Wasekjen DPP IKM Kritik Keras Azan Maghrib di Televisi Indonesia Diganti Running Text saat Misa Paus Fransiskus
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Keluarga Minang (IKM), Braditi Moulevey Rajo Mudo mengkritik keras terkait permintaan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terkait azan maghrib di stasiun televisi diganti dengan running text atau berjalan saat Misa bersama Paus Fransiskus. Perantau Minang tersebut menilai, azan Maghrib yang biasanya ditayangkan di stasiun televisi harus tetap berjalan sebagaimana biasanya tanpa harus berhenti ketika Paus Fransiskus melakukan misa di Indonesia. “DPP IKM dan Perantau Minang sangat menyayangkan surat yang diedarkan Kominfo terkait azan maghrib yang ditayangkan televisi. Apakah azan itu mengganggu saat Misa, saya rasa itu terlalu berlebihan. Sementara di sebelah Gereja Katedral di Jakarta itu ada Masjid Istiqlal, apa azannya juga harus dikecilkan? Ini tidak ada hubungannya yah dengan toleransi beragama,” kata Moulevey. Braditi Moulevey yang juga merupakan Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengatakan, toleransi beragama di Indonesia sudah berjalan cukup lama. Ia meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kemenkominfo tidak terlalu berlebih-lebihan dalam mengambil sikap atau tindakan terkait kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. “Toleransi beragama di Indonesia itu sudah berjalan cukup lama di Indonesia, jadi tolong yah kepada pemerintah (Kemenkominfo) jangan terlalu berlebih-lebihan yah terhadap kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia,” kata Sekretaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah (Orwil) Jakarta Timur (Jaktim) tersebut. Baik pribadi dan DPP IKM, kata pria kelahiran Padang itu, mengaku sangat keberatan dengan surat yang diedarkan oleh pemerintah tersebut. “Saya rasa tidak ada hubungannya dengan azan di televisi dengan Misa Paus Fransiskus. Apalagi mayoritas masyarakat Indonesia ini orang Islam, kami orang Islam sudah diajarkan bagaimana cara bertoleransi beragama, jadi jangan dicampuradukkan antara kehidupan sosial dengan kehidupan beragama,” katanya. Sebelumnya diberitakan, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) Kemenkominfo mengeluarkan surat permohonan terkait peniadaaan siaran Azan Magrib saat Misa bersama Paus Fransiskus. Hal tersebut juga berdasarkan surat Panitia Kunjungan Paus Fransiskus Nomor 350/PAN-EXTKP/VIII/2024 (terlampir) tanggal 9 Agustus 2024. “Kementerian Agama menyarankan agar Misa yang dipimpin oleh Paus Fransiskus pada tanggal 5 September 2024 pada pukul 17.00 s.d. 19.00 WIB disiarkan secara langsung dengan tidak terputus pada seluruh televisi nasional,” demikian pernyataan dari Ditjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam dan Katolik Kementerian Agama (Kemenag), dikutip dari laman tvonenews.com, Selasa (3/9/2024) malam. Sementara itu, menurut Kemenag, misa dilakukan di antara pukul 17.00 hingga 19.00 WIB azan Maghrib juga disiarkan. Untuk imbauan running text dikeluarkan. “Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya penyiaran Azan Magrib dapat dilakukan dengan running text,” kata Kemenag. Untuk penerapan ini, Kemenag kemudian menyurati Kominfo untuk mengimplementasikannya. “Teknis penayangan siaran kedua momen tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan Pool TV,” katanya. Sementara itu, Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, kunjungan Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus harus dimaknai sebagai keinginan untuk membangun perdamaian antarumat beragama. Maka dari itu, Menag mengajak masyarakat Indonesia untuk dapat menunjukkan persatuan dan kesatuan, sikap saling memahami, dan saling pengertian. “Kami berharap beliau menyaksikan bagaimana keberagaman di Indonesia itu bisa terpelihara dengan baik,” tuturnya.
Braditi Moulevey: Bakal Calon Kepala Daerah Jangan Baper Bila tidak dipilih Partai
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Braditi Moulevey mengatakan, bakal calon kepala daerah harus legowo atau menerima apapun hasilnya jika tidak dipilih oleh partai politik (parpol). Hal tersebut ia sampaikan merespons terkait kabar adanya Bakal Calon (Balon) Wali Kota (Wako) Padang yang bersuara tidak mendapatkan rekomendasi parpol untuk bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) meski sudah membayar mahar politik. “Saat ini sedang heboh bahwa sejumlah Bakal Calon Wali Kota yang menyampaikan keluhan-keluhan karena tak dapat rekomendasi parpol di Pilkada 2024,” katanya, Jumat (9/8/2024) siang. Secara pribadi, kata Moulevey, dirinya yang merupakan kader dari Partai Gerindra juga mengikuti seleksi atau penjaringan untuk menjadi Calon Wali Kota Padang periode 2024-2029. “Saya pribadi sebagai kader Partai Gerindra yang beberapa waktu lalu mengikuti seleksi ataupun penjaringan untuk menjadi Calon Wali Kota Padang, sama dengan kandidat yang lain,” kata pria yang merupakan Ketua Badan Pimpinan Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Padang pertama tersebut. Terkait dengan biaya dan lain-lainnya dalam proses seleksi bakal calon kepala daerah tersebut, menurut pria kelahiran Padang, 7 Januari 1982 itu merupakan hal yang biasa. “Biaya tersebut kan digunakan untuk fit and proper test, kemudian juga untuk seleksi, semua terbuka. Saya sebagai kader Gerindra, juga mengikuti proses itu. Bukan berarti kader tidak bayar, saya juga ikut bayar,” katanya. Seorang calon pemimpin, katanya, harus siap mewakafkan diri lahir dan bathin serta telah matang secara finansial dan mental. Pasalnya, ketika seseorang memutuskan terjun ke politik dan menjadi calon pemimpin, artinya siap membantu dan menerima apapun bentuk permintaan dari masyarakat banyak. “Kalau kita hanya yah mengeluh masalah uang pendaftaran dan lain-lain, itu bukan sosok pemimpin yah, di mana saya sebagai kader, walaupun saat ini belum dipercaya partai, saya berkomitmen bahwa saya sebagai kader harus mendaftar di partai sendiri,” kata pria yang lama berkecimpung di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Padang itu. “Adapun nanti kalau sudah mendapat mandat dari partai sendiri, barulah kita melobi partai lain, itulah yang harus dilakukan bagi Calon Wali Kota ini,” sambung Moulevey yang juga Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (Waka DPD) Partai Gerindra Sumatera Barat (Sumbar) tersebut. Dirinya meminta kepada rekan-rekan dan senior serta koleganya yang ikut bertarung dalam perebutan kursi Calon Wali Kota Padang namun tak terpilih untuk bersikap legowo atau berjiwa besar. “Kita legowo sajalah, partai telah memberi keputusan dan ketika belum puas, silakan maju di jalur independen. Yang pastinya semua kandidat yang maju saat ini mereka pasti akan mempunyai niat yang sama untuk bagaimana Kota Padang ini menjadi lebih baik lagi,” tutur Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang tersebut.
