Braditi Moulevey Ajak Pemko Padang Atasi Persoalan PKL Secara Bijak
Padang – Wakil Ketua DPD Gerindra Sumbar, Braditi Moulevey, menyoroti pentingnya pendekatan konstruktif dalam menangani Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Pasar Raya. Menurutnya, penanganan PKL tidak boleh dilakukan dengan cara represif, melainkan melalui komunikasi dan solusi yang bermartabat. Braditi menekankan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Padang memiliki tanggung jawab untuk menyediakan alternatif lokasi bagi para pedagang, khususnya di area Pasar Raya Fase 7. “Seharusnya daerah jalan Pasar Raya bisa terbebas dari PKL, namun ini bukan berarti dengan cara menggusur,” katanya, Rabu (26/3/2025). Pendekatan yang diusulkan adalah musyawarah terukur dengan seluruh PKL. Poin kuncinya adalah mengajak mereka berdiskusi, memberikan penjelasan mendalam, serta menawarkan keringanan dan kemudahan. “Jangan sampai ada oknum yang bermain di tengah persoalan ini,” tambah pria yang akrab disapa Levi tersebut. Ia menekankan bahwa tujuan utama adalah mewujudkan keindahan kota dan mengurangi kemacetan di kawasan Pasar Raya. Namun, hal tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan para pedagang kecil yang mencari nafkah. Braditi mengimbau para pedagang untuk turut memahami aturan yang berlaku. “Kita adalah negara hukum, tidak bisa seenaknya berbuat. Semua orang berhak mencari nafkah, tetapi juga harus menaati ketentuan yang ada,” tegasnya. Lebih lanjut, politisi Gerindra ini menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki niat untuk menyusahkan masyarakat. Sebaliknya, mereka berkomitmen menyiapkan solusi yang lebih baik dan berkelanjutan. Pandangan Braditi Moulevey ini menggambarkan perlunya pendekatan dialogis dan empati dalam menyelesaikan persoalan PKL. Ia mengharapkan Pemko Padang dapat mengambil kebijakan yang lebih komprehensif dan manusiawi. Dengan demikian, persoalan PKL di Pasar Raya diharapkan dapat diselesaikan tanpa konflik, dengan memperhatikan kepentingan semua pihak dan menjaga keindahan serta ketertiban kota. (*)
Musywil DPW IKM Jakarta Segera Dilaksanakan, Persiapan Sudah 90 Persen
Musyawarah Wilayah (Musywil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Keluarga Minang (IKM) Jakarta segera bergulir. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pelaksana Musywil DPW IKM Jakarta, Doni Sutan Basa, Rabu (4/9/2024) siang. “Persiapan sudah 90 persen, pada intinya Musywil segera dilaksanakan,” kata Doni Doni mengatakan, Musywil untuk pemilihan Ketua DPW IKM Jakarta periode 2024-2029 diselenggarakan pada Sabtu (7/9/2024) di salah salah satu hotel Jakarta. “Agendanya pemilihan ketua yang selama dua tahun belakangan diemban oleh seorang Plt,” katanya. Terkait dengan pendaftaran calon ketua, katanya, dibuka pada hari H pelaksanaan Musywil. “Siapapun anggota IKM yang berniat untuk mencalonkan diri menjadi ketua, maka pendaftarannya dibuka pada hari H pelaksanaan Musywil,” katanya. Hingga saat ini, Doni tidak menampik bahwa nama Perantau Minang asal Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Braditi Moulevey Rajo Mudo menjadi kandidat terkuat dalam pemilihan Ketua DPW IKM Jakarta. “Sejauh ini memang nama Pak (Braditi) Moulevey Rajo Mudo, namun kita harus ikuti semua prosedurnya, sesuai dengan AD/ART organisasi ini,” katanya. Dirinya berharap dengan kepengurusan baru nanti, DPW IKM bisa menjadi penyambung lidah bagi lima DPD yang tersebar di Jakarta. “Ketua DPW IKM Jakarta yang baru memiliki tugas menghidupkan lagi organisasi, menyatukan seluruh perantau Minang dan berbuat lebih banyak lagi ke depannya,” katanya. Sementara itu, kandidat terkuat Ketua DPW IKM Jakarta, Braditi Moulevey Rajo Mudo mengatakan, dirinya merasa sangat terhormat atas dorongan untuk menjadi Ketua DPW IKM Jakarta. “Yang jelas, saya sangat tersanjung dan berterima kasih atas dorongan ini, tentu kami akan melakukan yang terbaik ketika terpilih nantinya, bagaimana membuat IKM ke depan sebagai perhitungan, serta menjadi contoh atau patron bagi DPW IKM lainnya di provinsi lain se-Indonesia,” kata Moulevey yang juga merupakan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP IKM tersebut.
