Sekjen DPP IKM Imbau Perantau Minang Tahan Diri usai Korban Jiwa Demo DPR, Minta Polisi Transparan
JAKARTA – Perantau Minang yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM), Braditi Moulevey Rajo Mudo, menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI pada Kamis (28/5/2025). Ia menekankan pentingnya menahan diri di tengah situasi yang sedang memanas. “Kami berduka atas jatuhnya korban dalam demo di DPR RI. Kami berharap seluruh Perantau Minang di manapun berada bisa menahan diri dan tidak memperkeruh keadaan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (29/8/2025). Braditi Moulevey menegaskan, aksi unjuk rasa merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Namun, ia mengingatkan agar demonstrasi dilakukan dengan tertib, mematuhi aturan yang berlaku, serta tidak menimbulkan kerusuhan. Menurutnya, aspirasi sebaiknya disampaikan melalui saluran-saluran resmi agar tetap terjaga suasana kondusif. Ia juga meminta masyarakat, khususnya Perantau Minang, tidak mudah terprovokasi atau terjebak informasi palsu. “Selidiki dulu informasinya, lakukan tabayyun terhadap kabar yang beredar di berbagai platform media. Jangan sampai kita terjebak hoaks yang bisa memecah belah bangsa,” tambahnya. Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Levi mengingatkan agar aksi unjuk rasa tidak berujung pada tindakan yang berdampak hukum. “Apabila ingin mengadakan kegiatan unjuk rasa, lakukan dengan tertib, jangan terpancing provokasi, dan tetap damai. Jadilah bagian masyarakat yang peduli tanpa menciptakan keresahan baru,” katanya. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan rasa belasungkawa kepada keluarga Almarhum Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek online (ojol) yang meninggal dunia usai diduga terlindas mobil lapis baja Brimob. Affan diketahui bukan peserta aksi, melainkan sedang mengantarkan pesanan pelanggan ketika peristiwa itu terjadi. “Harapan kami, kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Kasusnya harus dievaluasi, pelaku ditindak tegas, dan proses hukum dilakukan secara transparan. Tidak boleh ada yang ditutupi, apalagi korban bukan demonstran, tetapi seorang warga yang sedang bekerja,” tegas Moulevey. Ia menekankan, peristiwa tersebut seharusnya menjadi momentum evaluasi bagi aparat agar pengamanan aksi tidak menimbulkan korban di luar peserta demonstrasi. Menurutnya, kepolisian perlu membuka kasus ini secara jelas di hadapan publik agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tidak luntur. Ia menyerukan kepada Perantau Minang dan masyarakat luas menjaga kedamaian di tengah dinamika politik, ekonomi dan sosial. “Mari kita semua menahan diri. Semoga tidak ada lagi korban berikutnya dan kondisi bangsa ini bisa dilalui dengan baik,” imbuhnya. (*)
Braditi Moulevey: Jangan Tunggu Korban Jatuh Lagi di Perlintasan Kereta Api
PADANG – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM), Braditi Moulevey Rajo Mudo, menyampaikan ucapan duka cita mendalam kepada keluarga korban kecelakaan tragis yang terjadi di perlintasan sebidang kereta api Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Kamis (21/8/2025) siang. Peristiwa memilukan itu merenggut nyawa dua siswi SMA Negeri 10 Padang, yakni Nabila Khairunisa, putri dari Kapolres Solok Kota, AKBP Mas’ud Ahmad dan sahabatnya, Alya Azzura. Tragedi tersebut terjadi ketika sebuah mobil Honda Brio bernomor polisi F 1150 FAO yang dikemudikan siswi kelas XI, Jihan Putri Soan, tertabrak kereta api Minangkabau Ekspres jurusan Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Mobil yang ditumpangi tujuh pelajar itu terseret sejauh sekitar 10 meter sebelum terhenti. Seluruh penumpang dievakuasi ke RS Yos Sudarso, Padang. Dua korban dinyatakan meninggal dunia, sementara lima lainnya mengalami luka-luka dengan kondisi berbeda. Kejadian ini mengguncang hati masyarakat Sumatera Barat (Sumbar). Rasa kehilangan begitu terasa, terutama karena korban merupakan pelajar-pelajar muda yang tengah menempuh pendidikan. Lebih dari itu, wafatnya Nabila Khairunisa menjadi pukulan berat bagi keluarga besar kepolisian, khususnya Kapolres Solok Kota, AKBP Mas’ud Ahmad. Duka yang sama dan pukulan telak juga dirasakan oleh keluarga dari rekan Nabilla, Alya Azzura yang ikut wafat dalam kejadian tersebut. Belasungkawa Perantau Minang Menurut Moulevey, tragedi ini bukan hanya musibah bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga duka kolektif bagi masyarakat Minang. “Kami atas nama perantau Minang dan keluarga besar DPP IKM menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya atas berpulangnya ananda Nabila Khairunisa, putri tercinta dari Kapolres Solok Kota, beserta rekannya, Alya Azzura. Kepergian mereka adalah luka mendalam yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Minangkabau. Semoga keluarga diberikan ketabahan dan kekuatan menghadapi cobaan ini,” ujar Braditi Moulevey, Kamis (21/8/2025) malam. Moulevey menegaskan bahwa kehilangan generasi muda adalah kehilangan masa depan. Ia menyebut, kedua korban adalah aset bangsa yang semestinya tumbuh menjadi penerus dan kebanggaan keluarga. “Anak-anak kita adalah generasi harapan. Kehilangan mereka di usia belia bukan hanya kehilangan bagi keluarga, tetapi juga kehilangan besar bagi bangsa ini,” imbuhnya. Selain menyampaikan belasungkawa, Braditi Moulevey juga menekankan perlunya langkah konkret dari instansi terkait. Ia mendesak pemerintah daerah bersama PT KAI dan pihak berwenang lainnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan di perlintasan sebidang. “Kita tidak boleh lagi menunggu korban jatuh. Harus ada pembenahan total, mulai dari pengawasan, perbaikan infrastruktur, hingga penutupan perlintasan liar yang rawan kecelakaan. Setiap nyawa terlalu berharga untuk dibiarkan hilang sia-sia karena kelalaian sistem,” tegasnya. Menurutnya, tragedi di perlintasan kereta api bukan kali pertama terjadi di Sumbar maupun daerah lain di Indonesia. Meski sudah ada aturan yang mengatur kewajiban mendahulukan perjalanan kereta, praktik di lapangan kerap menghadapi tantangan. “Keselamatan tidak bisa hanya berhenti pada imbauan. Perlu langkah nyata dan kerja sama lintas instansi. Pemerintah, PT KAI, aparat, dan masyarakat harus sama-sama serius agar duka seperti ini tidak lagi terulang,” ucapnya. Pernyataan PT KAI PT KAI Divre II Sumbar dalam rilis resminya turut menyampaikan duka cita kepada keluarga korban. Kepala Humas PT KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab, menegaskan bahwa kecelakaan di perlintasan sebidang sebagian besar disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan. Ia mengingatkan agar masyarakat mematuhi aturan lalu lintas dan mengutamakan perjalanan kereta api sebagaimana diatur dalam undang-undang. Namun, Braditi Moulevey menilai, pernyataan tersebut harus dibarengi dengan langkah strategis yang lebih menyentuh akar persoalan. Menurutnya, masih banyak perlintasan tanpa palang pintu atau penjaga yang berpotensi menimbulkan bahaya. “Kita berharap tragedi ini menjadi momentum untuk perubahan nyata. Jangan sampai setiap tahun kita hanya mendengar kabar duka tanpa ada perbaikan berarti,” ujarnya. Duka akibat tragedi ini terasa semakin mendalam karena korban adalah pelajar yang sedang menapaki masa depan. Suasana haru menyelimuti rumah duka dan sekolah korban, SMA Negeri 10 Padang. Guru, sahabat, hingga pejabat setempat menyampaikan belasungkawa, menandai betapa besar kehilangan yang dirasakan banyak pihak. Bagi masyarakat Minang di rantau, tragedi ini juga menimbulkan luka mendalam. Braditi Moulevey menyebut, semangat kebersamaan dan solidaritas Minangkabau harus menjadi penguat bagi keluarga korban. “Kami, para perantau, merasa terpanggil untuk ikut berduka. Insya Allah doa terbaik selalu kami kirimkan untuk almarhumah. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, dan semoga musibah ini menjadi pelajaran berharga agar lebih banyak nyawa terselamatkan di masa depan,” tuturnya. (*)
Menatap Padang dari Rantau: Refleksi 356 Tahun Kota Tercinta
Oleh: Braditi Moulevey Rajo Mudo Perantau Minang dan Sekjen DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) Hari Jadi Kota Padang yang ke-356 menjadi momen penting tidak hanya bagi warga yang berdomisili di kota ini, tetapi juga bagi kami yang berada jauh di rantau. Setiap tahun, saya mencoba untuk tidak hanya ikut mengucapkan selamat, tetapi juga ikut merefleksikan, bagaimana kabar kampung halaman kita hari ini? Apa yang sudah dicapai, dan ke mana arah perjalanan Kota Padang ke depan? Padang bagi saya bukan sekadar ibu kota provinsi. Ia adalah pusat denyut nadi peradaban Minangkabau modern, titik temu antara sejarah panjang, potensi besar, dan tantangan kompleks. Di usia ke-356 ini, tentu kita patut berbangga karena tidak banyak kota di Indonesia yang memiliki jejak sejarah sepanjang itu. Tapi, kebanggaan semata tak cukup. Usia adalah panggilan untuk lebih matang, lebih bijak, dan tentu saja lebih berani dalam menghadapi masa depan. Kota Padang: Antara Warisan Sejarah dan Modernitas Sebagai perantau, saya kerap memandang Padang dari dua sisi: sebagai kota historis dan sebagai kota masa depan. Dari sisi sejarah, Padang memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan Sumatera Barat, bahkan Indonesia. Pelabuhan Muaro yang dulu menjadi pusat perdagangan internasional, gedung-gedung kolonial yang masih berdiri tegak, hingga kisah-kisah heroik masa perjuangan, adalah bagian dari identitas kota ini. Namun pertanyaan adalah, sudahkah kita memelihara dan memanfaatkan warisan sejarah itu secara optimal untuk menjadi nilai tambah kota? Kota-kota lain di Indonesia, seperti Yogyakarta atau Solo, berhasil mengangkat nilai sejarah dan budayanya menjadi daya tarik pariwisata dan pusat ekonomi kreatif. Padang punya potensi yang sama, bahkan lebih besar. Akan tetapi, belum sepenuhnya diberdayakan secara terstruktur dan masif. Ke depan, saya membayangkan Padang sebagai “kota sejarah hidup” yang tidak hanya menjadi objek nostalgia, tetapi juga sumber daya ekonomi dan edukasi. Infrastruktur dan Tata Ruang Kota Dalam beberapa tahun terakhir, saya melihat adanya kemajuan signifikan dalam pembangunan infrastruktur fisik di Kota Padang. Peningkatan jalan, penataan trotoar, pembangunan ruang terbuka hijau, dan revitalisasi kawasan pantai menjadi langkah konkret yang perlu diapresiasi. Namun dalam kacamata pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi masa depan, saya ingin mengajukan beberapa catatan reflektif. Pertama, tata ruang kota Padang masih menghadapi persoalan ketimpangan fungsi. Sebagai contoh, pertumbuhan hunian dan komersial di kawasan pinggir kota belum diimbangi dengan ketersediaan transportasi publik yang memadai. Akibatnya, kemacetan mulai muncul, terutama di jam sibuk, dan ketergantungan pada kendaraan pribadi kian tinggi. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga soal keberlanjutan lingkungan. Kedua, kawasan permukiman padat penduduk di beberapa titik kota masih minim fasilitas publik seperti taman, pusat kegiatan masyarakat, hingga saluran drainase yang memadai. Padahal, kota yang sehat adalah kota yang ramah bagi seluruh warganya, tanpa terkecuali. Saya menyarankan agar ke depan, pembangunan Kota Padang lebih berpihak pada urban equity, yakni keadilan kota bagi semua golongan, bukan hanya kawasan elite atau pusat bisnis. Pemberdayaan Ekonomi Lokal dan UMKM Sebagai kota pesisir dan pusat perdagangan sejak zaman dulu, Padang memiliki potensi ekonomi yang sangat kuat. Dalam konteks hari ini, kekuatan itu terletak pada sektor UMKM, pariwisata, dan industri kreatif. Namun potensi ini, menurut pengamatan saya dari rantau, belum digarap secara optimal dalam skala luas dan berkelanjutan. UMKM Padang, terutama yang bergerak di sektor kuliner, kerajinan, dan fashion berbasis budaya lokal, perlu dukungan lebih besar baik dalam bentuk pelatihan digital, akses permodalan, hingga promosi berbasis teknologi informasi. Peran pemerintah kota sangat vital di sini sebagai fasilitator dan inkubator inovasi ekonomi. Sebagai perantau, saya mengusulkan agar ke depan dibentuk semacam wadah gotong royong investasi dari perantau untuk mendukung wirausaha muda di kampung halaman. Ini bukan hal yang teoritis. Kota-kota lain sudah melakukannya dan berhasil. Tinggal bagaimana kemauan dan kesiapan kelembagaan kita. Kota Padang untuk Generasi Muda HJK ke-356 adalah saat yang tepat untuk bertanya: Kota Padang milik siapa? Jawabannya: milik generasi muda hari ini dan esok. Maka, pembangunan kota harus berbasis pada kebutuhan dan aspirasi generasi muda. Sayangnya, saya belum melihat cukup ruang dialog dan partisipasi bermakna dari pemuda dalam perumusan kebijakan strategis kota. Di era digital, pemuda Kota Padang sangat potensial menjadi agen perubahan. Mereka kreatif, adaptif, dan punya akses teknologi yang cukup. Tapi ruang ekspresi mereka harus difasilitasi. Pemerintah bisa membangun Youth Center di setiap kecamatan, memberikan beasiswa kota untuk pemuda berprestasi, hingga membentuk forum dialog rutin antara pemuda dan pemimpin kota. Dengan begitu, pembangunan menjadi proses bersama, bukan milik segelintir elit saja. Lingkungan dan Ketahanan Bencana Sebagai kota pesisir dan berada di wilayah cincin api, Padang sangat rentan terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Maka, refleksi HJK tak lengkap tanpa menyinggung soal ketahanan kota terhadap risiko bencana. Saya mengapresiasi inisiatif pemerintah dalam membangun shelter evakuasi, jalur evakuasi, serta edukasi kebencanaan. Namun edukasi ini perlu diperluas dan dimodernisasi. Teknologi bisa digunakan untuk sistem peringatan dini yang lebih canggih, simulasi kebencanaan berbasis aplikasi, hingga integrasi kebencanaan dalam kurikulum pendidikan. Lebih dari itu, perlu ada kebijakan resilient city yang berorientasi pada perlindungan lingkungan. Penataan drainase, pengelolaan sampah, dan perlindungan hutan kota harus jadi prioritas. Kota yang tahan bencana adalah kota yang bersahabat dengan alam. Refleksi Budaya: Kota Padang dan Jati Diri Minangkabau Sebagai perantau, yang paling saya rindukan dari Padang adalah atmosfer budayanya. Namun dari waktu ke waktu, saya melihat adanya degradasi nilai-nilai adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat kota. Ini bukan kesalahan siapa-siapa, tetapi panggilan bagi semua pihak untuk bersama-sama menguatkan kembali identitas budaya kita. Padang tidak boleh kehilangan ruh Minangkabaunya. Festival budaya, pelestarian bahasa, dukungan pada seniman lokal, hingga muatan lokal di sekolah-sekolah harus terus dikuatkan. Saya ingin Padang menjadi kota modern yang tetap memelihara jati dirinya: ranah Minang yang badunsanak, basandi syarak, dan basandi adat. Perantau dan Kota Padang: Hubungan yang Perlu Dirajut Ulang Saya percaya, salah satu kekuatan Padang dan Sumatera Barat adalah rantau. Perantau bukan hanya penyumbang remitansi atau pengisi acara pulang basamo. Lebih dari itu, perantau adalah duta, investor, sekaligus mitra strategis pembangunan daerah. Saya mengusulkan agar pemerintah kota membentuk lembaga khusus yang mengelola relasi dengan perantau secara profesional. Mereka bisa menjadi jembatan antara potensi yang ada di kota dan jaringan perantau di luar sana. Banyak dari kami yang siap pulang berkontribusi, baik dalam bentuk gagasan, pendanaan, maupun jaringan. Tapi kami
Braditi Moulevey Rajo Mudo: IKM Rumah Gadang Perantau Minang yang Inklusif dan Merangkul Semua Pihak
JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM), Braditi Moulevey Rajo Mudo, menegaskan bahwa organisasi yang dipimpin oleh Andre Rosiade tersebut tidak terafiliasi dengan partai atau organisasi politik manapun. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan kabar yang sempat muncul dan menyebut IKM hanya diisi oleh segelintir pihak yang memiliki latar belakang partai tertentu. Menurut Moulevey, sebagai organisasi paguyuban perantau Minang, IKM memiliki visi utama yang jauh dari kepentingan politik praktis. “IKM adalah rumah besar bagi seluruh perantau Minangkabau tanpa membeda-bedakan latar belakang politik, sosial, maupun ekonomi. Kami merangkul semua pihak dari berbagai latar belakang apapun” ujar Moulevey saat ditemui di Jakarta, Sabtu (2/8/2025). Ia menjelaskan, IKM berdiri atas dasar semangat kebersamaan dan kesadaran kolektif untuk melestarikan serta memperkuat identitas budaya Minangkabau di tanah rantau. Oleh karena itu, Moulevey memastikan, arah gerak organisasi sepenuhnya berfokus pada pemberdayaan masyarakat Minang, penguatan jati diri budaya, serta kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan nasional. Moulevey menambahkan, IKM selama ini rutin menggelar berbagai kegiatan budaya, sosial, dan ekonomi yang melibatkan seluruh kalangan perantau Minang. Mulai dari penyelenggaraan seminar kebudayaan, festival kuliner Minang, pelatihan bagi pelaku UMKM, hingga bantuan sosial bagi anggota IKM yang terdampak musibah. “Semua kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen kami menjaga marwah dan nilai-nilai budaya Minangkabau, sekaligus mempererat tali silaturahmi antar perantau,” kata Moulevey. Ia menekankan bahwa organisasi seperti IKM penting sebagai perekat sosial di tengah dinamika kehidupan urban yang kian kompleks. Selain kegiatan budaya dan sosial, IKM juga mendorong peran aktif generasi muda Minangkabau di perantauan. Melalui program-program pelatihan kepemimpinan, beasiswa pendidikan, hingga ruang diskusi kreatif, IKM ingin mencetak kader muda yang tidak hanya bangga pada budaya Minang, tetapi juga mampu bersaing secara global. IKM, kata Moulevey, tengah mempercepat proses konsolidasi nasional dengan menyusun Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) serta memperluas jaringan ke luar negeri. “Saat ini DPP IKM tengah menyusun calon pengurus. Ketua Umum Andre Rosiade sebagai formatur tunggal berpesan agar semua unsur partai dan kelompok dapat bergabung menjadi pengurus DPP IKM,” katanya. Berdasarkam AD/ART, anggota IKM kata Moulevey adalah seluruh Perantau Minang yang berada di luar Sumatera Barat (Sumbar). “Jadi IKM adalah Rumah Gadang Perantau Minang. Pengurus IKM itu adalah perwakilan Perantau Minang yang membantu mengurusi Perantau Minang di wilayah mereka masing-masing,” katanya. “Dengan hadirnya IKM, akan dapat mempermudah dan membantu perantau minang utk mendapatkan akses informasi, peningkatan ekonomi dan membantu sesama perantau di wilayah masing-masing,” sambungnya. Penegasan sikap independen IKM dinilai penting untuk menjaga kepercayaan anggota maupun masyarakat luas. “Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Sebuah pepatah Minang yang hingga hari ini menjadi landasan atau pijakan bagi perantau,” katanya. Moulevey menegaskan, sikap netral ini bukan berarti IKM bersikap pasif terhadap perkembangan bangsa. Sebaliknya, IKM tetap aktif memberikan sumbangsih pemikiran dan tenaga demi kemajuan bersama, tanpa terjebak kepentingan politik jangka pendek. “Kami terbuka untuk siapa saja yang memiliki niat baik memajukan masyarakat Minangkabau. Tidak ada syarat keanggotaan berdasarkan partai atau afiliasi politik tertentu. Yang kami tekankan hanya semangat kebersamaan, kepedulian, dan kontribusi,” ungkapnya. Menurut Moulevey, keberagaman latar belakang anggota justru menjadi kekuatan besar IKM. Hal ini mencerminkan falsafah “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah” yang menekankan pentingnya nilai kebersamaan, saling menghormati, dan musyawarah dalam mengambil keputusan. Moulevey juga mengajak generasi muda Minangkabau untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan IKM. Menurutnya, regenerasi adalah kunci agar nilai-nilai luhur budaya Minangkabau tetap lestari di tengah arus modernisasi yang begitu cepat. “Kami ingin anak-anak muda Minang merasa bangga menjadi bagian dari IKM. Mereka adalah penerus yang akan membawa semangat kebersamaan dan nilai budaya ke masa depan,” ucapnya. Ia berharap publik dapat memahami bahwa IKM berdiri sebagai organisasi kemasyarakatan yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompok tertentu. Dengan komitmen untuk tetap netral dan merangkul semua pihak, IKM menegaskan posisinya sebagai rumah besar perantau Minangkabau. Sebuah wadah yang bukan hanya menjaga identitas budaya, tetapi juga mendorong peran aktif masyarakat Minang dalam membangun bangsa. (*)
Perantau Minang Serukan Kedamaian usai Kasus Rumah Doa Padang Sarai
PADANG – Perantau Minang yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Keluarga Minang (IKM), Braditi Moulevey Rajo Mudo, mengajak seluruh pihak untuk menahan diri menyikapi insiden pengrusakan Rumah Doa jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Ia menegaskan pentingnya menjaga kerukunan serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Menurut Braditi Moulevey, masyarakat Sumbar dikenal memiliki tingkat toleransi yang tinggi dan selama ini hidup berdampingan dengan saling menghormati perbedaan. “Saya lahir dan besar di Padang. Saya sangat meyakini bahwa masyarakat kita memiliki budaya toleransi yang kuat,” ungkapnya saat dihubungi, Selasa (29/7/2025). Ia mengingatkan masyarakat untuk bijak dalam menerima informasi yang beredar, terlebih di tengah derasnya arus hoaks yang dapat memicu konflik lebih besar. Moulevey pun berharap masyarakat tidak menelan mentah-mentah informasi di media sosial. Ia mengingatkan kembali pentingnya saring sebelum sharing demi menjaga suasana tetap kondusif. Moulevey juga mengapresiasi langkah cepat pemerintah dan aparat yang berupaya menyelesaikan persoalan tersebut secara adil. “Saya percaya pemerintah bekerja keras menangani persoalan ini. Semua pihak di tingkat nasional hingga para perantau Minang pun memerhatikan masalah ini dengan serius,” katanya. Braditi Moulevey Rajo Mudo menyampaikan keyakinannya bahwa peristiwa ini tidak akan memecah belah masyarakat Sumbar. “Sebaliknya, saya percaya ini akan membuat kita semakin kuat dan bersatu ke depannya,” katanya. Insiden pengrusakan Rumah Doa Padang Sarai yang terjadi Minggu sore itu terjadi ketika sejumlah warga RT 03 RW 09 mendatangi rumah milik jemaat GKSI. Rumah tersebut sudah lama difungsikan sebagai tempat pendidikan agama Kristen bagi anak-anak, namun sebagian warga keliru memahaminya sebagai rumah ibadah gereja. Pendeta Dachi menjelaskan, kesalahpahaman inilah yang menjadi pemicu utama ketegangan. “Sebagian warga mengira rumah tempat pendidikan ini adalah gereja. Padahal bukan,” ucap Dachi, dalam mediasi yang digelar di Kantor Camat Koto Tangah, Minggu (27/7/2025) malam. Insiden ini menodai persiapan Kota Padang yang sedang bersiap merayakan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-356 tahun. Aksi tersebut bahkan mengakibatkan dua orang mengalami luka. Merespons cepat, aparat Polresta Padang mengamankan sembilan orang yang diduga terlibat pengrusakan. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin menyatakan proses hukum akan berjalan profesional dan transparan. “Tidak ada ruang bagi pelaku intoleransi. Kami akan menindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” tegas Solihin. Ia juga meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing provokasi. Perhatian serius juga diberikan Wali Kota Padang, Fadly Amran, yang turun langsung memimpin pertemuan mediasi. Hadir pula Kapolsek Koto Tangah Kompol Afrino dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Padang, Prof Salmadanis. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan penting bahwa insiden ini murni akibat kesalahpahaman, bukan persoalan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). “Pertama-tama, kita harus pahami perasaan saudara-saudara kita yang menjadi korban, baik luka fisik maupun psikologis. Ini bukan konflik agama, melainkan kesalahpahaman,” ujar Fadly. Ia juga memastikan bahwa tindakan yang termasuk pidana tetap akan diproses sesuai hukum. “Kesalahpahaman sudah clear. Soal tindakan pidana tetap kami proses secara profesional,” tambahnya. Ketua FKUB Kota Padang Prof Salmadanis menekankan pentingnya memperkuat dialog lintas agama dan membangun pemahaman bersama agar kesalahpahaman serupa tidak terulang. “Kami terus mengajak masyarakat saling menghormati dan memahami perbedaan. Kebebasan beragama adalah hak konstitusional,” katanya. Saat ini, sembilan terduga pelaku sudah ditahan di Polresta Padang. Aparat menegaskan proses hukum akan dilaksanakan terbuka agar masyarakat yakin penanganan dilakukan adil dan profesional. Insiden pengrusakan rumah doa ini menjadi pengingat bahwa kebebasan beragama dan kerukunan antarumat bukan hanya semboyan, tetapi tanggung jawab kolektif masyarakat, pemerintah, serta aparat penegak hukum. (*)
DPP IKM Gelar Silaturahim dengan Pengurus se-Kalimantan Timur, Braditi Moulevey Rajo Mudo Dampingi Ketua Umum
SAMARINDA – Dewan Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM) melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur pada Rabu hingga Kamis (18-19/6/2025). Kunjungan ini dipimpin Ketua Umum DPP IKM H Andre Rosiade yang didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Braditi Moulevey Rajo Mudo beserta sejumlah pengurus pusat lainnya. Agenda utama kunjungan tersebut adalah melakukan konsolidasi dengan seluruh pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) IKM se-Kalimantan Timur. Tim DPP IKM juga mengunjungi kantor Sekretariat DPW IKM Kaltim dan bertemu dengan pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) IKM Samarinda. Kegiatan yang berlangsung dari siang hingga malam tersebut diawali dengan rapat internal antara pengurus pusat dan daerah. Selanjutnya, pada malam harinya acara dilanjutkan dengan ramah tamah bersama seluruh pengurus IKM se-Kalimantan Timur. Dalam kesempatan tersebut, Braditi Moulevey Rajo Mudo menyampaikan sosialisasi mengenai hasil Musyawarah Nasional (Munas) 1 DPP IKM terbaru serta struktur organisasi yang telah diperbaharui. DPP IKM, katanya, juga menjelaskan tata cara berorganisasi baru yang akan segera dirilis oleh pedoman organisasi di DPP IKM. “Banyak harapan yang disampaikan pengurus IKM se-Kaltim agar organisasi ini dapat menjadi wadah utama yang mempersatukan perantau Minang, terutama di wilayah Kalimantan Timur,” ungkap Braditi Moulevey Rajo Mudo dalam keterangannya. Pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa ketua DPW dan DPD IKM dari berbagai daerah di Kalimantan Timur, menunjukkan antusiasme tinggi dari pengurus daerah terhadap program-program yang dicanangkan DPP IKM. Pada hari kedua kunjungan, Kamis (19/6/2025), Ketua Umum DPP IKM H Andre Rosiade memimpin langsung acara sarapan pagi dengan pengurus IKM bersama Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud. Agenda selanjutnya adalah makan siang dengan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, serta pertemuan ramah tamah dengan pengurus DPD IKM Balikpapan. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya DPP IKM untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pengurus daerah di seluruh Indonesia, khususnya dalam mengimplementasikan hasil-hasil Munas dan mengoptimalkan peran organisasi dalam memberdayakan masyarakat Minang di perantauan. (*)
Braditi Moulevey Rajo Mudo Tinggalkan DPW IKM Jakarta untuk Fokus Sekjen DPP usai Kurban Idul Adha 1446 Hijriah
JAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Keluarga Minang (DPW IKM) Jakarta, Braditi Moulevey Rajo Mudo, mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan tersebut setelah berhasil menyelenggarakan program kurban Idul Adha 1446 Hijriah. Program kurban yang dilaksanakan kemarin tersebut merupakan inisiatif perdana DPW IKM Jakarta yang dinilai sukses dan perlu diteruskan pada periode mendatang. Menurut Braditi Moulevey Rajo Mudo, pelaksanaan kurban Idul Adha 1446 Hijriah menjadi program penutup masa kepemimpinannya di DPW IKM Jakarta. Keputusan mundur dari jabatan ini terkait dengan terpilihnya dirinya sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat IKM (Sekjen DPP IKM). “Program kurban yang telah terlaksana kemarin adalah yang pertama kali diselenggarakan DPW IKM Jakarta dan harus menjadi agenda berkelanjutan untuk edisi-edisi selanjutnya,” ungkap Braditi Moulevey Rajo Mudo dalam keterangannya, Selasa (10/6/2025). Transisi kepemimpinan di DPW IKM Jakarta akan segera dimulai dengan diselenggarakannya rapat pleno diperluas dalam waktu dekat. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, posisi Ketua DPW IKM Jakarta akan diambil alih oleh salah satu Wakil Ketua dengan status Pelaksana Tugas (Plt). Pejabat sementara tersebut nantinya bertugas mempersiapkan dan melaksanakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh DPP IKM. Mekanisme pergantian ini merupakan prosedur standar dalam organisasi untuk memastikan keberlangsungan program dan kegiatan di tingkat wilayah. Setelah resmi mengundurkan diri dari DPW IKM Jakarta, Braditi Moulevey Rajo Mudo mengaku akan berkonsentrasi penuh pada tugasnya sebagai Sekjen DPP IKM. Perpindahan jabatan ini menandai babak baru dalam perjalanan kariernya di organisasi Ikatan Keluarga Minang. Program kurban Idul Adha 1446 Hijriah yang baru saja dilaksanakan tidak hanya memiliki makna ritual keagamaan, tetapi juga mengandung pesan dan makna mendalam bagi organisasi dan masyarakat. “Keberhasilan program perdana ini diharapkan dapat menjadi fondasi kuat untuk pengembangan kegiatan serupa di masa mendatang,” katanya. Dengan berakhirnya masa kepemimpinan Braditi Moulevey Rajo Mudo di DPW IKM Jakarta, organisasi memasuki fase transisi yang diharapkan dapat memperkuat struktur dan program kerja di tingkat wilayah sembari tetap menjaga sinergi dengan kebijakan DPP IKM. (*)
Braditi Moulevey Rajo Mudo Pimpin Tim Gercep Pasca Munas DPP IKM
Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM) telah membentuk Tim Gerak Cepat (Gercep) untuk menindaklanjuti berbagai keputusan yang dihasilkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) pertama organisasi tersebut. Pembentukan tim khusus ini merupakan inisiatif Ketua Umum DPP IKM terpilih, H Andre Rosiade, guna mempercepat implementasi hasil-hasil strategis dari Munas. Sekretaris Jenderal DPP IKM, Braditi Moulevey Rajo Mudo, ditunjuk untuk memimpin langsung Tim Gercep ini. Dalam keterangan resminya, Braditi menyampaikan bahwa tim tersebut beranggotakan sejumlah Wakil Ketua Umum (Waketum), Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen), serta Panitia Munas yang diketuai oleh Ketua Steering Committee (SC) Munas 1 DPP IKM, Arteria Dahlan. “Tim ini dibentuk untuk segera menyelesaikan hasil keputusan Munas, terutama yang berkaitan dengan perbaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), penyusunan kerangka pengurus DPP, serta membahas proses transisi dari kepengurusan lama menuju struktur organisasi yang baru,” ungkap Braditi Moulevey Rajo Mudo, Kamis (29/5/2025). Rapat perdana Tim Gercep telah diselenggarakan dengan agenda utama membahas tiga poin strategis. Agenda pertama difokuskan pada pembentukan struktur kepengurusan baru, yang kedua membahas revisi dan penyempurnaan AD/ART organisasi, sedangkan agenda ketiga mengatur mekanisme transisi kepemimpinan, termasuk pengalihan dokumen-dokumen penting dan aset-aset milik DPP IKM. Salah satu rencana ambisius yang akan direalisasikan adalah penyusunan kerangka struktur pengurus yang akan menampung 18 posisi Waketum 18 jabatan Wasekjen, 18 Wakil Bendahara Umum (Wabendum), dan 18 departemen yang akan menjalankan program-program strategis organisasi. Struktur kepengurusan yang komprehensif ini dirancang untuk mengakomodasi representasi yang lebih luas dari berbagai daerah dan memberikan ruang partisipasi yang optimal bagi anggota IKM di seluruh Indonesia. Dengan total 72 posisi strategis dalam struktur baru, DPP IKM diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif dan terorganisir. Tim Gercep akan melanjutkan serangkaian rapat pada minggu mendatang untuk memfinalisasi berbagai keputusan yang telah dibahas dalam pertemuan perdana. Braditi Moulevey menegaskan bahwa semua keputusan yang dihasilkan dari rapat-rapat Tim Gercep akan segera ditetapkan untuk memastikan kelancaran proses transisi organisasi. Seluruh hasil pembahasan dan keputusan dari rapat perdana Tim Gerak Cepat ini sudah dilaporkan secara langsung kepada Ketua Umum DPP IKM, H Andre Rosiade, sebagai bentuk akuntabilitas dan koordinasi dalam proses pengambilan keputusan organisasi. “Langkah proaktif DPP IKM dalam membentuk Tim Gercep menunjukkan komitmen organisasi untuk segera mengimplementasikan hasil-hasil Munas pertama secara sistematis dan terstruktur, guna memperkuat fondasi organisasi di periode kepemimpinan yang baru ini,” tuturnya. (*)
Andre Rosiade Terpilih Aklamasi jadi Ketua Umum DPP IKM Periode 2025-2030, Braditi Moulevey Rajo Mudo Ditunjuk jadi Sekjen
JAKARTA – Ikatan Keluarga Minang (IKM) resmi memiliki pemimpin baru setelah Andre Rosiade ditetapkan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IKM periode 2025-2030 melalui mekanisme aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) pertama organisasi tersebut. Penetapan tersebut diumumkan langsung oleh Braditi Moulevey Rajo Mudo, yang menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Andre Rosiade sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) IKM Jakarta. Dalam keterangannya, Braditi menegaskan bahwa proses pemilihan berlangsung sah dan mendapat dukungan penuh dari seluruh peserta munas. “Alhamdulillah beliau terpilih secara sah dan aklamasi dalam Munas 1 DPP IKM, dengan demikian beliau akan menjadi Ketua DPP IKM periode 2025-2030 menggantikan Fadli Zon yang saat ini menjabat sebagai Menteri Kebudayaan (Menbud) dan fokus pada jabatan tersebut,” ungkap Braditi Moulevey Rajo Mudo, Jumat (23/5/2025). Pada kesempatan yang sama, Braditi Moulevey juga memastikan dirinya akan mendampingi Andre Rosiade di DPP IKM dengan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Arteria Dahlan sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) bidang OKK. “Terkait dengan jabatan saya saat ini sebagai Ketua DPW IKM Jakarta, nanti akan dibahas lagi di tingkat internal,” katanya. Keistimewaan pemilihan ini terletak pada status Andre Rosiade sebagai calon tunggal atau formatur tunggal dalam kontestasi kepemimpinan DPP IKM. Kondisi ini mencerminkan tingkat kepercayaan tinggi dari kalangan internal organisasi terhadap kapasitas dan visi yang dibawa Andre Rosiade. Pelaksanaan Munas 1 DPP IKM digelar di Hotel Santika Premiere, Jakarta, pada Jumat (23/5/2025). Suasana demokratis terasa kental ketika pimpinan sidang, Arteria Dahlan, memfasilitasi proses pengambilan keputusan dengan melibatkan seluruh peserta munas secara langsung. Sebelum penetapan melalui aklamasi, Arteria Dahlan terlebih dahulu memastikan persetujuan dari seluruh peserta yang hadir. Mekanisme ini dilakukan untuk menjamin legitimasi dan transparansi dalam proses pergantian kepemimpinan organisasi. “Apakah dapat pemilihan Ketua Umum IKM ini kita lakukan secara aklamasi, secara langsung untuk kemudian menetapkan ketua umum terpilih periode 2025-2030 tanpa melalui mekanisme pemungutan suara dan penghitungan suara?” tanya Arteria Dahlan kepada forum. Respons positif langsung mengalir dari seluruh peserta munas dengan jawaban kompak “Setuju,” yang kemudian dikukuhkan dengan ketukan palu dari pimpinan sidang. Arteria Dahlan kemudian melanjutkan dengan konfirmasi kedua terkait penetapan Andre Rosiade sebagai calon tunggal. Pertanyaan serupa kembali diajukan untuk memastikan kesepakatan bulat dari forum. “Apakah bapak ibu semua peserta yang hadir sepakat, setuju aklamasi tanpa voting untuk memilih menjadikan pak Andre Rosiade sebagai Ketua Umum DPP IKM periode 2025-2030, sepakat?” tanya Arteria Dahlan sekali lagi. Jawaban “Sepakat” kembali bergema di ruang sidang, menandai momen bersejarah bagi organisasi perantau Minang tersebut. “Pimpinan sidang menetapkan melalui forum munas pertama IKM bahwa bapak Andre Rosiade sebagai Ketua Umum DPP IKM periode 2025-2030,” kata Arteria Dahlan sambil mengetuk palu yang disambut riuh tepuk tangan peserta Munas. Setelah resmi terpilih, Andre Rosiade langsung memaparkan roadmap pengembangan IKM untuk lima tahun ke depan. Fokus utama kepemimpinannya tertuju pada ekspansi organisasi hingga menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara maksimal. “Saat ini kita sudah ada 27 DPW, Insya Allah di munas kedua kita akan maksimalkan 3 DPW lagi, kita akan ada di seluruh Indonesia targetnya atau 38 DPW. Lalu sekarang ada 157 DPD, target kita di munas kedua 350 DPD. Kemudian, sekarang ada 165 DPC, minimal kita wujudkan 1.650 DPC,” papar legislator Partai Gerindra ini. Target ambisius tersebut mencerminkan komitmen Andre Rosiade untuk memperkuat jaringan IKM di tingkat nasional. Peningkatan jumlah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari 30 menjadi 38 diharapkan dapat mengoptimalkan koordinasi antarwilayah dan memperluas jangkauan organisasi. Sementara itu, rencana peningkatan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari 157 menjadi 350 menunjukkan ambisi untuk memperkuat struktur organisasi di tingkat kabupaten/kota. Hal serupa juga berlaku untuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang ditargetkan meningkat drastis dari 165 menjadi 1.650 unit. *Basamo Mako Manjadi* Andre Rosiade juga menegaskan komitmennya untuk menerapkan pendekatan inklusif dalam kepengurusan DPP IKM periode 2025-2030. Strategi ini sejalan dengan filosofi Minangkabau “basamo mako manjadi” yang menekankan pentingnya kebersamaan dalam mencapai tujuan. “Untuk kepengurusan kita akan ajak juga menteri aktif, pimpinan lembaga tinggi negara termasuk anggota DPR RI dari seluruh partai bergabung di kepengurusan periode 2025-2030 ini sesuai tagline kita ‘basamo mako manjadi’,” kata Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat ini. Pendekatan lintas partai dan lintas institusi ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi IKM sebagai organisasi yang representatif bagi seluruh masyarakat Minangkabau, terlepas dari afiliasi politik masing-masing anggota. Sebagai puncak dari program kerjanya, Andre Rosiade mengungkapkan rencana spektakuler untuk melaksanakan pengukuhan kepengurusan DPP IKM periode 2025-2030 di Istora Senayan. Acara tersebut direncanakan menghadirkan puluhan ribu orang Minang dalam suatu perayaan besar-besaran. “Saya punya mimpi Insya Allah paling lambat bulan Desember 2025 kita akan melaksanakan pengukuhan kepengurusan di Istora Senayan. Kita akan akan hadirkan 10 ribu orang Minang, istilahnya ‘urang minang baralek gadang’. Nanti kita lobi Presiden Prabowo untuk bisa mengukuhkan,” ungkap Andre dengan antusias. Konsep “urang minang baralek gadang” atau perayaan besar masyarakat Minang ini menggambarkan ambisi untuk menjadikan IKM sebagai organisasi perantau terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Rencana melibatkan Presiden Prabowo dalam acara pengukuhan juga menunjukkan upaya untuk meningkatkan pengakuan dan dukungan dari pemerintah pusat. Transisi kepemimpinan IKM mendapat dukungan penuh dari Ketua Umum demisioner DPP IKM periode 2016-2025, Fadli Zon. Dalam sambutannya, Fadli menekankan pentingnya regenerasi kepemimpinan dalam sebuah organisasi untuk menjaga dinamika dan inovasi. “Saya sangat mendukung DPP IKM dipimpin oleh Andre Rosiade karena memang harus ada estafet. Kita ini tidak boleh terlalu lama-lama. Kita tahu kapan harus turun dan harus ada yang melanjutkan. Kita pindah ke perahu yang lain dan meneruskan,” tutur Fadli Zon. Pernyataan tersebut mencerminkan kedewasaan berorganisasi dan komitmen terhadap regenerasi kepemimpinan yang sehat. Fadli Zon juga menegaskan komitmennya untuk tetap berkontribusi bagi IKM dalam kapasitas yang berbeda. “Tapi Insya Allah saya akan selalu bersama-sama dengan IKM, kalau diberi tanggung jawab mungkin sebagai Pembina atau yang lainnya. Artinya bisa tetap ikut mengawal IKM ke depan ini supaya bisa menjadi organisasi perantau Minang yang selalu bermanfaat,” lanjutnya. Fadli Zon juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama masa kepemimpinannya. “Saya juga memohon maaf selama ini jika ada kata-kata yang salah, perilaku yang salah atau hal-hal yang tidak sesuai keinginan atau mengecewakan,” pungkasnya. Dengan terpilihnya Andre Rosiade secara aklamasi, IKM memasuki babak baru dalam sejarah organisasinya. Visi ekspansif yang diusung, ditambah dengan dukungan penuh dari kepemimpinan sebelumnya, diharapkan dapat membawa
Braditi Moulevey Rajo Mudo: Seluruh DPW IKM Bulat Dukung Andre Rosiade di Munas 1 DPP IKM 2025
Jakarta – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) 1 Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikatan Keluarga Minang (IKM), konsolidasi dukungan semakin menguat. Braditi Moulevey Rajo Mudo, yang berperan sebagai Ketua Tim Pemenangan Andre Rosiade, secara resmi menyerahkan dukungan dari 27 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) IKM se-Indonesia kepada Steering Committee (SC) panitia penerimaan pendaftaran calon ketua umum DPP IKM periode 2025-2030. Penyerahan surat dukungan tersebut berlangsung di Hotel Santika, Slipi, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/5/2025) malam. Acara ini menjadi momentum penting sehari sebelum pelaksanaan Munas 1 atau malam pemilihan Ketua Umum DPP IKM yang dijadwalkan pada Jumat (23/5/2025). Dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPW IKM Jakarta, Braditi Moulevey Rajo Mudo menegaskan komitmen penuh organisasi untuk mendukung Andre Rosiade, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI. “Selaku ketua tim pemenangan AR, kami menyerahkan dukungan dari 27 DPW IKM se-Indonesia yang menyatakan mendukung AR menjadi ketum DPP IKM,” ungkap pria asal Kota Padang tersebut. Acara deklarasi dukungan ini dihadiri lebih dari 200 orang pengurus DPW IKM dari berbagai wilayah Indonesia. Kehadiran sejumlah tokoh nasional turut mewarnai momen bersejarah ini, termasuk Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi, serta Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar Vasko Ruseimy, bersama tokoh-tokoh masyarakat Minang lainnya. Braditi Moulevey Rajo Mudo menyampaikan keyakinannya bahwa sosok H Andre Rosiade memiliki kapabilitas yang mumpuni untuk memimpin DPP IKM. Menurutnya, Andre Rosiade bukan figur baru dalam organisasi tersebut, melainkan salah satu perintis IKM yang telah lama berkecimpung di dalamnya. “Sosok H Andre Rosiade diyakini mampu menjadi Ketua DPP IKM karena sudah lama berkutat di organisasi tersebut dan merupakan salah satu perintis IKM. Beliau bukan sosok atau wajah baru yang tiba-tiba muncul dan langsung maju menjadi Ketua DPP IKM. Saat ini posisi beliau di DPP IKM adalah sebagai Ketua Harian,” katanya. Para pimpinan DPW IKM se-Indonesia mengharapkan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI tersebut dapat melanjutkan estafet kepemimpinan yang saat ini dipegang oleh Fadli Zon. Dukungan mayoritas ini menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap kemampuan Andre Rosiade dalam mengembangkan organisasi IKM ke depan. Momentum dukungan masif ini sebenarnya telah dimulai sejak akhir April 2025, ketika mayoritas pimpinan DPW IKM seluruh Indonesia mendeklarasikan dukungan kepada Andre Rosiade untuk menjadi calon Ketua Umum DPP IKM periode 2025-2030. “Deklarasi dukungan tersebut telah digelar di Hotel Santika Slipi Jakarta, Rabu (19/2/2025) lalu yang menyatakan mendukung penuh bang Andre Rosiade menjadi pucuk pimpinan IKM,” kenang Braditi Moulevey. Serangkaian konsultasi dan konsolidasi internal telah dilakukan para Ketua DPW IKM untuk memastikan Andre Rosiade menjadi calon tunggal Ketua Umum DPP IKM 2025-2030. Mereka menilai tidak ada kandidat lain yang lebih layak memimpin IKM untuk periode mendatang. “Insya Allah, Pak Andre Rosiade akan menjadi calon tunggal dalam Munas 2025 ini. Hal ini merupakan aspirasi semua pengurus DPW IKM tingkat provinsi dan DPD IKM di Kabupaten dan Kota. Insya Allah, Andre Rosiade akan melanjutkan kejayaan IKM yang selama ini dipimpin Pak Fadli Zon,” tegasnya. Dukungan tidak hanya datang dari tingkat pengurus wilayah, tetapi juga dari jajaran struktural organisasi IKM. Ketua Dewan Pengawas IKM Irman Gusman mendukung penuh pencalonan Andre Rosiade sebagai kandidat tunggal. Irman juga menyampaikan dukungan penuh agar Andre Rosiade terpilih sebagai Ketua Umum IKM Periode 2025-2030. Dukungan paling konkret datang dari Ketua Umum DPP IKM saat ini, Fadli Zon. Menteri Kebudayaan RI tersebut memberikan dukungan penuh terhadap rencana pencalonan Andre Rosiade. “Untuk keberlangsungan organisasi yang lebih baik, kita semua mendukung Andre Rosiade melanjutkan tampuk kepemimpinan IKM,” kata Politisi Gerindra ini. Braditi Moulevey Rajo Mudo menekankan bahwa dukungan terhadap Andre Rosiade juga sejalan dengan program kaderisasi di tubuh IKM. “Beliau juga mendukung penuh bang Andre Rosiade menjadi Ketua Umum DPP IKM periode 2025-2030 dan mendukung kaderisasi di tubuh IKM,” sambungnya. Merespons dukungan masif tersebut, Andre Rosiade menyatakan kesiapannya menerima amanah jika dipercaya memimpin DPP IKM. Politisi yang saat ini menjabat sebagai Ketua Harian DPP IKM ini mengaku telah bertemu dengan mayoritas ketua DPW IKM dalam berbagai acara silaturahmi. “Terima kasih atas dukungan semua pengurus IKM kepada kami. Insya Allah kami siap menerima amanah dan akan melanjutkan kepemimpinan Pak Fadli Zon dengan baik. Mohon doa dan dukungannya,” ucap Andre Rosiade. Dengan dukungan solid dari 27 DPW IKM se-Indonesia yang dikoordinir oleh Braditi Moulevey Rajo Mudo, pelaksanaan Munas 1 DPP IKM periode 2025-2030 diproyeksikan akan berjalan lancar dengan Andre Rosiade sebagai calon tunggal yang siap melanjutkan estafet kepemimpinan organisasi keluarga besar Minang tersebut. (*)
