Braditi Moulevey Rajo Mudo Tinggalkan DPW IKM Jakarta untuk Fokus Sekjen DPP usai Kurban Idul Adha 1446 Hijriah

JAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Keluarga Minang (DPW IKM) Jakarta, Braditi Moulevey Rajo Mudo, mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan tersebut setelah berhasil menyelenggarakan program kurban Idul Adha 1446 Hijriah. Program kurban yang dilaksanakan kemarin tersebut merupakan inisiatif perdana DPW IKM Jakarta yang dinilai sukses dan perlu diteruskan pada periode mendatang. Menurut Braditi Moulevey Rajo Mudo, pelaksanaan kurban Idul Adha 1446 Hijriah menjadi program penutup masa kepemimpinannya di DPW IKM Jakarta. Keputusan mundur dari jabatan ini terkait dengan terpilihnya dirinya sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat IKM (Sekjen DPP IKM). “Program kurban yang telah terlaksana kemarin adalah yang pertama kali diselenggarakan DPW IKM Jakarta dan harus menjadi agenda berkelanjutan untuk edisi-edisi selanjutnya,” ungkap Braditi Moulevey Rajo Mudo dalam keterangannya, Selasa (10/6/2025). Transisi kepemimpinan di DPW IKM Jakarta akan segera dimulai dengan diselenggarakannya rapat pleno diperluas dalam waktu dekat. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, posisi Ketua DPW IKM Jakarta akan diambil alih oleh salah satu Wakil Ketua dengan status Pelaksana Tugas (Plt). Pejabat sementara tersebut nantinya bertugas mempersiapkan dan melaksanakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh DPP IKM. Mekanisme pergantian ini merupakan prosedur standar dalam organisasi untuk memastikan keberlangsungan program dan kegiatan di tingkat wilayah. Setelah resmi mengundurkan diri dari DPW IKM Jakarta, Braditi Moulevey Rajo Mudo mengaku akan berkonsentrasi penuh pada tugasnya sebagai Sekjen DPP IKM. Perpindahan jabatan ini menandai babak baru dalam perjalanan kariernya di organisasi Ikatan Keluarga Minang. Program kurban Idul Adha 1446 Hijriah yang baru saja dilaksanakan tidak hanya memiliki makna ritual keagamaan, tetapi juga mengandung pesan dan makna mendalam bagi organisasi dan masyarakat. “Keberhasilan program perdana ini diharapkan dapat menjadi fondasi kuat untuk pengembangan kegiatan serupa di masa mendatang,” katanya. Dengan berakhirnya masa kepemimpinan Braditi Moulevey Rajo Mudo di DPW IKM Jakarta, organisasi memasuki fase transisi yang diharapkan dapat memperkuat struktur dan program kerja di tingkat wilayah sembari tetap menjaga sinergi dengan kebijakan DPP IKM. (*)

Braditi Moulevey Rajo Mudo Pimpin Tim Gercep Pasca Munas DPP IKM

Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM) telah membentuk Tim Gerak Cepat (Gercep) untuk menindaklanjuti berbagai keputusan yang dihasilkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) pertama organisasi tersebut. Pembentukan tim khusus ini merupakan inisiatif Ketua Umum DPP IKM terpilih, H Andre Rosiade, guna mempercepat implementasi hasil-hasil strategis dari Munas. Sekretaris Jenderal DPP IKM, Braditi Moulevey Rajo Mudo, ditunjuk untuk memimpin langsung Tim Gercep ini. Dalam keterangan resminya, Braditi menyampaikan bahwa tim tersebut beranggotakan sejumlah Wakil Ketua Umum (Waketum), Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen), serta Panitia Munas yang diketuai oleh Ketua Steering Committee (SC) Munas 1 DPP IKM, Arteria Dahlan. “Tim ini dibentuk untuk segera menyelesaikan hasil keputusan Munas, terutama yang berkaitan dengan perbaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), penyusunan kerangka pengurus DPP, serta membahas proses transisi dari kepengurusan lama menuju struktur organisasi yang baru,” ungkap Braditi Moulevey Rajo Mudo, Kamis (29/5/2025). Rapat perdana Tim Gercep telah diselenggarakan dengan agenda utama membahas tiga poin strategis. Agenda pertama difokuskan pada pembentukan struktur kepengurusan baru, yang kedua membahas revisi dan penyempurnaan AD/ART organisasi, sedangkan agenda ketiga mengatur mekanisme transisi kepemimpinan, termasuk pengalihan dokumen-dokumen penting dan aset-aset milik DPP IKM. Salah satu rencana ambisius yang akan direalisasikan adalah penyusunan kerangka struktur pengurus yang akan menampung 18 posisi Waketum 18 jabatan Wasekjen, 18 Wakil Bendahara Umum (Wabendum), dan 18 departemen yang akan menjalankan program-program strategis organisasi. Struktur kepengurusan yang komprehensif ini dirancang untuk mengakomodasi representasi yang lebih luas dari berbagai daerah dan memberikan ruang partisipasi yang optimal bagi anggota IKM di seluruh Indonesia. Dengan total 72 posisi strategis dalam struktur baru, DPP IKM diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif dan terorganisir. Tim Gercep akan melanjutkan serangkaian rapat pada minggu mendatang untuk memfinalisasi berbagai keputusan yang telah dibahas dalam pertemuan perdana. Braditi Moulevey menegaskan bahwa semua keputusan yang dihasilkan dari rapat-rapat Tim Gercep akan segera ditetapkan untuk memastikan kelancaran proses transisi organisasi. Seluruh hasil pembahasan dan keputusan dari rapat perdana Tim Gerak Cepat ini sudah dilaporkan secara langsung kepada Ketua Umum DPP IKM, H Andre Rosiade, sebagai bentuk akuntabilitas dan koordinasi dalam proses pengambilan keputusan organisasi. “Langkah proaktif DPP IKM dalam membentuk Tim Gercep menunjukkan komitmen organisasi untuk segera mengimplementasikan hasil-hasil Munas pertama secara sistematis dan terstruktur, guna memperkuat fondasi organisasi di periode kepemimpinan yang baru ini,” tuturnya. (*)