Braditi Moulevey: Rakyat Indonesia Sudah Muak dan Bosan dengan Drama PDIP Soal PPN 12 Persen
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Braditi Moulevey mengatakan, masyarakat sudah muak dengan drama oleh kader PDIP soal kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang akan segera diberlakukan pemerintah. Pasalnya, kenaikan PPN 12 persen tersebut, kata Moulevey, merupakan inisiatif dari partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri tersebut. “Rakyat Indonesia sudah muak dan bosan dengan drama PDIP soal kenaikan PPN menjadi 12 persen,” katanya via keterangan tertulis baru-baru ini. Pria yang akrab disapa Levi itu menilai PDIP terkesan lempar batu sembunyi tangan dan seolah-olah berpihak serta pura-pura membela rakyat. “Selama 10 tahun belakangan ini, PDIP ikut serta mengambil keputusan soal kenaikan PPN 12 persen. Sehingga, tidak usah menyalahkan pemerintahan yang berjalan saat ini. (Inisiasi) PPN 12 persen itu juga datang dari mereka, tak usah main drama-drama lagi, rakyat sudah jenuh dan muak dengan pola seperti itu,” kata pria yang saat ini juga aktif di tingkat pusat bersama anggota DPR RI asal Sumbar, H Andre Rosiade tersebut. Pemerintahan Prabowo Subianto, katanya, saat ini dihadapkan dengan keadaan harus melaksanakan Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang menjadi dasar kenaikan PPN 12 persen. “Pemerintah Prabowo berupaya tetap menjalankan UU itu namun dengan memahami kondisi masyarakat yang sedang sulit. Pak Prabowo ‘mengakali’ pelaksanaan UU tersebut dengan menerapkan PPN 12 persen hanya ke barang mewah, sementara kebutuhan pokok rakyat tetap dengan PPN 11 persen,” katanya. Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, H Andre Rosiade ikut angkat bicara soal isu kenaikan PPN menjadi 12 persen. Bahkan, Andre menegaskan kenaikan PPN tersebut merupakan inisiatif dari PDIP. “Sekarang seakan-akan PDIP lempar batu sembunyi tangan atas kenaikan PPN 12 persen lalu menyerang Pemerintahan Prabowo, padahal tahun 2021 lalu ini adalah inisiatif mereka. Jadi kenaikan PPN 12 persen ini inisiatif mereka, sekarang PDIP jangan lempar batu sembunyi tangan,” kata Andre kepada awak media, Senin (22/12/2024) malam. Pemerintahan Prabowo, kata Andre, tidak bisa serta merta memotong tarif PPN, karena APBN untuk tahun anggaran 2025 telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR periode 2019-2024. “Kalau masyarakat ingin tahu kenapa PPN naik, tanya Dolfie PDIP. Siapa Dolfie? Dia adalah ketua Panitia Kerja Undang Undang HPP tahun 2021 lalu, yang menjadi dasar kenaikan PPN 12 perseb. Dia dan PDIP merupakan motor dari kenaikan PPN menjadi 12 persen. Sekali lagi saya katakan, PDIP jangan lempar batu sembunyi tangan,” tutur Sekretaris Fraksi Gerindra MPR RI ini. (*)
Fadli Zon Ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Kebudayaan di Kabinet Merah Putih 2024-2029
Braditi Moulevey Rajo Mudo, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Keluarga Minang (IKM) sekaligus kader Partai Gerindra, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Dr. H. Fadli Zon, S.S, M.Sc, Datuak Bijo Dirajo Nan Kuniang atas pelantikannya sebagai Menteri Kebudayaan di kabinet Merah Putih 2024-2029.Braditi mengungkapkan rasa bangga atas keberhasilan Fadli Zon yang dianggap sebagai sosok penting di kalangan perantau Minangkabau. Selain sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang ( IKM), Fadli Zon juga dikenal aktif dalam politik nasional. Penunjukan Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan, menurut Braditi, menunjukkan tingginya kepercayaan pemerintah terhadap kepemimpinan, integritas, dan kemampuannya dalam melestarikan kebudayaan Indonesia. Braditi berharap Fadli Zon mampu memajukan dan memperjuangkan budaya Minangkabau agar lebih diakui secara nasional.Braditi menambahkan, penunjukan Fadli Zon di Kabinet Merah Putih diharapkan membawa semangat baru dalam pembangunan kebudayaan nasional. Ia berharap Fadli dapat mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pelestarian kebudayaan serta memperjuangkan kepentingan masyarakat Minangkabau di seluruh Indonesia. Braditi yakin Fadli akan menjalankan tugas ini dengan dedikasi dan integritas demi kemajuan kebudayaan Indonesia.Dukungan penuh dari IKM juga tercermin dalam ucapan selamat tersebut. organisasi ini melihat pelantikan Fadli sebagai momentum penting, baik dalam dunia politik maupun kebudayaan. Mereka berharap Fadli Zon dapat mengangkat budaya Minangkabau dan budaya nasional ke tingkat yang lebih tinggi.Di akhir pernyataannya, Braditi menyampaikan harapan dan doa agar Fadli Zon sukses menjalankan tugasnya sebagai Menteri Kebudayaan dan mampu membawa kebudayaan Indonesia, termasuk budaya Minangkabau, menuju kemajuan yang lebih besar.
Braditi Moulevey : IKM Dukung Usaha UMKM Kuliner Perantau Minang di Jakarta
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Keluarga Minang (IKM) Jakarta, Bradity Moulevey Rajo Mudo tidak membutuhkan waktu lama menjalankan program kerja usai dirinya terpilih menjadi pimpinan organisasi perantau Minang tersebut. Terbaru, pria asal Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) yang berdomisili di Jakarta Timur (Jaktim) itu bertemu dengan Minangkabau Cuisine Specialty Chef, Dian Anugrah, Minggu (8/9/2024) siang. “Yang jelas pertemuan ini adalah bukti dari gerak cepat saya usai terpilih menjadi Ketua DPW IKM Jakarta, sekaligus menjadi ajang silaturahmi dengan seluruh unsur perantau Minang yang ada di Jakarta,” kata Moulevey, Senin (9/9/2024) malam. Pertemuan pertama, kata Braditi Moulevey Rajo Mudo, dilakukan di Rumah Makan Sepiring Ayam Pop yang berada di Kalisari, Jaktim. Di sana, Moulevey melihat rumah makan yang dikelola oleh Dian Anugrah yang juga merupakan perantau di Minang. “Saya selaku Ketua IKM Jakarta yang terpilih akan mengagendakan untuk keliling Jakarta mengunjungi dan melihat langsung usaha UMKM kuliner anggota IKM. Braditi Moulevey Rajo Mudo mengaku sangat terkesan dan tidak bisa menutupi rasa kebahagiaannya bisa bertemu dengan Dian Anugrah serta usaha yang dijalankan. “Rumah makan ini cukup unik, menyediakan bahan baku langsung dari Sumbar, namun dengan harga yang terjangkau. satu porsi ayam pop hanya dihargai Rp20 ribu,” katanya. Melihat bisnis yang dilakukan Dian, Moulevey yang juga merupakan Politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu memastikan bahwa IKM serius membantu usaha kuliner dengan membuat lisensi rumah makan Padang. “Bahkan, di struktur kepengurusan, ada bagian yang menangani rumah makan Padang, saya sendiri langsung meminta ketersediaan Dian Anugrah membantu saya di DPW IKM Jakarta untuk mewujudkan mimpi tersebut,” katanya. Selain memastikan bahwa masakan Padang yang dibuat oleh restoran Padang diberikan lisensi. DPW IKM Jakarta, katanya, juga akan mengadakan seminar tentang bagaimana membuat masakan Padang yang sesuai dengan standar kebersihan, higienis dan halal sesuai peraturan pemerintah. “Target akhir, kami berharap semua rumah makan Padang yang benar-benar asli Padang di Jakarta bisa terdaftar mendapatkan lisensi dari IKM,” kata pria yang merupakan Ketua Badan Pimpinan Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Kota Padang yang pertama tersebut. Sementara itu, Minangkabau Cuisine Specialty Chef yang juga pemilik dari Rumah Makan Sepiring Ayam Pop, Dian Anugrah mengatakan, dirinya sangat senang bisa bertemu dan bersilaturahmi secara langsung dengan Braditi Moulevey Rajo Mudo. “Pertama, saya mendukung penuh beliau sebagai Ketua DPW IKM Jakarta dan siap untuk membantu beliau dan berkontribusi di IKM,” katanya. Baginya, Braditi Moulevey Rajo Mudo sangat cocok untuk memimpin DPW IKM Jakarta karena beberapa alasan. “Pertama, jaringan Braditi Moulevey Rajo Mudo ini luas, dia punya akses ke semua lini yang sangat berperan dalam pengembangan UMKM perantau Minang yang ada di Jakarta,” katanya. “Beliau juga sangat dekat dengan siapapun dan tidak pernah melupakan adik-adiknya, di manapun itu, serta beliau orang yang sangat berpengalaman di organisasi,” sambungnya. Kemudian, kata Dian, sosok Moulevey bisa menjadi fasilitator dari pelaku UMKM Ranah Minang di Jakarta dengan membantu mengembangkannya di tengah persaingan yang cukup ketat. “Terutama untuk rumah makan Padang, Bang Levi saya fikir bisa untuk menjadikan kuliner asal Ranah Minang menjadi raja di Jakarta tanpa menghilangkan keotentikan atau cita rasa asli makanan itu sendiri,” katanya. Baginya, masyarakat Minangkabau memiliki kepribadian yang egaliter serta bisa berbaur dan menerima siapapun. “Termasuk jika orang luar Minang membuat usaha kuliner Minang. Poin positifnya, makanan kita sudah dikenal dan meng-Indonesia lah, semua orang jadi tahu. Namun, kita juga harus memikirkan jangan sampai makanan asli Minang ini kehilangan cita rasa aslinya itu tadi,” katanya. Untuk itu, katanya, peran IKM untuk menata ulang pelaku UMKM dengan usaha masakan Minang sangat vital atau strategis. “Saya sudah mencontohkan bagaimana saya mendatangkan bahan baku seperti cabai, bawang dan bahan baku makanan lainnya itu 100 persen dari Sumbar, kemudian untuk pendukungnya seperti ayam, itu bisa dari sini. Tujuannya agar cita rasa khas Minang itu tidak sirna. Saya yakin, di tangan Braditi Moulevey, semua bisa terealisasi,” tuturnya.
Braditi Moulevey Rajo Mudo Terpilih sebagai Ketua DPW IKM Jakarta
Braditi Moulevey Rajo Mudo resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Keluarga Minang (IKM) Jakarta melalui musyawarah mufakat yang diadakan tanggal 7 september 2024 di Hotel The Tavia Heritangee Jakarta hari ini. Pemilihan Braditi sebagai pemimpin DPW IKM Jakarta mendapat dukungan penuh dari seluruh kader organisasi, baik di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), hingga Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Kontribusinya yang signifikan di berbagai bidang membuat Braditi dinilai sangat cocok memimpin organisasi ini. Sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP IKM, Braditi telah berperan aktif dalam memajukan komunitas perantau Minang, khususnya di bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Braditi juga dikenal sebagai sosok yang visioner, dan kerap terlibat dalam berbagai program yang berdampak besar bagi kesejahteraan anggota IKM. Dalam pidatonya usai terpilih, Braditi menyampaikan visi dan misinya untuk membawa IKM Jakarta menuju arah yang lebih baik. “Visi saya adalah mewujudkan Ikatan Keluarga Minang sebagai organisasi yang solid, mandiri, dan berdaya saing, serta menjadi wadah utama bagi perantau Minang dalam memperkuat persatuan, budaya, dan kesejahteraan di Jakarta,” ungkapnya. Braditi menggarisbawahi lima misi utamanya, yaitu memperkuat solidaritas dan persatuan anggota IKM, melestarikan serta mempromosikan budaya Minang, memberdayakan ekonomi komunitas Minang di perantauan, memperluas jaringan kerja sama antarperantau, dan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi anggota. Dalam bidang ekonomi, Braditi menekankan pentingnya pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) di kalangan perantau Minang melalui program pelatihan, akses permodalan, dan jaringan bisnis yang lebih luas. Ia juga berkomitmen untuk mendukung generasi muda Minang. Dengan terpilihnya Braditi sebagai Ketua DPW IKM Jakarta, para kader dan anggota berharap IKM dapat semakin maju dan berkembang, serta terus berkontribusi dalam pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi di Jakarta dan sekitarnya.
Pengusaha Muda Nasional Bangun Diler Mobil Listrik Terbesar dan Terlengkap di Sumbar
Pengusaha Muda Nasional, Braditi Moulevey berencana hendak membangun diler mobil listrik terbesar dan terlengkap di Sumatera Barat (Sumbar).Keinginan tersebut disampaikan Moulevey saat bertemu dengan pengusaha otomotif di Kota Hanoi, Vietnam beberapa waktu lalu dan penandatanganan Letter of Intent (LoI) atau surat pernyataan minat yang menyatakan komitmen awal satu pihak untuk berbisnis dengan pihak lain.”Saya ingin membangun diler mobil listrik dari VinFast di Sumbar. Untuk tahap pertama, kemungkinan di Kota Padang,” kata Braditi Moulevey kepada Radarsumbar.com via seluler, Kamis (15/8/2024) siang. Jika terealisasi, diler mobil listrik yang dibangun eks Ketua Badan Pimpinan Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Padang itu merupakan yang pertama, terbesar dan terlengkap di Ranah Minang.”VinFast merupakan produk mobil listrik dengan teknologi terkini dari Vietnam, sehingga saya ingin mengambil andil untuk mengembangkan pasar mobil tersebut di Indonesia, khususnya di Sumbar,” katanya.” Diler mobil ini bukan hanya sekedar show room atau tempat penjualan mobil, kami juga membangun bengkel hingga tempat penjualan suku cadang dari kendaraan tersebut, termasuk pengisian dayanya,” sambung Braditi Moulevey.Keinginan Braditi Moulevey itu juga sejalan dengan misi dari Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk mewujudkan wilayah dengan konsep blue and green economy.”Sehingga cita-cita untuk mewujudkan Padang bebas polusi itu bisa terealisasi atau diimplementasikan secara paripurna,” kata pria yang juga merupakan Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut. Saat ini, kata pria kelahiran Padang, 7 Januari 1982 tersebut, VinFast sudah mengembangkan sayap atau ekspansi ke Indonesia dengan mendirikan pabrik di Subang, Jawa Barat (Jabar).”Hal ini sejalan dengan hilirisasi yang tertuang di dalam program Presiden Indonesia terpilih, Prabowo Subianto. Jadi, mereka harus memproduksi di sini, bahan baku dari sini hingga pemasaran,” katanya. Keberadaan diler mobil yang hendak dibangun Braditi Moulevey juga merupakan upaya dirinya untuk mengabdi ke kampung halaman, meskipun ia batal menjadi Calon Wali Kota (Cawako) Padang.”Jadi pengabdian ke kampung halaman itu tidak boleh berhenti meski kita belum diberi amanah untuk menjadi pemimpin. Diler yang kami bangun ini juga bisa menyerap tenaga kerja serta menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang. Jadi, kita tidak boleh berkecil hati atau terbawa perasaan (baper) ketika belum diamanahkan menjadi pemimpin, masih banyak jalan lain bermanfaat bagi kampung halaman,” katanya.Sebelumnya, VinFast Indonesia memangkas harga dua mobil listriknya, yakni VinFast VF5 dan VF e34.Kini, kendaraan tersebut dibanderol Rp218 juta dan Rp273 juta. Namun, kedua harga itu hanya berlaku selama pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2024.Sebelumnya, VinFast VF5 dibanderol Rp242 juta dengan skema penyewaan baterai. Khusus untuk 1.000 konsumen pertama di GIIAS 2024, kendaraan nonemisi itu bisa ditebus seharga Rp 218 juta, on the road Jakarta.Kemudian VinFast VF e34 hanya dijual Rp273 juta selama pameran tahunan tersebut. Padahal, sebelumnya, mobil tersebut dilego Rp315 juta dengan skema penyewaan baterai. Kedua harga itu sudah termasuk paket aksesori senilai Rp12 juta.”Saya pikir dengan harga seperti ini, (mobil listrik VinFast) sudah sangat kompetitif sekali. Secara produk, kendaraan kami juga lebih outstanding dari mobil lain,” kata Chief Executive Officer (CEO) VinFast Indonesia, Temmy Wiradjaja sebagaimana dinukil Radarsumbar.com dari laman detikcom, Kamis (15/8/2024) siang. Sebagai catatan, skema penyewaan baterai untuk mobil listrik VinFast tersedia dalam beberapa opsi. Biayanya mulai dari Rp900 ribuan per bulan. Untuk diketahui, VinFast VF5 hadir dengan motor listrik bertenaga 70 kW atau setara 94 HP dengan torsi maksimal 135 Nm. Kendaraan itu dilengkapi baterai Lithium 29,6 kWh. VinFast VF 5 bisa mengisi daya baterai dari 10 persen hingga 70 persen hanya dalam 34 menit.Sedangkan VinFast VF e34 dibekali baterai tipe Lithium dengan kapasitas 41,9 kWh yang membuatnya mampu melaju sejauh 318,6 km. Kendaraan tersebut bisa menghasilkan tenaga 110 kW dan torsi 242 Nm. (rdr)
Braditi Moulevey: Bakal Calon Kepala Daerah Jangan Baper Bila tidak dipilih Partai
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Braditi Moulevey mengatakan, bakal calon kepala daerah harus legowo atau menerima apapun hasilnya jika tidak dipilih oleh partai politik (parpol). Hal tersebut ia sampaikan merespons terkait kabar adanya Bakal Calon (Balon) Wali Kota (Wako) Padang yang bersuara tidak mendapatkan rekomendasi parpol untuk bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) meski sudah membayar mahar politik. “Saat ini sedang heboh bahwa sejumlah Bakal Calon Wali Kota yang menyampaikan keluhan-keluhan karena tak dapat rekomendasi parpol di Pilkada 2024,” katanya, Jumat (9/8/2024) siang. Secara pribadi, kata Moulevey, dirinya yang merupakan kader dari Partai Gerindra juga mengikuti seleksi atau penjaringan untuk menjadi Calon Wali Kota Padang periode 2024-2029. “Saya pribadi sebagai kader Partai Gerindra yang beberapa waktu lalu mengikuti seleksi ataupun penjaringan untuk menjadi Calon Wali Kota Padang, sama dengan kandidat yang lain,” kata pria yang merupakan Ketua Badan Pimpinan Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Padang pertama tersebut. Terkait dengan biaya dan lain-lainnya dalam proses seleksi bakal calon kepala daerah tersebut, menurut pria kelahiran Padang, 7 Januari 1982 itu merupakan hal yang biasa. “Biaya tersebut kan digunakan untuk fit and proper test, kemudian juga untuk seleksi, semua terbuka. Saya sebagai kader Gerindra, juga mengikuti proses itu. Bukan berarti kader tidak bayar, saya juga ikut bayar,” katanya. Seorang calon pemimpin, katanya, harus siap mewakafkan diri lahir dan bathin serta telah matang secara finansial dan mental. Pasalnya, ketika seseorang memutuskan terjun ke politik dan menjadi calon pemimpin, artinya siap membantu dan menerima apapun bentuk permintaan dari masyarakat banyak. “Kalau kita hanya yah mengeluh masalah uang pendaftaran dan lain-lain, itu bukan sosok pemimpin yah, di mana saya sebagai kader, walaupun saat ini belum dipercaya partai, saya berkomitmen bahwa saya sebagai kader harus mendaftar di partai sendiri,” kata pria yang lama berkecimpung di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Padang itu. “Adapun nanti kalau sudah mendapat mandat dari partai sendiri, barulah kita melobi partai lain, itulah yang harus dilakukan bagi Calon Wali Kota ini,” sambung Moulevey yang juga Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (Waka DPD) Partai Gerindra Sumatera Barat (Sumbar) tersebut. Dirinya meminta kepada rekan-rekan dan senior serta koleganya yang ikut bertarung dalam perebutan kursi Calon Wali Kota Padang namun tak terpilih untuk bersikap legowo atau berjiwa besar. “Kita legowo sajalah, partai telah memberi keputusan dan ketika belum puas, silakan maju di jalur independen. Yang pastinya semua kandidat yang maju saat ini mereka pasti akan mempunyai niat yang sama untuk bagaimana Kota Padang ini menjadi lebih baik lagi,” tutur Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang tersebut.
Braditi Moulevey Desak Kapolri Segera Selesaikan Kasus Kematian Afif Maulana
Perantau Minang asal Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Braditi Moulevey mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk segera menyelesaikan kasus kematian Afif Maulana yang ditemukan meninggal di bawah Jembatan Sungai Kuranji pada Minggu (9/6/2024) lalu. Pasalnya, kata pria yang akrab disapa Levi ini, kasus tersebut sudah bergulir selama satu bulan belakangan, namun belum menemui titik terang yang pasti. “Kami dari Perantau Minang mendesak Bapak Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera menuntaskan permasalahan ini, karena ini sudah jadi isu dan atensi nasional,” kata Wasekjen Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (IKM) tersebut, Jumat (5/7/2024) siang. Braditi Moulevey mengatakan, polisi harus segera mengusut tuntas kasus siapa saja yang terlibat dalam kasus kematian Afif Maulana dan menjelaskan secara jujur penyebab kematian anak dari Afrinaldi (36) dan Anggun Angriani (32) tersebut. “Jika ada oknum polisi terlibat, langsung berikan tindakan tegas, jika tidak, maka Polda Sumbar harus membersihkan nama mereka juga, agar tidak menjadi preseden buruk ke depannya,” katanya. Selain itu, kata pria kelahiran 7 Januari 1982 itu, jika kasus Afif Maulana tak segera diselesaikan, dikhawatirkan akan berdampak kepada konsentrasi polisi, khususnya Polda Sumbar dan Polresta Padang dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. “Segera tuntaskan, sehingga kami dari IKM mendesak Kapolri untuk segera menyelesaikan persoalan ini agar tak berlarut terus menerus,” kata Moulevey yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sumbar. Sebagaimana diketahui, Afif Maulana (13) ditemukan meninggal dunia di bawah Jembatan Sungai Kuranji, Kota Padang pada Minggu (9/6/2024) pada pukul 11.55 WIB. Saat ditemukan, kondisi Afif penuh luka lebam di bagian tulang rusuknya dan salah satunya terkena paru-parunya. Kuasa hukum keluarga korban, Indira Suryani mengatakan, Afif Maulana diduga mengalami penyiksaan oleh oknum aparat kepolisian saat diamankan karena dituduh hendak melakukan aksi tawuran. Namun, keterangan berbeda disampaikan oleh Kapolda Sumbar, Irjen Suharyono yang mengatakan bahwa Afif tidak meninggal karena dianiaya oleh anak buahnya, melainkan terjatuh dari atas jembatan hingga ditemukan meninggal dunia.
