DPP IKM Salurkan Bantuan Rp537 Juta di Sumbar, Fokus ke Bantuan Mendesak Pasca Banjir Bandang
PADANG – Upaya cepat merespons dampak banjir bandang di Sumatera Barat (Sumbar) dibuktikan langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM). Di bawah arahan Ketua Umum DPP IKM, Andre Rosiade, organisasi Perantau Minang terbesar di Indonesia itu langsung menggerakkan tim ke titik-titik terdampak untuk menyalurkan bantuan tahap pertama. Penyerahan dilakukan secara langsung di lapangan, dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP IKM, Braditi Moulevey Rajo Mudo pada Jumat (12/12/2025) siang. Moulevey mengatakan, alokasi bantuan tahap awal yang telah disalurkan mencapai sekitar Rp537 juta, sementara penggalangan tahap kedua sedang berjalan dan hampir menyentuh Rp500 juta. Bantuan pada tahap berikutnya juga direncanakan untuk menjangkau keluarga perantau Minang dan masyarakat di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) yang turut menjadi korban dalam rangkaian bencana banjir dan longsor. Pada Jumat (12/12/2025), Tim DPP IKM membagi personel untuk memastikan distribusi bantuan langsung ke beberapa wilayah di Sumbar seperti Agam, Solok, dan Pesisir Selatan. “Keesokan harinya, bantuan lanjutan diarahkan ke Pariaman, Tanah Datar, dan Limapuluh Kota. Targetnya, distribusi tahap pertama selesai dalam tiga hari,” katanya. Menurutnya, saat ini banyak warga menghadapi persoalan pasca bencana, terutama dalam upaya membersihkan rumah dan lingkungan. “Karena itu, DPP IKM memprioritaskan kebutuhan praktis, seperti gerobak, air bersih, pompa air, serta perlengkapan pembersihan lainnya,” katanya. Selain itu, sekitar 1 ton beras juga disalurkan oleh DPP IKM untuk mendukung kebutuhan pangan mendesak masyarakat. Tidak lupa, IKM juga menyerahkan perlengkapan salat untuk korban terdampak. “Kami juga mengirimkan pakaian layak jadi, popok bayi, alat kesehatan yang diberikan ke RSUP M Djamil Padang. Barang tersebut dikirim langsung oleh pengurus IKM di daerah yang jumlah hampir 10 truk, seperti dari Riau, Bekasi dalam jumlah yang cukup besar ke daerah terdampak,” kata Komisaris Semen Padang FC tersebut. Di Padang, bantuan bernilai lebih dari Rp100 juta telah disebar ke sejumlah titik, termasuk Pasar Baru Pauh, Guo Kuranji dan Batu Busuak. “DPP IKM juga menyiapkan program trauma healing bagi anak-anak penyintas bencana yang mulai dilaksanakan pada sore hari ini,” katanya. Pria yang akrab disapa Levi itu menegaskan bahwa seluruh bantuan tahap pertama disalurkan secara langsung ke warga terdampak. Dirinya berharap kontribusi para perantau Minang ini dapat mengurangi beban masyarakat yang sedang menghadapi masa-masa sulit seperti saat sekarang ini. Sementara itu, data dari Aceh menunjukkan skala dampak yang cukup besar. Tercatat 5.805 kepala keluarga (KK) dari berbagai DPW dan DPD IKM di Aceh masuk dalam daftar terdampak banjir bandang dan longsor. Mereka tersebar di Aceh Tengah, Nagan Raya, Lhokseumawe, Aceh Singkil, Banda Aceh, Subulussalam, ABDYA, Aceh Barat, Simeulu, dan beberapa daerah calon DPD seperti Aceh Tenggara, Gayo Luwes, Pidie dan Aceh Selatan. Sebagian besar wilayah mengalami kebutuhan mendesak berupa beras, minyak goreng, sarden, mi instan, perlengkapan mandi dan cuci, hingga perangkat Starlink untuk keperluan komunikasi di wilayah yang terdampak gangguan jaringan. “DPP IKM Aceh telah melakukan penanganan awal, namun kebutuhan logistik masih terus bertambah seiring meluasnya dampak banjir dan longsor. DPP IKM menargetkan kunjungan ke Aceh pekan depan untuk menentukan jenis bantuan yang paling diperlukan,” katanya. Dalam peninjauan lapangan, Braditi Moulevey didampingi sejumlah pengurus DPP IKM seperti Doni Monardo, Mukti Ali, Babang Hamid, Irsal Mawardi Sutan Pangeran, Indra Farid, Defrizal Djamaris, serta Ketua Panitia Relawan Kebencanaan DPP IKM, Maigus Tinus. Mereka memantau langsung kondisi daerah terdampak untuk memastikan proses distribusi berjalan tepat sasaran. “DPP IKM berharap respons cepat ini mampu membantu warga bangkit pasca bencana dan mempercepat pemulihan di wilayah yang terdampak banjir bandang,” tuturnya. (*)
DPP IKM Bergerak Cepat! Bantuan Banjir Bandang untuk Aceh, Sumut dan Sumbar Disalurkan Dua Tahap
PADANG – Gelombang kepedulian dari para perantau Minang kembali mengalir. Di tengah luka mendalam akibat banjir bandang yang menerjang Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar). Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM) memutuskan untuk turun tangan secara langsung membawa bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak. Langkah ini bukan sekadar bentuk respons organisasi, melainkan seruan kemanusiaan yang lahir dari ikatan emosional antara perantau dan kampung halaman. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP IKM, Braditi Moulevey Rajo Mudo, menyampaikan bahwa bantuan akan didistribusikan melalui dua tahap. Tahap pertama difokuskan untuk korban banjir di wilayah Sumbar, yang menjadi salah satu daerah dengan dampak paling parah. Bantuan tersebut merupakan hasil penggalangan dari jaringan IKM di tingkat DPC, DPD, DPW hingga DPP, serta para perantau Minang yang tersebar di berbagai daerah. Penyaluran tahap pertama dijadwalkan berlangsung pada Jumat (12/12/2025) dan akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP IKM Andre Rosiade, Sekjen Braditi Moulevey Rajo Mudo, Wakil Ketua Umum (Waketum) Departemen Sosial dan Penanggulangan Bencana, Rezka Oktoberia hingga Ketua Panitia Relawan Kebencanaan DPP IKM, Maigus Tinus. Kehadiran langsung para pimpinan organisasi ini menjadi simbol bahwa tragedi kemanusiaan tersebut bukan sekadar berita bagi mereka, tetapi panggilan nurani. Moulevey, yang akrab disapa Levi, menegaskan bahwa DPP IKM memilih terjun langsung agar tidak menambah beban pemerintah yang kini tengah menangani aliran bantuan dari berbagai pihak. Menurutnya, kehadiran organisasi perantau Minang terbesar itu harus melengkapi, bukan membebani. “Kami ingin mengangkat pedang kemanusiaan itu sendiri. Karena bencana bukan milik satu pihak. Ini adalah panggilan kita bersama. Saya akan memimpin langsung penyerahan bantuan ini,” ujarnya, Rabu (10/12/2025). Dalam pernyataannya, Levi turut mengutip adagium klasik dari Marcus Tullius Cicero, Salus Populi Suprema Lex Esto yang berarti keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Baginya, adagium itu bukan sekadar kutipan, tetapi prinsip yang seharusnya menjadi dasar setiap langkah kolektif ketika musibah datang tanpa aba-aba. Tahap kedua bantuan nantinya akan diarahkan kepada masyarakat dan perantau Minang yang terdampak di Aceh serta Sumatera Utara. “Semangat persaudaraan menjadi kekuatan paling berharga dalam melewati masa-masa sulit,” katanya. Ia mengungkapkan rasa duka mendalam atas korban jiwa yang jatuh dalam bencana ini. Setiap kehilangan, katanya, adalah kepingan cerita keluarga yang tak akan pernah sama lagi. “Kita tidak akan pernah kuat jika kita berjalan sendiri. Di saat seperti ini, hilangkan ego sektoral dan kepentingan sempit. Yang dibutuhkan sekarang adalah hati dan tindakan,” kata Levi. Ia juga menegaskan bahwa solidaritas masyarakat Minang, baik di rantau maupun kampung halaman selalu menjadi fondasi kuat setiap kali bencana melanda. Karena itu, ia mengajak seluruh kader dan anggota IKM untuk bergerak cepat sesuai kemampuan masing-masing. Musibah ini, menurut Levi, bukan hanya pengingat pedih, tetapi juga cambuk untuk membangun kesiapsiagaan yang lebih baik. Istilah “Supermarket Bencana” yang disematkan pada Sumbar seharusnya tidak dianggap sebagai takdir yang membuat pasrah, melainkan alarm yang memaksa daerah ini lebih tangguh menghadapi ancaman alam. “Bagi kami perantau Minang, pulang tidak selalu harus dengan tubuh, tetapi dapat diwujudkan melalui kepedulian yang dikirimkan pada saat kampung halaman membutuhkan uluran tangan,” tuturnya. (*)
DPP IKM Angkat Pedang Kemanusiaan untuk Korban Banjir Bandang Sumbar
PADANG – Gelombang cuaca ekstrem yang kembali memicu banjir bandang di Sumatera Barat (Sumbar) memunculkan keprihatinan mendalam dari Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minangkabau (DPP IKM). Organisasi perantau Minang terbesar itu menilai rentetan bencana yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan harus menjadi alarm kuat bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperbaiki tata kelola ruang serta mitigasi kebencanaan di daerah rawan. Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP IKM, Braditi Moulevey Rajo Mudo, saat mendampingi Ketua Umum DPP IKM yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, Kamis (27/11/2025). “Kami tidak sekadar menyatakan simpati, tetapi langsung menggerakkan jaringan organisasi untuk membantu warga terdampak,” katanya di Padang. Menurut Braditi Moulevey, DPP IKM telah menginstruksikan seluruh struktur kepengurusan, mulai dari DPW, DPD, DPC hingga DPLN untuk melakukan penggalangan donasi selama sepekan penuh. Sebagai tahap awal, DPP IKM ikut menyerahkan bantuan ribuan nasi bungkus ke berbagai titik posko pengungsian korban terdampak banjir yang ada di Kota Padang. Di antaranya di Gunung Pangilun, Tabiang Banda Gadang, Kampung Lapai, Lubuk Buaya, Koto Panjang Ikua Koto (KPIK), Lubuk Minturun, hingga ke Sungai Lareh. Langkah itu diambil setelah laporan mengenai kerusakan dan jatuhnya korban akibat banjir bandang dan hujan ekstrem terus berdatangan dari berbagai wilayah Sumbar dan daerah lain. Ia menyebutkan bahwa peristiwa tersebut seharusnya menjadi momentum refleksi. Apalagi, sebagian lokasi yang terdampak kembali memperlihatkan kerentanan lama, aliran sungai yang menyempit, bangunan yang berdiri di kawasan rawan, serta lemahnya kontrol terhadap aktivitas di Daerah Aliran Sungai (DAS). “Kami apresiasi pemerintah sudah bergerak cepat dengan menetapkan status tanggap darurat dan menyalurkan bantuan awal. Namun, kami juga mengingatkan perlunya tindakan lebih tegas agar kejadian serupa tidak semakin memakan korban,” katanya. Sebagai daerah yang dikenal dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana, Braditi Moulevey menekankan bahwa Sumbar harus memperkuat langkah mitigasi secara sistematis. “Bencana yang terus berulang menunjukkan bahwa tata ruang, pengawasan pembangunan, hingga edukasi kebencanaan harus dibenahi lebih serius. Kesiapsiagaan masyarakat pun menjadi kunci mengingat curah hujan ekstrem kini semakin sering muncul sebagai dampak perubahan iklim,” katanya. Braditi Moulevey menegaskan bahwa pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan dengan memperkuat sistem peringatan dini. Ia menilai informasi yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) harus disebarkan lebih masif, cepat, dan menjangkau masyarakat hingga ke tingkat terbawah. Peringatan dini, katanya, berperan besar dalam mengurangi risiko bencana dan mencegah jatuhnya korban jiwa dan menjadi acuan bagi pemerintah untuk lebih bersiaga. “Pemerintah harus lebih aware dan memasifkan informasi peringatan dini dari BMKG. Ini penting untuk menekan dampak bencana. Seharusnya hal ini menjadi pelajaran ke depannya. Kami sangat menyayangkan kondisi yang terjadi, dan semoga ini menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan masyarakat,” katanya. Rasa duka juga disampaikan DPP IKM kepada seluruh keluarga korban yang kehilangan anggota keluarga akibat banjir bandang terbaru ini. Ia menegaskan bahwa semangat kebersamaan perlu menjadi fondasi dalam menghadapi masa sulit tersebut. “Kita tidak akan pernah kuat jika kita tidak melalui ujian di kehidupan ini. Kita akan selalu bersama-sama dalam menghadapi musibah. Hilangkan ego sektoral dan kepentingan pribadi di tengah situasi genting seperti saat sekarang ini,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa kepedulian kolektif masyarakat Minang, baik yang berada di kampung halaman maupun di rantau, menjadi kekuatan utama dalam membantu pemulihan. Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh anggota IKM di mana pun berada untuk bergerak cepat membantu warga terdampak sesuai kemampuan masing-masing. Bagi pria yang akrab disapa Levi tersebut, musibah ini bukan hanya seruan untuk menolong korban, tetapi juga peringatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan agar berbenah. “Sumbar yang dijuluki ‘Supermarket Bencana’ bukan berarti harus pasrah, melainkan semakin memperkuat kesiapan menghadapi ancaman alam yang setiap saat dapat datang tanpa tanda,” tuturnya. (*)
DPP IKM Apresiasi Presiden Prabowo usai Nobatkan Rahmah El Yunusiyah sebagai Pahlawan Nasional
PADANG – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM) menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Hajjah Rahmah El Yunusiyah, tokoh perempuan pelopor pendidikan Islam dari Padang Panjang, Sumatera Barat (Sumbar). Penganugerahan gelar tersebut dinilai sebagai bentuk penghargaan negara terhadap perjuangan kaum perempuan Minangkabau sekaligus pengakuan terhadap kontribusi Rahmah dalam membangun sistem pendidikan modern di Indonesia dan dunia Islam. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (Sekjen DPP IKM), Braditi Moulevey Rajo Mudo, menyebut penetapan Rahmah El Yunusiyah sebagai Pahlawan Nasional merupakan “hadiah sejarah” bagi masyarakat Minangkabau dan seluruh bangsa Indonesia yang menempatkan pendidikan dan keislaman sebagai fondasi kemajuan. “Atas nama keluarga besar perantau Minang di seluruh Nusantara dan mancanegara, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang telah memberikan penghargaan tertinggi kepada Hajjah Rahmah El Yunusiyah,” kata Braditi di Padang, Senin (10/11/2025) siang. “Ini bukan hanya penghargaan untuk satu tokoh, tetapi pengakuan terhadap nilai-nilai keilmuan, kepemimpinan perempuan, dan semangat kebangsaan yang lahir dari Ranah Minang,” sambungnya. Menurut Moulevey, perjuangan Rahmah El Yunusiyah tidak hanya menembus sekat budaya dan agama, tetapi juga mendobrak batas peran perempuan dalam dunia pendidikan Islam. Melalui Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang yang didirikannya pada 1 November 1923, Rahmah memperkenalkan konsep pendidikan perempuan yang memadukan nilai-nilai agama, intelektual, dan keterampilan hidup. “Beliau adalah pelopor dalam arti sesungguhnya. Sebelum wacana kesetaraan gender dikenal luas, Rahmah sudah melangkah jauh. Ia mendidik perempuan untuk berpikir kritis, mandiri, dan berperan aktif dalam masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam,” katanya. Braditi Moulevey menambahkan, pengaruh Rahmah El Yunusiyah bahkan diakui dunia Islam. Pada tahun 1955, Rektor Universitas Al-Azhar Kairo, Syekh Abdurrahman Taj, berkunjung ke Diniyah Putri dan mengadopsi model pendidikan Rahmah dalam mendirikan Kulliyatul Banat, fakultas perempuan pertama di Al-Azhar. “Bayangkan, dari Padang Panjang ke Kairo, gagasan seorang perempuan Minang menginspirasi dunia. Inilah bukti bahwa kearifan lokal Minangkabau bisa menjadi inspirasi global,” ujarnya. Menurutnya, penetapan Rahmah sebagai Pahlawan Nasional menjadi momentum untuk merevitalisasi semangat pendidikan berbasis nilai dan moral di tengah tantangan zaman. Ia berharap pemerintah dan masyarakat dapat melanjutkan warisan perjuangan Rahmah melalui pembangunan lembaga pendidikan yang berkarakter, terutama bagi generasi muda perempuan Indonesia. Pria yang akrab disapa Levi itu menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberi perhatian pada tokoh pendidikan Islam, perempuan, dan daerah merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah ingin menghadirkan keadilan simbolik dan sejarah yang lebih inklusif. “Kami menilai keputusan Bapak Presiden Prabowo bukan hanya tepat, tetapi juga bersejarah. Dalam masa awal pemerintahannya, beliau menunjukkan penghargaan yang tinggi terhadap perjuangan intelektual dan moral bangsa, termasuk tokoh-tokoh daerah yang sering terlupakan dalam narasi nasional,” kata Braditi Moulevey. “Ini menunjukkan komitmen beliau untuk merangkul semua unsur bangsa, tidak hanya tokoh politik atau militer, tetapi juga pendidik dan ulama yang berperan membangun karakter bangsa. Ini langkah yang patut kita apresiasi,” tambahnya. Braditi mengajak seluruh masyarakat Minangkabau, khususnya generasi muda perantau, untuk meneladani semangat Rahmah El Yunusiyah dalam memperjuangkan pendidikan dan kemajuan perempuan. Menurutnya, penghargaan negara ini harus menjadi refleksi agar nilai-nilai keislaman dan kebangsaan tetap hidup di tengah tantangan zaman digital. “Rahmah mengajarkan kita bahwa pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, tetapi proses membangun peradaban. Kini tugas kita melanjutkan perjuangan beliau dalam konteks kekinian, melahirkan generasi yang berakhlak, cerdas, dan berjiwa sosial tinggi,” kata Braditi. Ia menambahkan, IKM sebagai wadah perantau Minang akan terus mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada penguatan pendidikan, kebudayaan, dan moral bangsa. “Kami siap bersinergi dengan pemerintah pusat maupun daerah agar semangat perjuangan tokoh-tokoh Minang seperti Rahmah terus menjadi inspirasi bagi Indonesia,” katanya. Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Hajjah Rahmah El Yunusiyah juga dianggap sebagai bentuk pemulihan sejarah terhadap kiprah perempuan Minangkabau yang selama ini sering luput dari sorotan nasional. “Bagi kami, keputusan Presiden Prabowo Subianto ini bukan sekadar penghargaan, tetapi langkah politik kebangsaan yang beradab, mengembalikan marwah perempuan Minang sebagai penjaga moral dan pelita bangsa,” katanya. Dengan demikian, kata Moulevey, Sumatera Barat (Sumbar) kembali menambah satu nama besar dalam daftar pahlawan nasional, setelah sebelumnya tercatat tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Sutan Syahrir, Mohammad Natsir, dan Rasuna Said. “Rahmah El Yunusiyah kini sejajar dengan mereka. Beliau adalah cermin dari keindonesiaan yang religius, berilmu, dan beradab,” tuturnya. (*)
DPP IKM Siap Pecahkan Rekor MURI, Masak Rendang Terbanyak di Luar Negeri
TOKYO – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM) akan mencetak sejarah baru melalui gelaran akbar Marandang, festival memasak rendang terbanyak di Tokyo, Jepang. Kegiatan ini akan digelar pada Sabtu (18/10/2025) di Yoyogi Koen, Tokyo, dan menjadi bagian dari rangkaian besar Festival dan Pameran Budaya Sumatera Barat (Sumbar) yang berlangsung selama empat hari. Direktur Utama Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI), Aylawati Sarwono, menyampaikan apresiasi langsung atas inisiatif diaspora Minangkabau di Jepang tersebut. “Terima kasih untuk IKM. Kami dari MURI akan mencatatkan rekor yang dibuat oleh DPP IKM, yaitu marandang, memasak rendang di luar negeri, dengan total 200 kilogram daging,” katanya, Kamis (16/10/2025) malam. Aylawati menegaskan bahwa kehadiran masyarakat Jepang dalam festival ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan rendang lebih luas. “Orang-orang Jepang juga akan hadir di sana, supaya mereka tahu betapa nikmat dan enaknya rendang. Harapan kami, rendang bisa semakin dikenal dan diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Selamat untuk keluarga besar IKM, semoga acaranya berjalan lancar,” katanya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP IKM, Braditi Moulevey Rajo Mudo, menambahkan bahwa rendang bukan sekadar kuliner, melainkan simbol identitas budaya Minangkabau yang telah mendunia. “Rendang ini kan makanan khas dari Sumatera Barat dan juga masuk ke dalam makanan terenak di dunia nomor satu versi CNN. Insya Allah nanti akan dimasak langsung oleh chef dari Padang, Uda Dian, yang memang spesialis rendang. Setelah itu kita akan makan besar dan membagikannya kepada seluruh pengunjung dan masyarakat yang ada di Tokyo,” katanya. Sebelumnya, Ketua Umum DPP IKM, Andre Rosiade mengatakan, acara tersenut bukan sekadar festival, tetapi bentuk nyata diplomasi budaya Minangkabau. “Rombongan DPP IKM bertolak ke Jepang untuk melantik pengurus Dewan Pengurus Luar Negeri (DPLN) IKM Jepang dan menggelar Festival Budaya Minang. Melalui acara ini, kita memperkenalkan masakan daging rendang ke dunia dengan cara memasak rendang sebanyak-banyaknya,” katanya beberapa waktu lalu. “Ini menjadi momen penting dinobatkannya rekor MURI memasak rendang terbanyak di luar negeri, dengan tema ‘Randang Mendunia’,” sambungnya. Melalui kegiatan ini, rendang bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Minangkabau, tetapi juga ikon kuliner Indonesia di kancah internasional. Rangkaian acara dimulai pada Jumat (17/10/2025) dengan pelantikan pengurus Dewan Perwakilan Luar Negeri Ikatan Keluarga Minangkabau Jepang di Ota Bunka no Mori. Agenda dilanjutkan pada Sabtu (18/10/2025) dengan acara utama Marandang, festival memasak 200 kilogram rendang, yang dikemas bersama pameran budaya Minangkabau, parade busana adat, photobooth pelaminan Minang, pentas seni tari tradisional, serta promosi UMKM dan komunitas diaspora. Pada Minggu (19/10/2025), parade budaya dan pentas seni Minangkabau kembali digelar di lokasi yang sama dengan berbagai pertunjukan tari, silek (silat Minang), fashion show, kajian budaya dan ramah tamah. Kegiatan kemudian ditutup pada Senin (20/10/2025) melalui pelatihan tari Minangkabau di Sekolah Republik Indonesia Tokyo sebagai upaya menjaga keberlanjutan budaya bagi generasi muda diaspora. (*)
Sekjen DPP IKM, Braditi Moulevey Rajo Mudo Dampingi Andre Rosiade Salurkan Bantuan untuk Perantau Minang di Wamena
JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM), Braditi Moulevey Rajo Mudo, mendampingi Ketua Umum DPP IKM, Andre Rosiade, dalam kunjungan ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Sabtu (27/9/2025). Kunjungan ini ditujukan untuk menemui para perantau Minang yang terdampak insiden di Yalimo beberapa waktu lalu. Braditi Moulevey menegaskan, kehadiran IKM bukan hanya soal menyalurkan bantuan, tetapi juga bentuk dukungan moral bagi keluarga Minang yang kini menghadapi masa sulit. “Kami ingin saudara kita di tanah Papua tahu bahwa mereka tidak sendirian. Persatuan adalah kekuatan utama orang Minang di manapun berada,” ujarnya, Sabtu (27/9/2025). Ia menambahkan, bantuan yang dibawa diharapkan bisa meringankan beban kebutuhan harian. Namun lebih dari itu, pria yang akrab disapa Levi itu mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan. “Hindari konflik yang bisa merugikan banyak pihak. Mari kita jaga kebersamaan, karena orang Minang harus mampu menjadi teladan hidup berdampingan di rantau,” katanya. Meski DPP IKM tengah memfinalisasikan struktur kepengurusan, Moulevey mengatakan bahwa kegiatan tersebut tak menghalangi organisasi perantau tersebut memberikan perhatian dan kepedulian kepada masyarakat serta Perantau Minang di manapun berada. “Walaupun saat ini DPP IKM tengah memfinalisasikan susunan kepengurusan, tapi tidak menghalangi Ketua Umum dan beberapa pengurus yang telah terpilih untuk bekerja membantu masyarakat dan Perantau Minang di manapun berada,” katanya. Terpisah, Ketua Umum DPP IKM, Andre Rosiade, menilai kondisi para perantau Minang di Yalimo cukup memprihatinkan. Situasi keamanan yang belum stabil membuat banyak di antara mereka harus meninggalkan usaha dan rumah demi mencari tempat yang lebih aman di Wamena. “Kami hadir bukan sekadar membawa bantuan materi, tetapi juga memberikan semangat. Dimanapun orang Minang berada, kita adalah satu keluarga yang harus saling menguatkan,” kata Andre yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI. Andre menegaskan bahwa IKM selalu tanggap terhadap kondisi sosial yang menimpa perantau. Ia mengingatkan bahwa pada 2019 lalu dirinya juga sempat mengunjungi Papua untuk menemui korban kerusuhan di Wamena. “Inilah bukti bahwa IKM konsisten hadir untuk ranah dan rantau,” ucapnya. Selain di Papua, Andre dan jajaran IKM juga menyiapkan bantuan bagi perantau Minang di Bali yang terdampak banjir. Menurutnya, langkah ini adalah wujud kepedulian tanpa batas wilayah, karena nilai kebersamaan Minang berlaku di mana saja. Sebelumnya, Ketua DPW IKM Papua, Zulhendri Sikumbang, memberikan klarifikasi terkait isu yang menyudutkan perantau Minang dalam kerusuhan Yalimo. Ia menegaskan warga Minangkabau tidak terlibat dan justru menjadi korban. “Kami mengutuk keras narasi rasis yang beredar, apalagi unggahan di media sosial yang menyudutkan orang Minang,” katanya. Zulhendri menyoroti beredarnya postingan akun Rumah Berkat Online yang menuding pelajar asal Minang sebagai pemicu kerusuhan. Menurutnya, informasi tersebut provokatif dan memperkeruh suasana. Ia mendesak aparat menindak tegas penyebar isu hoaks yang berpotensi memicu konflik antar kelompok. “Orang Minang di Papua selalu menjunjung tinggi falsafah dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kami hidup rukun dengan semua masyarakat di sini. Karena itu, kami mengajak semua pihak untuk tidak terprovokasi dan lebih mengutamakan perdamaian,” tutup Zulhendri. (*)
DPP IKM Gelar Silaturahim dengan Pengurus se-Kalimantan Timur, Braditi Moulevey Rajo Mudo Dampingi Ketua Umum
SAMARINDA – Dewan Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM) melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur pada Rabu hingga Kamis (18-19/6/2025). Kunjungan ini dipimpin Ketua Umum DPP IKM H Andre Rosiade yang didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Braditi Moulevey Rajo Mudo beserta sejumlah pengurus pusat lainnya. Agenda utama kunjungan tersebut adalah melakukan konsolidasi dengan seluruh pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) IKM se-Kalimantan Timur. Tim DPP IKM juga mengunjungi kantor Sekretariat DPW IKM Kaltim dan bertemu dengan pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) IKM Samarinda. Kegiatan yang berlangsung dari siang hingga malam tersebut diawali dengan rapat internal antara pengurus pusat dan daerah. Selanjutnya, pada malam harinya acara dilanjutkan dengan ramah tamah bersama seluruh pengurus IKM se-Kalimantan Timur. Dalam kesempatan tersebut, Braditi Moulevey Rajo Mudo menyampaikan sosialisasi mengenai hasil Musyawarah Nasional (Munas) 1 DPP IKM terbaru serta struktur organisasi yang telah diperbaharui. DPP IKM, katanya, juga menjelaskan tata cara berorganisasi baru yang akan segera dirilis oleh pedoman organisasi di DPP IKM. “Banyak harapan yang disampaikan pengurus IKM se-Kaltim agar organisasi ini dapat menjadi wadah utama yang mempersatukan perantau Minang, terutama di wilayah Kalimantan Timur,” ungkap Braditi Moulevey Rajo Mudo dalam keterangannya. Pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa ketua DPW dan DPD IKM dari berbagai daerah di Kalimantan Timur, menunjukkan antusiasme tinggi dari pengurus daerah terhadap program-program yang dicanangkan DPP IKM. Pada hari kedua kunjungan, Kamis (19/6/2025), Ketua Umum DPP IKM H Andre Rosiade memimpin langsung acara sarapan pagi dengan pengurus IKM bersama Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud. Agenda selanjutnya adalah makan siang dengan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, serta pertemuan ramah tamah dengan pengurus DPD IKM Balikpapan. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya DPP IKM untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pengurus daerah di seluruh Indonesia, khususnya dalam mengimplementasikan hasil-hasil Munas dan mengoptimalkan peran organisasi dalam memberdayakan masyarakat Minang di perantauan. (*)
Braditi Moulevey Rajo Mudo Tinggalkan DPW IKM Jakarta untuk Fokus Sekjen DPP usai Kurban Idul Adha 1446 Hijriah
JAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Keluarga Minang (DPW IKM) Jakarta, Braditi Moulevey Rajo Mudo, mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan tersebut setelah berhasil menyelenggarakan program kurban Idul Adha 1446 Hijriah. Program kurban yang dilaksanakan kemarin tersebut merupakan inisiatif perdana DPW IKM Jakarta yang dinilai sukses dan perlu diteruskan pada periode mendatang. Menurut Braditi Moulevey Rajo Mudo, pelaksanaan kurban Idul Adha 1446 Hijriah menjadi program penutup masa kepemimpinannya di DPW IKM Jakarta. Keputusan mundur dari jabatan ini terkait dengan terpilihnya dirinya sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat IKM (Sekjen DPP IKM). “Program kurban yang telah terlaksana kemarin adalah yang pertama kali diselenggarakan DPW IKM Jakarta dan harus menjadi agenda berkelanjutan untuk edisi-edisi selanjutnya,” ungkap Braditi Moulevey Rajo Mudo dalam keterangannya, Selasa (10/6/2025). Transisi kepemimpinan di DPW IKM Jakarta akan segera dimulai dengan diselenggarakannya rapat pleno diperluas dalam waktu dekat. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, posisi Ketua DPW IKM Jakarta akan diambil alih oleh salah satu Wakil Ketua dengan status Pelaksana Tugas (Plt). Pejabat sementara tersebut nantinya bertugas mempersiapkan dan melaksanakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh DPP IKM. Mekanisme pergantian ini merupakan prosedur standar dalam organisasi untuk memastikan keberlangsungan program dan kegiatan di tingkat wilayah. Setelah resmi mengundurkan diri dari DPW IKM Jakarta, Braditi Moulevey Rajo Mudo mengaku akan berkonsentrasi penuh pada tugasnya sebagai Sekjen DPP IKM. Perpindahan jabatan ini menandai babak baru dalam perjalanan kariernya di organisasi Ikatan Keluarga Minang. Program kurban Idul Adha 1446 Hijriah yang baru saja dilaksanakan tidak hanya memiliki makna ritual keagamaan, tetapi juga mengandung pesan dan makna mendalam bagi organisasi dan masyarakat. “Keberhasilan program perdana ini diharapkan dapat menjadi fondasi kuat untuk pengembangan kegiatan serupa di masa mendatang,” katanya. Dengan berakhirnya masa kepemimpinan Braditi Moulevey Rajo Mudo di DPW IKM Jakarta, organisasi memasuki fase transisi yang diharapkan dapat memperkuat struktur dan program kerja di tingkat wilayah sembari tetap menjaga sinergi dengan kebijakan DPP IKM. (*)
Braditi Moulevey Rajo Mudo Pimpin Tim Gercep Pasca Munas DPP IKM
Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM) telah membentuk Tim Gerak Cepat (Gercep) untuk menindaklanjuti berbagai keputusan yang dihasilkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) pertama organisasi tersebut. Pembentukan tim khusus ini merupakan inisiatif Ketua Umum DPP IKM terpilih, H Andre Rosiade, guna mempercepat implementasi hasil-hasil strategis dari Munas. Sekretaris Jenderal DPP IKM, Braditi Moulevey Rajo Mudo, ditunjuk untuk memimpin langsung Tim Gercep ini. Dalam keterangan resminya, Braditi menyampaikan bahwa tim tersebut beranggotakan sejumlah Wakil Ketua Umum (Waketum), Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen), serta Panitia Munas yang diketuai oleh Ketua Steering Committee (SC) Munas 1 DPP IKM, Arteria Dahlan. “Tim ini dibentuk untuk segera menyelesaikan hasil keputusan Munas, terutama yang berkaitan dengan perbaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), penyusunan kerangka pengurus DPP, serta membahas proses transisi dari kepengurusan lama menuju struktur organisasi yang baru,” ungkap Braditi Moulevey Rajo Mudo, Kamis (29/5/2025). Rapat perdana Tim Gercep telah diselenggarakan dengan agenda utama membahas tiga poin strategis. Agenda pertama difokuskan pada pembentukan struktur kepengurusan baru, yang kedua membahas revisi dan penyempurnaan AD/ART organisasi, sedangkan agenda ketiga mengatur mekanisme transisi kepemimpinan, termasuk pengalihan dokumen-dokumen penting dan aset-aset milik DPP IKM. Salah satu rencana ambisius yang akan direalisasikan adalah penyusunan kerangka struktur pengurus yang akan menampung 18 posisi Waketum 18 jabatan Wasekjen, 18 Wakil Bendahara Umum (Wabendum), dan 18 departemen yang akan menjalankan program-program strategis organisasi. Struktur kepengurusan yang komprehensif ini dirancang untuk mengakomodasi representasi yang lebih luas dari berbagai daerah dan memberikan ruang partisipasi yang optimal bagi anggota IKM di seluruh Indonesia. Dengan total 72 posisi strategis dalam struktur baru, DPP IKM diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif dan terorganisir. Tim Gercep akan melanjutkan serangkaian rapat pada minggu mendatang untuk memfinalisasi berbagai keputusan yang telah dibahas dalam pertemuan perdana. Braditi Moulevey menegaskan bahwa semua keputusan yang dihasilkan dari rapat-rapat Tim Gercep akan segera ditetapkan untuk memastikan kelancaran proses transisi organisasi. Seluruh hasil pembahasan dan keputusan dari rapat perdana Tim Gerak Cepat ini sudah dilaporkan secara langsung kepada Ketua Umum DPP IKM, H Andre Rosiade, sebagai bentuk akuntabilitas dan koordinasi dalam proses pengambilan keputusan organisasi. “Langkah proaktif DPP IKM dalam membentuk Tim Gercep menunjukkan komitmen organisasi untuk segera mengimplementasikan hasil-hasil Munas pertama secara sistematis dan terstruktur, guna memperkuat fondasi organisasi di periode kepemimpinan yang baru ini,” tuturnya. (*)
