tersebut harus dibarengi dengan langkah strategis yang lebih menyentuh akar persoalan. Menurutnya, masih banyak perlintasan tanpa palang pintu atau penjaga yang berpotensi menimbulkan bahaya. “Kita berharap tragedi ini menjadi momentum untuk perubahan nyata. Jangan sampai setiap tahun kita hanya mendengar kabar duka tanpa ada perbaikan berarti,” ujarnya. Duka akibat tragedi ini terasa semakin mendalam karena korban adalah pelajar yang sedang menapaki masa depan. Suasana haru menyelimuti rumah duka dan sekolah korban, SMA Negeri 10 Padang. Guru, sahabat, hingga pejabat setempat menyampaikan belasungkawa, menandai betapa besar kehilangan yang dirasakan banyak pihak. Bagi masyarakat Minang di rantau, tragedi ini juga menimbulkan luka mendalam. Braditi Moulevey menyebut, semangat kebersamaan dan solidaritas Minangkabau harus menjadi penguat bagi keluarga korban. “Kami, para perantau, merasa terpanggil untuk ikut berduka. Insya Allah doa terbaik selalu kami kirimkan untuk almarhumah. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, dan semoga musibah ini menjadi pelajaran berharga agar lebih banyak nyawa terselamatkan di masa depan,” tuturnya. (*)
