Perantau Minang Apresiasi Ketegasan Andre Rosiade dan Kapolda Sumbar Berantas Tambang Liar
PADANG – Perhatian serius terhadap persoalan tambang ilegal di Sumatera Barat (Sumbar) tidak hanya datang dari pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga dari kalangan perantau Minang. Perantau Minang, Braditi Moulevey Rajo Mudo menyuarakan apresiasi sekaligus harapan agar upaya penindakan tambang ilegal dilakukan secara konsisten demi menjaga kelestarian lingkungan dan masa depan kampung halaman. Braditi Moulevey Rajo Mudo menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade yang dinilai aktif mendorong aparat kepolisian, khususnya Kapolda Sumbar untuk segera mengusut dan menyelidiki praktik tambang ilegal yang selama ini merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. Apresiasi juga disampaikan kepada Polda Sumbar yang dinilai sigap menindaklanjuti laporan masyarakat terkait aktivitas tambang liar. “Perantau Minang mengapresiasi Andre Rosiade yang merupakan Anggota DPR RI Dapil Sumbar-1 yang mendorong Kapolda segera mengusut dan menyelidiki persoalan tambang ilegal dan tentunya kita juga mengapresiasi Polda Sumbar untuk langsung menindaklanjuti dan juga laporan dari masyarakat,” katanya, Selasa (20/1/2026). Bagi kalangan perantau, persoalan tambang ilegal bukan sekadar isu penegakan hukum, tetapi juga menyangkut keberlangsungan alam Minangkabau yang dikenal rawan bencana. Pria yang akrab disapa Levi itu menekankan pentingnya kesadaran kolektif masyarakat di kampung halaman untuk menjaga lingkungan sebagai benteng utama dari berbagai potensi bencana. “Untuk menyikapi ini, kami Perantau Minang berharap pada seluruh warga di kampung halaman untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan, karena bencana merupakan suatu hal yang tak bisa kita hindari, sehingga terjadi kerusakan alam,” ujar Levi. Menurutnya, Perantau Minang pada prinsipnya mendukung program pemerintah yang membuka ruang bagi aktivitas tambang rakyat. Namun, dukungan tersebut harus sejalan dengan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dan prinsip keberlanjutan lingkungan. “Kita mendukung program pemerintah yang mendorong adanya tambang rakyat, tapi tentunya harus mengikuti aturan yang berlaku,” katanya. Ia mengingatkan, kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal akan berdampak besar terhadap kondisi alam Sumbar yang dikenal rawan bencana. Aktivitas pertambangan tanpa pengawasan berpotensi memperparah risiko banjir bandang, longsor dan bencana lainnya. “Kemudian, jangan sampai dampaknya merusak lingkungan yang tentunya akan menganggu kondisi alam, karena daerah kita rawan bencana, kerusakan itu akan sangat berdampak terhadap bencana-bencana yang akan muncul di daerah,” katanya. Catatan kritis ini, menurut Moulevey, harus menjadi pengingat bersama agar masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan dan tidak abai terhadap dampak jangka panjang dari kerusakan alam. “Tentunya, ini menjadi catatan kita semua bahwa seharusnya masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan, terhadap kerusakan alam tentu harus kita hindari,” katanya. Dalam konteks penegakan hukum, Perantau Minang juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran aparat kepolisian, mulai dari Mabes Polri hingga Polda Sumbar, yang dinilai menunjukkan komitmen dalam menindaklanjuti kasus tambang ilegal. “Tentunya, itulah hal-hal yang menjadi catatan kita semua, kita sangat mengapresiasi seluruh aparat kepolisian, aparat penegak hukum mulai dari Mabes Polri, Polda Sumbar dan seluruh jajarannya untuk bisa menindaklanjuti dan tentu bisa mengungkap dan menyelidiki persoalan kasus tambang ilegal ini,” ucapnya. Lebih jauh, Levi berharap penegakan hukum dilakukan secara tegas dan menyeluruh, termasuk terhadap oknum aparat yang diduga membekingi tambang ilegal demi keuntungan pribadi. “Kami berharap polisi bisa bertindak tegas terhadap oknum-oknum aparat yang membekingi tambang-tambang liar ini dan mendapatkan keuntungan dari sana,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM) tersebut. Sejalan dengan suara perantau, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan bahwa penertiban tambang ilegal di Sumbar tidak dimaksudkan untuk mematikan mata pencaharian masyarakat. Penertiban tersebut justru bertujuan mengakhiri praktik perampasan sumber daya oleh pemodal besar sekaligus memulihkan lingkungan hidup. Hal tersebut disampaikan Andre saat berkunjung ke Kabupaten Pasaman bersama Kapolda Sumatera Barat Irjen Gatot Tri Suryanta serta jajaran pemerintah daerah. Menurut Andre, langkah tegas ini merupakan bagian dari transisi menuju tata kelola pertambangan yang legal, adil, dan berpihak pada masyarakat lokal. “Penertiban ini bukan mematikan hak masyarakat, tetapi memastikan yang menikmati sumber daya adalah masyarakat asli, bukan cukong. Lingkungan juga harus dijaga,” tegas Andre di hadapan warga saat menjenguk nenek Saudah (68), korban penganiayaan dari oknum penambang liar di Nagari Padang Mentinggi, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Minggu (18/1/2026) lalu. Andre menjelaskan, selama ini aktivitas tambang ilegal lebih banyak menguntungkan pemodal besar, sementara masyarakat kecil justru menanggung dampak kerusakan lingkungan dan masalah sosial. Pasca penertiban, perubahan positif mulai dirasakan oleh warga, mulai dari kondisi air sungai yang berangsur jernih hingga berkurangnya antrean panjang BBM subsidi di SPBU yang sebelumnya diduga digunakan untuk operasional alat berat tambang ilegal. “Ini bukti bahwa tambang liar bukan menyejahterakan rakyat, justru merampas hak masyarakat dan merusak lingkungan,” kata Andre. Sebagai solusi jangka panjang, Andre Rosiade menegaskan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) agar masyarakat dapat menambang secara legal dan berkelanjutan. Ia memaparkan tahapan administratif yang tengah berjalan hingga penerbitan IPR oleh Gubernur Sumbar. Melalui skema tersebut, koperasi masyarakat dapat mengelola hingga 10 hektare lahan tambang, sementara perseorangan memperoleh izin maksimal 5 hektare. Andre menegaskan, skema ini dirancang agar manfaat pertambangan benar-benar dirasakan masyarakat lokal. “Dengan IPR, masyarakat Pasaman dan daerah lain bisa menambang emas secara legal. Yang untung rakyat, bukan cukong, bukan pemodal, apalagi orang luar,” katanya. Sementara itu, Kapolda Sumbar, Irjen Gatot Tri Suryanta menegaskan komitmen kepolisian untuk menindak tegas pelaku kekerasan di kawasan tambang serta memastikan tidak ada lagi aktivitas tambang ilegal yang beroperasi di provinsi tersebut. (*)
DPP IKM Salurkan Bantuan Rp537 Juta di Sumbar, Fokus ke Bantuan Mendesak Pasca Banjir Bandang
PADANG – Upaya cepat merespons dampak banjir bandang di Sumatera Barat (Sumbar) dibuktikan langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM). Di bawah arahan Ketua Umum DPP IKM, Andre Rosiade, organisasi Perantau Minang terbesar di Indonesia itu langsung menggerakkan tim ke titik-titik terdampak untuk menyalurkan bantuan tahap pertama. Penyerahan dilakukan secara langsung di lapangan, dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP IKM, Braditi Moulevey Rajo Mudo pada Jumat (12/12/2025) siang. Moulevey mengatakan, alokasi bantuan tahap awal yang telah disalurkan mencapai sekitar Rp537 juta, sementara penggalangan tahap kedua sedang berjalan dan hampir menyentuh Rp500 juta. Bantuan pada tahap berikutnya juga direncanakan untuk menjangkau keluarga perantau Minang dan masyarakat di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) yang turut menjadi korban dalam rangkaian bencana banjir dan longsor. Pada Jumat (12/12/2025), Tim DPP IKM membagi personel untuk memastikan distribusi bantuan langsung ke beberapa wilayah di Sumbar seperti Agam, Solok, dan Pesisir Selatan. “Keesokan harinya, bantuan lanjutan diarahkan ke Pariaman, Tanah Datar, dan Limapuluh Kota. Targetnya, distribusi tahap pertama selesai dalam tiga hari,” katanya. Menurutnya, saat ini banyak warga menghadapi persoalan pasca bencana, terutama dalam upaya membersihkan rumah dan lingkungan. “Karena itu, DPP IKM memprioritaskan kebutuhan praktis, seperti gerobak, air bersih, pompa air, serta perlengkapan pembersihan lainnya,” katanya. Selain itu, sekitar 1 ton beras juga disalurkan oleh DPP IKM untuk mendukung kebutuhan pangan mendesak masyarakat. Tidak lupa, IKM juga menyerahkan perlengkapan salat untuk korban terdampak. “Kami juga mengirimkan pakaian layak jadi, popok bayi, alat kesehatan yang diberikan ke RSUP M Djamil Padang. Barang tersebut dikirim langsung oleh pengurus IKM di daerah yang jumlah hampir 10 truk, seperti dari Riau, Bekasi dalam jumlah yang cukup besar ke daerah terdampak,” kata Komisaris Semen Padang FC tersebut. Di Padang, bantuan bernilai lebih dari Rp100 juta telah disebar ke sejumlah titik, termasuk Pasar Baru Pauh, Guo Kuranji dan Batu Busuak. “DPP IKM juga menyiapkan program trauma healing bagi anak-anak penyintas bencana yang mulai dilaksanakan pada sore hari ini,” katanya. Pria yang akrab disapa Levi itu menegaskan bahwa seluruh bantuan tahap pertama disalurkan secara langsung ke warga terdampak. Dirinya berharap kontribusi para perantau Minang ini dapat mengurangi beban masyarakat yang sedang menghadapi masa-masa sulit seperti saat sekarang ini. Sementara itu, data dari Aceh menunjukkan skala dampak yang cukup besar. Tercatat 5.805 kepala keluarga (KK) dari berbagai DPW dan DPD IKM di Aceh masuk dalam daftar terdampak banjir bandang dan longsor. Mereka tersebar di Aceh Tengah, Nagan Raya, Lhokseumawe, Aceh Singkil, Banda Aceh, Subulussalam, ABDYA, Aceh Barat, Simeulu, dan beberapa daerah calon DPD seperti Aceh Tenggara, Gayo Luwes, Pidie dan Aceh Selatan. Sebagian besar wilayah mengalami kebutuhan mendesak berupa beras, minyak goreng, sarden, mi instan, perlengkapan mandi dan cuci, hingga perangkat Starlink untuk keperluan komunikasi di wilayah yang terdampak gangguan jaringan. “DPP IKM Aceh telah melakukan penanganan awal, namun kebutuhan logistik masih terus bertambah seiring meluasnya dampak banjir dan longsor. DPP IKM menargetkan kunjungan ke Aceh pekan depan untuk menentukan jenis bantuan yang paling diperlukan,” katanya. Dalam peninjauan lapangan, Braditi Moulevey didampingi sejumlah pengurus DPP IKM seperti Doni Monardo, Mukti Ali, Babang Hamid, Irsal Mawardi Sutan Pangeran, Indra Farid, Defrizal Djamaris, serta Ketua Panitia Relawan Kebencanaan DPP IKM, Maigus Tinus. Mereka memantau langsung kondisi daerah terdampak untuk memastikan proses distribusi berjalan tepat sasaran. “DPP IKM berharap respons cepat ini mampu membantu warga bangkit pasca bencana dan mempercepat pemulihan di wilayah yang terdampak banjir bandang,” tuturnya. (*)
DPP IKM Bergerak Cepat! Bantuan Banjir Bandang untuk Aceh, Sumut dan Sumbar Disalurkan Dua Tahap
PADANG – Gelombang kepedulian dari para perantau Minang kembali mengalir. Di tengah luka mendalam akibat banjir bandang yang menerjang Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar). Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM) memutuskan untuk turun tangan secara langsung membawa bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak. Langkah ini bukan sekadar bentuk respons organisasi, melainkan seruan kemanusiaan yang lahir dari ikatan emosional antara perantau dan kampung halaman. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP IKM, Braditi Moulevey Rajo Mudo, menyampaikan bahwa bantuan akan didistribusikan melalui dua tahap. Tahap pertama difokuskan untuk korban banjir di wilayah Sumbar, yang menjadi salah satu daerah dengan dampak paling parah. Bantuan tersebut merupakan hasil penggalangan dari jaringan IKM di tingkat DPC, DPD, DPW hingga DPP, serta para perantau Minang yang tersebar di berbagai daerah. Penyaluran tahap pertama dijadwalkan berlangsung pada Jumat (12/12/2025) dan akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP IKM Andre Rosiade, Sekjen Braditi Moulevey Rajo Mudo, Wakil Ketua Umum (Waketum) Departemen Sosial dan Penanggulangan Bencana, Rezka Oktoberia hingga Ketua Panitia Relawan Kebencanaan DPP IKM, Maigus Tinus. Kehadiran langsung para pimpinan organisasi ini menjadi simbol bahwa tragedi kemanusiaan tersebut bukan sekadar berita bagi mereka, tetapi panggilan nurani. Moulevey, yang akrab disapa Levi, menegaskan bahwa DPP IKM memilih terjun langsung agar tidak menambah beban pemerintah yang kini tengah menangani aliran bantuan dari berbagai pihak. Menurutnya, kehadiran organisasi perantau Minang terbesar itu harus melengkapi, bukan membebani. “Kami ingin mengangkat pedang kemanusiaan itu sendiri. Karena bencana bukan milik satu pihak. Ini adalah panggilan kita bersama. Saya akan memimpin langsung penyerahan bantuan ini,” ujarnya, Rabu (10/12/2025). Dalam pernyataannya, Levi turut mengutip adagium klasik dari Marcus Tullius Cicero, Salus Populi Suprema Lex Esto yang berarti keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Baginya, adagium itu bukan sekadar kutipan, tetapi prinsip yang seharusnya menjadi dasar setiap langkah kolektif ketika musibah datang tanpa aba-aba. Tahap kedua bantuan nantinya akan diarahkan kepada masyarakat dan perantau Minang yang terdampak di Aceh serta Sumatera Utara. “Semangat persaudaraan menjadi kekuatan paling berharga dalam melewati masa-masa sulit,” katanya. Ia mengungkapkan rasa duka mendalam atas korban jiwa yang jatuh dalam bencana ini. Setiap kehilangan, katanya, adalah kepingan cerita keluarga yang tak akan pernah sama lagi. “Kita tidak akan pernah kuat jika kita berjalan sendiri. Di saat seperti ini, hilangkan ego sektoral dan kepentingan sempit. Yang dibutuhkan sekarang adalah hati dan tindakan,” kata Levi. Ia juga menegaskan bahwa solidaritas masyarakat Minang, baik di rantau maupun kampung halaman selalu menjadi fondasi kuat setiap kali bencana melanda. Karena itu, ia mengajak seluruh kader dan anggota IKM untuk bergerak cepat sesuai kemampuan masing-masing. Musibah ini, menurut Levi, bukan hanya pengingat pedih, tetapi juga cambuk untuk membangun kesiapsiagaan yang lebih baik. Istilah “Supermarket Bencana” yang disematkan pada Sumbar seharusnya tidak dianggap sebagai takdir yang membuat pasrah, melainkan alarm yang memaksa daerah ini lebih tangguh menghadapi ancaman alam. “Bagi kami perantau Minang, pulang tidak selalu harus dengan tubuh, tetapi dapat diwujudkan melalui kepedulian yang dikirimkan pada saat kampung halaman membutuhkan uluran tangan,” tuturnya. (*)
DPP IKM Angkat Pedang Kemanusiaan untuk Korban Banjir Bandang Sumbar
PADANG – Gelombang cuaca ekstrem yang kembali memicu banjir bandang di Sumatera Barat (Sumbar) memunculkan keprihatinan mendalam dari Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minangkabau (DPP IKM). Organisasi perantau Minang terbesar itu menilai rentetan bencana yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan harus menjadi alarm kuat bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperbaiki tata kelola ruang serta mitigasi kebencanaan di daerah rawan. Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP IKM, Braditi Moulevey Rajo Mudo, saat mendampingi Ketua Umum DPP IKM yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, Kamis (27/11/2025). “Kami tidak sekadar menyatakan simpati, tetapi langsung menggerakkan jaringan organisasi untuk membantu warga terdampak,” katanya di Padang. Menurut Braditi Moulevey, DPP IKM telah menginstruksikan seluruh struktur kepengurusan, mulai dari DPW, DPD, DPC hingga DPLN untuk melakukan penggalangan donasi selama sepekan penuh. Sebagai tahap awal, DPP IKM ikut menyerahkan bantuan ribuan nasi bungkus ke berbagai titik posko pengungsian korban terdampak banjir yang ada di Kota Padang. Di antaranya di Gunung Pangilun, Tabiang Banda Gadang, Kampung Lapai, Lubuk Buaya, Koto Panjang Ikua Koto (KPIK), Lubuk Minturun, hingga ke Sungai Lareh. Langkah itu diambil setelah laporan mengenai kerusakan dan jatuhnya korban akibat banjir bandang dan hujan ekstrem terus berdatangan dari berbagai wilayah Sumbar dan daerah lain. Ia menyebutkan bahwa peristiwa tersebut seharusnya menjadi momentum refleksi. Apalagi, sebagian lokasi yang terdampak kembali memperlihatkan kerentanan lama, aliran sungai yang menyempit, bangunan yang berdiri di kawasan rawan, serta lemahnya kontrol terhadap aktivitas di Daerah Aliran Sungai (DAS). “Kami apresiasi pemerintah sudah bergerak cepat dengan menetapkan status tanggap darurat dan menyalurkan bantuan awal. Namun, kami juga mengingatkan perlunya tindakan lebih tegas agar kejadian serupa tidak semakin memakan korban,” katanya. Sebagai daerah yang dikenal dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana, Braditi Moulevey menekankan bahwa Sumbar harus memperkuat langkah mitigasi secara sistematis. “Bencana yang terus berulang menunjukkan bahwa tata ruang, pengawasan pembangunan, hingga edukasi kebencanaan harus dibenahi lebih serius. Kesiapsiagaan masyarakat pun menjadi kunci mengingat curah hujan ekstrem kini semakin sering muncul sebagai dampak perubahan iklim,” katanya. Braditi Moulevey menegaskan bahwa pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan dengan memperkuat sistem peringatan dini. Ia menilai informasi yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) harus disebarkan lebih masif, cepat, dan menjangkau masyarakat hingga ke tingkat terbawah. Peringatan dini, katanya, berperan besar dalam mengurangi risiko bencana dan mencegah jatuhnya korban jiwa dan menjadi acuan bagi pemerintah untuk lebih bersiaga. “Pemerintah harus lebih aware dan memasifkan informasi peringatan dini dari BMKG. Ini penting untuk menekan dampak bencana. Seharusnya hal ini menjadi pelajaran ke depannya. Kami sangat menyayangkan kondisi yang terjadi, dan semoga ini menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan masyarakat,” katanya. Rasa duka juga disampaikan DPP IKM kepada seluruh keluarga korban yang kehilangan anggota keluarga akibat banjir bandang terbaru ini. Ia menegaskan bahwa semangat kebersamaan perlu menjadi fondasi dalam menghadapi masa sulit tersebut. “Kita tidak akan pernah kuat jika kita tidak melalui ujian di kehidupan ini. Kita akan selalu bersama-sama dalam menghadapi musibah. Hilangkan ego sektoral dan kepentingan pribadi di tengah situasi genting seperti saat sekarang ini,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa kepedulian kolektif masyarakat Minang, baik yang berada di kampung halaman maupun di rantau, menjadi kekuatan utama dalam membantu pemulihan. Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh anggota IKM di mana pun berada untuk bergerak cepat membantu warga terdampak sesuai kemampuan masing-masing. Bagi pria yang akrab disapa Levi tersebut, musibah ini bukan hanya seruan untuk menolong korban, tetapi juga peringatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan agar berbenah. “Sumbar yang dijuluki ‘Supermarket Bencana’ bukan berarti harus pasrah, melainkan semakin memperkuat kesiapan menghadapi ancaman alam yang setiap saat dapat datang tanpa tanda,” tuturnya. (*)
DPP IKM Apresiasi Presiden Prabowo usai Nobatkan Rahmah El Yunusiyah sebagai Pahlawan Nasional
PADANG – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM) menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Hajjah Rahmah El Yunusiyah, tokoh perempuan pelopor pendidikan Islam dari Padang Panjang, Sumatera Barat (Sumbar). Penganugerahan gelar tersebut dinilai sebagai bentuk penghargaan negara terhadap perjuangan kaum perempuan Minangkabau sekaligus pengakuan terhadap kontribusi Rahmah dalam membangun sistem pendidikan modern di Indonesia dan dunia Islam. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (Sekjen DPP IKM), Braditi Moulevey Rajo Mudo, menyebut penetapan Rahmah El Yunusiyah sebagai Pahlawan Nasional merupakan “hadiah sejarah” bagi masyarakat Minangkabau dan seluruh bangsa Indonesia yang menempatkan pendidikan dan keislaman sebagai fondasi kemajuan. “Atas nama keluarga besar perantau Minang di seluruh Nusantara dan mancanegara, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang telah memberikan penghargaan tertinggi kepada Hajjah Rahmah El Yunusiyah,” kata Braditi di Padang, Senin (10/11/2025) siang. “Ini bukan hanya penghargaan untuk satu tokoh, tetapi pengakuan terhadap nilai-nilai keilmuan, kepemimpinan perempuan, dan semangat kebangsaan yang lahir dari Ranah Minang,” sambungnya. Menurut Moulevey, perjuangan Rahmah El Yunusiyah tidak hanya menembus sekat budaya dan agama, tetapi juga mendobrak batas peran perempuan dalam dunia pendidikan Islam. Melalui Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang yang didirikannya pada 1 November 1923, Rahmah memperkenalkan konsep pendidikan perempuan yang memadukan nilai-nilai agama, intelektual, dan keterampilan hidup. “Beliau adalah pelopor dalam arti sesungguhnya. Sebelum wacana kesetaraan gender dikenal luas, Rahmah sudah melangkah jauh. Ia mendidik perempuan untuk berpikir kritis, mandiri, dan berperan aktif dalam masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam,” katanya. Braditi Moulevey menambahkan, pengaruh Rahmah El Yunusiyah bahkan diakui dunia Islam. Pada tahun 1955, Rektor Universitas Al-Azhar Kairo, Syekh Abdurrahman Taj, berkunjung ke Diniyah Putri dan mengadopsi model pendidikan Rahmah dalam mendirikan Kulliyatul Banat, fakultas perempuan pertama di Al-Azhar. “Bayangkan, dari Padang Panjang ke Kairo, gagasan seorang perempuan Minang menginspirasi dunia. Inilah bukti bahwa kearifan lokal Minangkabau bisa menjadi inspirasi global,” ujarnya. Menurutnya, penetapan Rahmah sebagai Pahlawan Nasional menjadi momentum untuk merevitalisasi semangat pendidikan berbasis nilai dan moral di tengah tantangan zaman. Ia berharap pemerintah dan masyarakat dapat melanjutkan warisan perjuangan Rahmah melalui pembangunan lembaga pendidikan yang berkarakter, terutama bagi generasi muda perempuan Indonesia. Pria yang akrab disapa Levi itu menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberi perhatian pada tokoh pendidikan Islam, perempuan, dan daerah merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah ingin menghadirkan keadilan simbolik dan sejarah yang lebih inklusif. “Kami menilai keputusan Bapak Presiden Prabowo bukan hanya tepat, tetapi juga bersejarah. Dalam masa awal pemerintahannya, beliau menunjukkan penghargaan yang tinggi terhadap perjuangan intelektual dan moral bangsa, termasuk tokoh-tokoh daerah yang sering terlupakan dalam narasi nasional,” kata Braditi Moulevey. “Ini menunjukkan komitmen beliau untuk merangkul semua unsur bangsa, tidak hanya tokoh politik atau militer, tetapi juga pendidik dan ulama yang berperan membangun karakter bangsa. Ini langkah yang patut kita apresiasi,” tambahnya. Braditi mengajak seluruh masyarakat Minangkabau, khususnya generasi muda perantau, untuk meneladani semangat Rahmah El Yunusiyah dalam memperjuangkan pendidikan dan kemajuan perempuan. Menurutnya, penghargaan negara ini harus menjadi refleksi agar nilai-nilai keislaman dan kebangsaan tetap hidup di tengah tantangan zaman digital. “Rahmah mengajarkan kita bahwa pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, tetapi proses membangun peradaban. Kini tugas kita melanjutkan perjuangan beliau dalam konteks kekinian, melahirkan generasi yang berakhlak, cerdas, dan berjiwa sosial tinggi,” kata Braditi. Ia menambahkan, IKM sebagai wadah perantau Minang akan terus mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada penguatan pendidikan, kebudayaan, dan moral bangsa. “Kami siap bersinergi dengan pemerintah pusat maupun daerah agar semangat perjuangan tokoh-tokoh Minang seperti Rahmah terus menjadi inspirasi bagi Indonesia,” katanya. Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Hajjah Rahmah El Yunusiyah juga dianggap sebagai bentuk pemulihan sejarah terhadap kiprah perempuan Minangkabau yang selama ini sering luput dari sorotan nasional. “Bagi kami, keputusan Presiden Prabowo Subianto ini bukan sekadar penghargaan, tetapi langkah politik kebangsaan yang beradab, mengembalikan marwah perempuan Minang sebagai penjaga moral dan pelita bangsa,” katanya. Dengan demikian, kata Moulevey, Sumatera Barat (Sumbar) kembali menambah satu nama besar dalam daftar pahlawan nasional, setelah sebelumnya tercatat tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Sutan Syahrir, Mohammad Natsir, dan Rasuna Said. “Rahmah El Yunusiyah kini sejajar dengan mereka. Beliau adalah cermin dari keindonesiaan yang religius, berilmu, dan beradab,” tuturnya. (*)
DPP IKM Siap Pecahkan Rekor MURI, Masak Rendang Terbanyak di Luar Negeri
TOKYO – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM) akan mencetak sejarah baru melalui gelaran akbar Marandang, festival memasak rendang terbanyak di Tokyo, Jepang. Kegiatan ini akan digelar pada Sabtu (18/10/2025) di Yoyogi Koen, Tokyo, dan menjadi bagian dari rangkaian besar Festival dan Pameran Budaya Sumatera Barat (Sumbar) yang berlangsung selama empat hari. Direktur Utama Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI), Aylawati Sarwono, menyampaikan apresiasi langsung atas inisiatif diaspora Minangkabau di Jepang tersebut. “Terima kasih untuk IKM. Kami dari MURI akan mencatatkan rekor yang dibuat oleh DPP IKM, yaitu marandang, memasak rendang di luar negeri, dengan total 200 kilogram daging,” katanya, Kamis (16/10/2025) malam. Aylawati menegaskan bahwa kehadiran masyarakat Jepang dalam festival ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan rendang lebih luas. “Orang-orang Jepang juga akan hadir di sana, supaya mereka tahu betapa nikmat dan enaknya rendang. Harapan kami, rendang bisa semakin dikenal dan diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Selamat untuk keluarga besar IKM, semoga acaranya berjalan lancar,” katanya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP IKM, Braditi Moulevey Rajo Mudo, menambahkan bahwa rendang bukan sekadar kuliner, melainkan simbol identitas budaya Minangkabau yang telah mendunia. “Rendang ini kan makanan khas dari Sumatera Barat dan juga masuk ke dalam makanan terenak di dunia nomor satu versi CNN. Insya Allah nanti akan dimasak langsung oleh chef dari Padang, Uda Dian, yang memang spesialis rendang. Setelah itu kita akan makan besar dan membagikannya kepada seluruh pengunjung dan masyarakat yang ada di Tokyo,” katanya. Sebelumnya, Ketua Umum DPP IKM, Andre Rosiade mengatakan, acara tersenut bukan sekadar festival, tetapi bentuk nyata diplomasi budaya Minangkabau. “Rombongan DPP IKM bertolak ke Jepang untuk melantik pengurus Dewan Pengurus Luar Negeri (DPLN) IKM Jepang dan menggelar Festival Budaya Minang. Melalui acara ini, kita memperkenalkan masakan daging rendang ke dunia dengan cara memasak rendang sebanyak-banyaknya,” katanya beberapa waktu lalu. “Ini menjadi momen penting dinobatkannya rekor MURI memasak rendang terbanyak di luar negeri, dengan tema ‘Randang Mendunia’,” sambungnya. Melalui kegiatan ini, rendang bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Minangkabau, tetapi juga ikon kuliner Indonesia di kancah internasional. Rangkaian acara dimulai pada Jumat (17/10/2025) dengan pelantikan pengurus Dewan Perwakilan Luar Negeri Ikatan Keluarga Minangkabau Jepang di Ota Bunka no Mori. Agenda dilanjutkan pada Sabtu (18/10/2025) dengan acara utama Marandang, festival memasak 200 kilogram rendang, yang dikemas bersama pameran budaya Minangkabau, parade busana adat, photobooth pelaminan Minang, pentas seni tari tradisional, serta promosi UMKM dan komunitas diaspora. Pada Minggu (19/10/2025), parade budaya dan pentas seni Minangkabau kembali digelar di lokasi yang sama dengan berbagai pertunjukan tari, silek (silat Minang), fashion show, kajian budaya dan ramah tamah. Kegiatan kemudian ditutup pada Senin (20/10/2025) melalui pelatihan tari Minangkabau di Sekolah Republik Indonesia Tokyo sebagai upaya menjaga keberlanjutan budaya bagi generasi muda diaspora. (*)
Sekjen DPP IKM, Braditi Moulevey Rajo Mudo Dampingi Andre Rosiade Salurkan Bantuan untuk Perantau Minang di Wamena
JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM), Braditi Moulevey Rajo Mudo, mendampingi Ketua Umum DPP IKM, Andre Rosiade, dalam kunjungan ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Sabtu (27/9/2025). Kunjungan ini ditujukan untuk menemui para perantau Minang yang terdampak insiden di Yalimo beberapa waktu lalu. Braditi Moulevey menegaskan, kehadiran IKM bukan hanya soal menyalurkan bantuan, tetapi juga bentuk dukungan moral bagi keluarga Minang yang kini menghadapi masa sulit. “Kami ingin saudara kita di tanah Papua tahu bahwa mereka tidak sendirian. Persatuan adalah kekuatan utama orang Minang di manapun berada,” ujarnya, Sabtu (27/9/2025). Ia menambahkan, bantuan yang dibawa diharapkan bisa meringankan beban kebutuhan harian. Namun lebih dari itu, pria yang akrab disapa Levi itu mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan. “Hindari konflik yang bisa merugikan banyak pihak. Mari kita jaga kebersamaan, karena orang Minang harus mampu menjadi teladan hidup berdampingan di rantau,” katanya. Meski DPP IKM tengah memfinalisasikan struktur kepengurusan, Moulevey mengatakan bahwa kegiatan tersebut tak menghalangi organisasi perantau tersebut memberikan perhatian dan kepedulian kepada masyarakat serta Perantau Minang di manapun berada. “Walaupun saat ini DPP IKM tengah memfinalisasikan susunan kepengurusan, tapi tidak menghalangi Ketua Umum dan beberapa pengurus yang telah terpilih untuk bekerja membantu masyarakat dan Perantau Minang di manapun berada,” katanya. Terpisah, Ketua Umum DPP IKM, Andre Rosiade, menilai kondisi para perantau Minang di Yalimo cukup memprihatinkan. Situasi keamanan yang belum stabil membuat banyak di antara mereka harus meninggalkan usaha dan rumah demi mencari tempat yang lebih aman di Wamena. “Kami hadir bukan sekadar membawa bantuan materi, tetapi juga memberikan semangat. Dimanapun orang Minang berada, kita adalah satu keluarga yang harus saling menguatkan,” kata Andre yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI. Andre menegaskan bahwa IKM selalu tanggap terhadap kondisi sosial yang menimpa perantau. Ia mengingatkan bahwa pada 2019 lalu dirinya juga sempat mengunjungi Papua untuk menemui korban kerusuhan di Wamena. “Inilah bukti bahwa IKM konsisten hadir untuk ranah dan rantau,” ucapnya. Selain di Papua, Andre dan jajaran IKM juga menyiapkan bantuan bagi perantau Minang di Bali yang terdampak banjir. Menurutnya, langkah ini adalah wujud kepedulian tanpa batas wilayah, karena nilai kebersamaan Minang berlaku di mana saja. Sebelumnya, Ketua DPW IKM Papua, Zulhendri Sikumbang, memberikan klarifikasi terkait isu yang menyudutkan perantau Minang dalam kerusuhan Yalimo. Ia menegaskan warga Minangkabau tidak terlibat dan justru menjadi korban. “Kami mengutuk keras narasi rasis yang beredar, apalagi unggahan di media sosial yang menyudutkan orang Minang,” katanya. Zulhendri menyoroti beredarnya postingan akun Rumah Berkat Online yang menuding pelajar asal Minang sebagai pemicu kerusuhan. Menurutnya, informasi tersebut provokatif dan memperkeruh suasana. Ia mendesak aparat menindak tegas penyebar isu hoaks yang berpotensi memicu konflik antar kelompok. “Orang Minang di Papua selalu menjunjung tinggi falsafah dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kami hidup rukun dengan semua masyarakat di sini. Karena itu, kami mengajak semua pihak untuk tidak terprovokasi dan lebih mengutamakan perdamaian,” tutup Zulhendri. (*)
Sekjen DPP IKM, Braditi Moulevey Rajo Mudo Soroti Konten Kreator Minang yang Gunakan Bahasa Kasar di Media Sosial
JAKARTA – Fenomena konten kreator atau influencer asal Ranah Minang yang menggunakan bahasa kasar dalam siaran langsung maupun unggahan di media sosial (medsos) belakangan ini menjadi sorotan. Tidak hanya masyarakat di Sumatera Barat (Sumbar), tetapi juga perantau Minang yang memantau dari jauh. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM), Braditi Moulevey Rajo Mudo, menyayangkan tren yang dinilai merusak citra Minangkabau sebagai masyarakat yang dikenal santun, beradat, dan menjunjung tinggi falsafah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK). “Banyak konten kreator dari Ranah Minang yang menggunakan bahasa tidak pantas, bahkan kasar, di dalam konten maupun siaran langsung mereka. Padahal, masyarakat Minang itu selalu mengedepankan komunikasi yang baik dan berpegang pada falsafah ABS-SBK,” kata Moulevey. Moulevey menilai, konten dengan bahasa kasar dan tidak elok seharusnya menjadi kegelisahan bersama. Media sosial saat ini bukan lagi ruang privat, melainkan konsumsi publik yang ditonton lintas generasi, termasuk anak-anak dan remaja. “Seharusnya mereka malu. Bagaimana anak kemenakan, bahkan ninik mamaknya, melihat tayangan seperti itu? Tentu tidak elok dilihat dan didengar. Apalagi, Minang itu punya norma dan sopan santun yang sudah turun-temurun,” ujarnya. Menurutnya, masyarakat Minang sudah lama dikenal sebagai kelompok yang menjunjung tinggi nilai moral, tata krama, serta adat yang menempatkan kata-kata sebagai cerminan harga diri. Saat bahasa yang kasar menjadi konsumsi publik, maka citra tersebut akan luntur. Perubahan pola komunikasi di era digital memang memberi peluang baru bagi siapa saja untuk menjadi “penyiar” di dunia maya. Namun, tanpa kesadaran etika, ruang ini bisa melahirkan perilaku yang merugikan. Moulevey menekankan, kebebasan berpendapat tidak bisa diartikan sebebas-bebasnya. Ada tanggung jawab sosial, terlebih bagi mereka yang membawa identitas Minangkabau. “Kita tidak anti pada kreativitas atau kebebasan berekspresi. Tapi ekspresi itu harus sesuai dengan norma dan nilai budaya kita. Jangan sampai demi popularitas, malah melupakan marwah Minangkabau,” tegasnya. Sebagai bagian dari Perantau Minang, Moulevey menegaskan bahwa komunitas perantau juga ikut memantau konten yang diproduksi oleh kreator asal Sumatera Barat. Ia menyebut, banyak laporan atau pembicaraan yang masuk mengenai fenomena ini, baik di media sosial maupun forum perantau. “Kami sebagai perantau juga merasa punya tanggung jawab moral. Ranah Minang itu bukan hanya milik orang yang tinggal di kampung halaman, tapi juga milik kami di rantau. Kalau citra itu rusak, tentu kami juga ikut merasakan dampaknya,” ujarnya. Fenomena ini, kata Moulevey, menjadi tantangan bagi generasi muda Minang untuk tetap memegang jati diri. Dunia digital boleh saja dimanfaatkan untuk berkarya, berdiskusi, dan membangun jejaring, tetapi tetap harus dalam koridor yang menghormati nilai budaya. “Generasi muda Minang seharusnya tampil sebagai contoh. Jangan sampai kebebasan yang dimanfaatkan di media sosial justru jadi bumerang bagi diri sendiri dan masyarakat,” ujarnya. Ia mengingatkan, adat dan budaya Minang sudah memberikan rambu-rambu yang jelas tentang bagaimana berbicara, bergaul, dan menempatkan diri di tengah masyarakat. Nilai-nilai itu, menurutnya, relevan dengan era apa pun, termasuk di dunia digital. Moulevey berharap, kritik ini bisa menjadi bahan introspeksi bagi para kreator konten di Ranah Minang. Ia mengajak agar setiap karya digital bukan sekadar mencari sensasi, tetapi juga membawa manfaat. “Masyarakat Minang itu terkenal dengan kesopansantunan dan norma yang baik. Kami tidak ingin marwah itu hilang hanya karena ulah segelintir orang yang ingin populer dengan cara instan,” katanya. Lebih jauh, ia menekankan pentingnya membangun ekosistem media sosial yang sehat. Konten yang lahir dari Ranah Minang seharusnya mampu mencerminkan kecerdasan, kebijaksanaan, dan kekayaan budaya. Fenomena bahasa kasar di media sosial seharusnya tidak hanya dilihat sebagai masalah, tetapi juga peluang untuk memperkuat literasi digital. Dengan edukasi, para kreator konten bisa diarahkan agar lebih bijak menggunakan bahasa dan mengemas pesan. Moulevey mengingatkan, kebiasaan berbahasa adalah cermin karakter. “Kalau kita sudah terbiasa kasar di media sosial, lama-lama itu terbawa ke kehidupan nyata. Ini bahaya. Kita tidak ingin generasi kita tumbuh tanpa sopan santun,” ujarnya. Ia menilai, media sosial juga bisa menjadi sarana refleksi. Kreator konten dapat mengubah gaya berkomunikasi menjadi lebih santun, tanpa kehilangan daya tarik. Popularitas bisa lahir dari kualitas, bukan semata-mata sensasi. Pada akhirnya, Moulevey menegaskan, kritik yang ia sampaikan bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengingatkan. Sebagai perantau Minang, ia merasa perlu menyuarakan kegelisahan ini agar menjadi perhatian bersama. “Kalau ada konten yang tidak pantas, jangan hanya ditonton. Mari kita beri masukan. Mari kita arahkan supaya lebih baik. Karena Ranah Minang itu milik kita bersama, dan marwahnya harus dijaga bersama,” katanya. Moulevey percaya, dengan kesadaran bersama, masyarakat Minang baik di ranah maupun di rantau mampu menjaga identitasnya di tengah derasnya arus digitalisasi. Kreativitas dan sopan santun, katanya, bisa berjalan beriringan. (*)
Perantau Minang Bangga Aksi Unjuk Rasa di Padang Berjalan Tertib
JAKARTA – Perantau Minang yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM), Braditi Moulevey Rajo Mudo, memberikan tanggapan aksi damai yang digelar ribuan massa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat (DPRD Sumbar) pada Senin (1/9/2025). Baginya, peristiwa itu bukan hanya demonstrasi biasa. Ia menyebutnya sebagai cermin adab orang Minang yang menunjukkan bahwa aspirasi bisa disampaikan dengan santun, tertib, dan penuh martabat. Braditi menekankan bahwa aksi damai yang berlangsung hingga sore hari tanpa ricuh adalah gambaran nyata warisan nilai budaya Minangkabau. “Orang Minang diajarkan untuk berkata keras bila ada yang salah, tetapi keras itu harus tetap dengan adab. Itu yang membedakan kita,” ujarnya, Selasa (2/9/2025). Menurutnya, ribuan mahasiswa, masyarakat, dan pengemudi ojek daring yang bersatu dalam satu barisan berhasil menunjukkan wajah demokrasi yang menyejukkan. “Mereka pulang dengan tertib, meninggalkan pesan, bukan kerusakan,” katanya. Ia menilai, tuntutan yang disuarakan massa memiliki bobot penting, seperti pembenahan keanggotaan DPR, pengesahan RUU Perampasan Aset, reformasi total Polri, hingga transparansi dalam kasus kematian Affan Kurniawan. “Itu bukan sekadar teriakan di jalan. Itu suara rakyat yang menginginkan keadilan. Anak-anak muda kita sudah paham, demokrasi bukan hanya soal hak, tapi juga soal tanggung jawab untuk memperbaiki bangsa,” katanya. Braditi Moulevey mengingatkan bahwa kritik tidak harus menyinggung pribadi, apalagi memicu kekerasan. “Kita boleh lantang menolak kebijakan yang keliru, tapi jangan sampai lantang itu berubah jadi kebencian pada sesama,” tegasnya. Ia menilai aksi di Padang adalah bukti nyata bahwa kritik bisa membangun. “Kalau semua daerah bisa mencontoh Sumbar hari ini, maka demokrasi kita akan lebih sehat,” tambahnya. Pesan untuk Pemerintah Sekjen IKM itu juga memberi catatan penting bagi DPRD dan pemerintah daerah. Menurutnya, menandatangani tuntutan massa bukanlah akhir, melainkan awal tanggung jawab. “Janji untuk mengawal aspirasi harus benar-benar dibuktikan. Kalau rakyat dikhianati, kepercayaan yang runtuh akan sulit dipulihkan. Orang Minang itu kritis, sekali dikecewakan, mereka akan ingat lama,” katanya. Dirinya berharap pemerintah pusat turut mendengar. “Aspirasi dari Padang ini adalah suara Indonesia juga. Jangan hanya didengar, tapi wujudkan dalam kebijakan,” ujarnya. Sebagai seorang perantau, Moulevey mengaku memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyuarakan pandangan. Ia menyebut banyak perantau Minang di dalam dan luar negeri yang memantau aksi unjuk rasa di Ranah atau kampung halaman. “Kami di rantau ikut merasa memiliki kampung halaman. Apa yang terjadi di Padang mencerminkan siapa kami di mata orang luar. Karena itu, aksi damai ini sangat membanggakan,” ucapnya. Menurutnya, perantau bukan hanya pencari nafkah, melainkan juga penjaga nama baik. “Kalau di kampung halaman kita rusuh, maka citra Minang di rantau ikut tercoreng. Tapi hari ini, kita buktikan Minang itu santun,” ujarnya. Kasus Affan jadi Luka Bersama Di antara tuntutan, kasus kematian Affan Kurniawan mendapat sorotan khusus. Braditi menilai kasus ini harus diusut tuntas. “Affan adalah simbol rakyat kecil yang sering kali jadi korban. Kalau tidak ada transparansi, luka ini akan semakin dalam. Kita menuntut keadilan bukan untuk Affan saja, tapi untuk seluruh rakyat,” katanya. Ia mendukung penuh desakan massa agar aparat membuka fakta sebenarnya. “Jangan biarkan kasus ini ditutup rapat. Kalau hukum hanya tajam ke bawah, maka hilanglah kepercayaan rakyat,” tegasnya. Pria yang akrab disapa Levi itu juga mengingatkan bahaya media sosial yang sering kali menggiring opini tanpa adab. “Di dunia maya, orang mudah marah, mudah memaki, tanpa memikirkan adab. Itu bertolak belakang dengan nilai Minang,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya menjaga prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. “Kalau itu kita pegang, maka demokrasi akan tetap berlandaskan moral dan agama, bukan sekadar kebebasan kosong,” katanya. Pasca aksi damai di Padang, ia melihat ada harapan baru untuk Indonesia. “Dari aranah Minang kita diajarkan, kritik bisa dilakukan tanpa merusak. Inilah modal sosial yang harus dijaga,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh berhenti pada demonstrasi. “Setelah aksi, tugas kita adalah mengawal. Setelah kritik, tugas kita adalah membangun. Itulah makna demokrasi yang sebenarnya,” katanya. Ia mengatakan, orang Minang tidak pernah takut bersuara, tapi suara itu selalu dibalut dengan adab. “Inilah yang harus kita jaga bersama. Dari Sumbar untuk Indonesia, kita ajarkan demokrasi yang bermartabat,” pungkasnya. (*)
Sekjen DPP IKM Imbau Perantau Minang Tahan Diri usai Korban Jiwa Demo DPR, Minta Polisi Transparan
JAKARTA – Perantau Minang yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM), Braditi Moulevey Rajo Mudo, menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI pada Kamis (28/5/2025). Ia menekankan pentingnya menahan diri di tengah situasi yang sedang memanas. “Kami berduka atas jatuhnya korban dalam demo di DPR RI. Kami berharap seluruh Perantau Minang di manapun berada bisa menahan diri dan tidak memperkeruh keadaan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (29/8/2025). Braditi Moulevey menegaskan, aksi unjuk rasa merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Namun, ia mengingatkan agar demonstrasi dilakukan dengan tertib, mematuhi aturan yang berlaku, serta tidak menimbulkan kerusuhan. Menurutnya, aspirasi sebaiknya disampaikan melalui saluran-saluran resmi agar tetap terjaga suasana kondusif. Ia juga meminta masyarakat, khususnya Perantau Minang, tidak mudah terprovokasi atau terjebak informasi palsu. “Selidiki dulu informasinya, lakukan tabayyun terhadap kabar yang beredar di berbagai platform media. Jangan sampai kita terjebak hoaks yang bisa memecah belah bangsa,” tambahnya. Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Levi mengingatkan agar aksi unjuk rasa tidak berujung pada tindakan yang berdampak hukum. “Apabila ingin mengadakan kegiatan unjuk rasa, lakukan dengan tertib, jangan terpancing provokasi, dan tetap damai. Jadilah bagian masyarakat yang peduli tanpa menciptakan keresahan baru,” katanya. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan rasa belasungkawa kepada keluarga Almarhum Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek online (ojol) yang meninggal dunia usai diduga terlindas mobil lapis baja Brimob. Affan diketahui bukan peserta aksi, melainkan sedang mengantarkan pesanan pelanggan ketika peristiwa itu terjadi. “Harapan kami, kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Kasusnya harus dievaluasi, pelaku ditindak tegas, dan proses hukum dilakukan secara transparan. Tidak boleh ada yang ditutupi, apalagi korban bukan demonstran, tetapi seorang warga yang sedang bekerja,” tegas Moulevey. Ia menekankan, peristiwa tersebut seharusnya menjadi momentum evaluasi bagi aparat agar pengamanan aksi tidak menimbulkan korban di luar peserta demonstrasi. Menurutnya, kepolisian perlu membuka kasus ini secara jelas di hadapan publik agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tidak luntur. Ia menyerukan kepada Perantau Minang dan masyarakat luas menjaga kedamaian di tengah dinamika politik, ekonomi dan sosial. “Mari kita semua menahan diri. Semoga tidak ada lagi korban berikutnya dan kondisi bangsa ini bisa dilalui dengan baik,” imbuhnya. (*)
