Braditi Moulevey Rajo Mudo Tinggalkan DPW IKM Jakarta untuk Fokus Sekjen DPP usai Kurban Idul Adha 1446 Hijriah
JAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Keluarga Minang (DPW IKM) Jakarta, Braditi Moulevey Rajo Mudo, mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan tersebut setelah berhasil menyelenggarakan program kurban Idul Adha 1446 Hijriah. Program kurban yang dilaksanakan kemarin tersebut merupakan inisiatif perdana DPW IKM Jakarta yang dinilai sukses dan perlu diteruskan pada periode mendatang. Menurut Braditi Moulevey Rajo Mudo, pelaksanaan kurban Idul Adha 1446 Hijriah menjadi program penutup masa kepemimpinannya di DPW IKM Jakarta. Keputusan mundur dari jabatan ini terkait dengan terpilihnya dirinya sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat IKM (Sekjen DPP IKM). “Program kurban yang telah terlaksana kemarin adalah yang pertama kali diselenggarakan DPW IKM Jakarta dan harus menjadi agenda berkelanjutan untuk edisi-edisi selanjutnya,” ungkap Braditi Moulevey Rajo Mudo dalam keterangannya, Selasa (10/6/2025). Transisi kepemimpinan di DPW IKM Jakarta akan segera dimulai dengan diselenggarakannya rapat pleno diperluas dalam waktu dekat. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, posisi Ketua DPW IKM Jakarta akan diambil alih oleh salah satu Wakil Ketua dengan status Pelaksana Tugas (Plt). Pejabat sementara tersebut nantinya bertugas mempersiapkan dan melaksanakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh DPP IKM. Mekanisme pergantian ini merupakan prosedur standar dalam organisasi untuk memastikan keberlangsungan program dan kegiatan di tingkat wilayah. Setelah resmi mengundurkan diri dari DPW IKM Jakarta, Braditi Moulevey Rajo Mudo mengaku akan berkonsentrasi penuh pada tugasnya sebagai Sekjen DPP IKM. Perpindahan jabatan ini menandai babak baru dalam perjalanan kariernya di organisasi Ikatan Keluarga Minang. Program kurban Idul Adha 1446 Hijriah yang baru saja dilaksanakan tidak hanya memiliki makna ritual keagamaan, tetapi juga mengandung pesan dan makna mendalam bagi organisasi dan masyarakat. “Keberhasilan program perdana ini diharapkan dapat menjadi fondasi kuat untuk pengembangan kegiatan serupa di masa mendatang,” katanya. Dengan berakhirnya masa kepemimpinan Braditi Moulevey Rajo Mudo di DPW IKM Jakarta, organisasi memasuki fase transisi yang diharapkan dapat memperkuat struktur dan program kerja di tingkat wilayah sembari tetap menjaga sinergi dengan kebijakan DPP IKM. (*)
Braditi Moulevey Rajo Mudo: Munas I IKM Undang Gubernur dan Wagub Sumbar
Jakarta – Ikatan Keluarga Minang (IKM) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) I pada 22-24 Mei 2025 di Hotel Santika, Jakarta. Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi-Vasko Ruseimy diundang secara resmi untuk hadir dalam acara bersejarah bagi organisasi tersebut. “Kami mengundang secara resmi Gubernur dan Wagub Sumbar dalam kegiatan Munas I IKM,” Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) IKM Jakarta, Braditi Moulevey Rajo Mudo, saat diwawancarai pada Senin (19/5/2025). Moulevey menjelaskan bahwa persiapan penyelenggaraan Munas I IKM telah memasuki tahap final dengan tingkat kesiapan mencapai 99 persen. DPW IKM Jakarta sebagai tuan rumah telah berkolaborasi dengan event organizer (EO) untuk memastikan kelancaran pelaksanaan acara tersebut. “Persiapan sudah hampir sempurna. Kami hanya perlu melakukan sentuhan akhir pada beberapa aspek untuk memastikan seluruh peserta merasa nyaman selama kegiatan berlangsung,” terang Moulevey. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang konsolidasi organisasi, tetapi juga momentum penting untuk merumuskan arah kebijakan dan strategi organisasi untuk lima tahun ke depan. Ketua Umum DPP IKM periode sebelumnya yang kini menjabat sebagai Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon, direncanakan hadir dalam acara tersebut. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan arahan strategis dan wawasan berharga bagi perkembangan organisasi. “Kami berharap Pak Fadli Zon dapat memberikan sambutan dan wejangan untuk kepengurusan baru. Beliau telah menyampaikan akan fokus pada tugasnya sebagai Menbud setelah periode kepemimpinannya di IKM berakhir,” jelas Moulevey. Andre Rosiade Mencalonkan Diri Hingga saat ini, nama yang telah resmi mengajukan diri sebagai calon Ketua DPP IKM periode 2025-2030 adalah H Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Harian DPP IKM. “Sampai saat ini, baru Pak Andre Rosiade yang telah menyatakan kesediaan mencalonkan diri sebagai Ketua DPP IKM periode 2025-2030. Namun, kami tetap membuka peluang bagi kader lain yang berminat untuk turut berkontestasi,” ujar Moulevey. Politisi asal Sumbar ini dinilai memiliki kapasitas kepemimpinan dan jaringan yang luas, yang sangat dibutuhkan untuk memajukan organisasi di masa mendatang. Munas I IKM akan diisi dengan berbagai kegiatan penting, termasuk rapat pleno, penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), pemaparan visi dan misi dari calon ketua, serta proses pemilihan Ketua Umum DPP periode 2025-2030. “Munas ini juga akan menjadi ajang silaturahmi yang berharga bagi pengurus dan anggota IKM dari berbagai daerah,” tambah pria yang akrab disapa Levi tersebut. Sebagai organisasi kemasyarakatan berbasis kultural, IKM memiliki peran strategis dalam melestarikan nilai-nilai budaya Minangkabau serta membangun jaringan yang solid antar perantau Minang di seluruh Indonesia. “IKM berkomitmen untuk menjaga dan mengembangkan identitas kultural Minangkabau, sekaligus memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antar warga Minang di berbagai wilayah,” jelas Moulevey. Braditi Moulevey Rajo Mudo meyakini bahwa Munas I IKM akan berjalan lancar dan membawa dampak positif bagi pengembangan organisasi. “Dengan persiapan yang matang dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar, IKM siap melangkah ke babak baru dalam sejarah organisasinya,” tuturnya. (*)
Rayakan Hardiknas, Braditi Moulevey Gelar Nonton Bareng Film Animasi Jumbo untuk Anak Panti Asuhan di Padang
Padang – Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Keluarga Minang (DPW IKM) Jakarta mengadakan kegiatan nonton bareng film animasi “Jumbo” bersama sekitar 50 anak dari Panti Asuhan Sayyidah Adawiyah di kawasan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Acara yang diselenggarakan di Bioskop CGV Padang pada Jumat (2/5/2025) ini merupakan hasil kolaborasi antara DPW IKM Jakarta dengan Padang TV. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPW IKM Jakarta, Braditi Moulevey Rajo Mudo yang akrab disapa Uda Levi. “Kegiatan nonton bareng ini merupakan bentuk apresiasi kami terhadap karya anak bangsa sekaligus memperkenalkan film animasi berkualitas kepada generasi muda, khususnya anak-anak yang kurang beruntung,” ungkap Braditi Moulevey kepada awak media pada Jumat (2/5/2025). Pemilihan film animasi “Jumbo” bukan tanpa pertimbangan. Film karya sutradara berdarah Minangkabau ini dipilih karena mengandung pesan moral dan pendidikan yang relevan dengan semangat Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh tepat pada 2 Mei setiap tahunnya. Dalam kesempatan tersebut, Braditi Moulevey juga memberikan sambutan langsung di hadapan seluruh peserta. “Saya sangat senang bisa berbagi kebahagiaan dengan anak-anak Panti Asuhan Sayyidah Adawiyah melalui film animasi karya anak bangsa,” kata Braditi. Tidak hanya mengajak anak-anak panti menonton film, DPW IKM Jakarta juga memberikan bantuan dana sebesar Rp5 juta pada saat mengunjungi langsung panti asuhan tersebut. “Panti asuhan ini membutuhkan perhatian lebih, baik dari Pemerintah Kota (Pemko) Padang maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar Sumbar,” tegas Braditi. Menurut Braditi Moulevey, DPW IKM Jakarta tidak sekadar menjadi wadah bagi para perantau Minang. Organisasi ini memiliki peran strategis dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas guna menyongsong Indonesia Emas 2045. “Kegiatan seperti ini diharapkan tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga dapat menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap karya anak bangsa, serta menginspirasi anak-anak untuk mengembangkan kreativitas mereka di bidang seni dan animasi,” tambahnya. DPW IKM Jakarta, katanya, berencana menjadikan kegiatan serupa sebagai agenda rutin untuk memperkenalkan berbagai karya seni dan budaya Indonesia, khususnya yang berasal dari Minangkabau, kepada masyarakat luas. “Ini juga merupakan bentuk komitmen kami yang berada di perantauan untuk tetap menjaga hubungan dengan ranah (kampung halaman). Karena itu, kami akan selalu hadir di tengah masyarakat,” tuturnya. Sebagai pegiat seni dan budaya Minangkabau, Braditi Moulevey Rajo Mudo menunjukkan antusiasme tinggi dalam mendukung kegiatan yang memadukan unsur pendidikan, hiburan, dan kepedulian sosial ini. “Acara nonton bareng tersebut menjadi bukti nyata bagaimana organisasi perantau dapat berkontribusi positif tidak hanya bagi anggotanya tetapi juga bagi masyarakat di kampung halaman,” tuturnya. (*)
Wajah Wisata Kota Padang dan Ancaman Premanisme yang Tak Boleh Diabaikan
Oleh: Braditi Moulevey Rajo Mudo Ketua DPW IKM Jakarta/Tokoh Muda Minang Kota Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat, dikenal luas dengan keindahan alamnya yang memukau. Garis pantainya yang panjang, panorama Gunung Padang, serta kekayaan budaya Minangkabau menjadikannya salah satu destinasi wisata andalan di Pulau Sumatera. Setiap tahunnya, baik wisatawan domestik maupun mancanegara datang berbondong-bondong untuk merasakan keunikan yang ditawarkan kota ini, mulai dari wisata bahari hingga kuliner legendaris seperti rendang, soto dan sate padang. Namun, di balik potensi yang luar biasa itu, muncul satu persoalan yang mulai meresahkan banyak pihak, terutama para wisatawan, yaitu aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum tukang parkir liar dan sebagian oknum warga di sekitar kawasan wisata. Fenomena ini bukan sekadar gangguan kecil, tetapi bisa berdampak besar pada kenyamanan, keamanan, bahkan citra pariwisata Kota Padang di mata publik. Kenyamanan yang Terganggu, Citra yang Tercoreng Laporan mengenai ulah tukang parkir liar atau preman berkedok “jasa keamanan” mulai menjadi pembicaraan serius di media sosial, forum perjalanan, bahkan dalam perbincangan di antara pelaku pariwisata. Banyak wisatawan yang mengeluh dikenai tarif parkir tidak wajar—berkisar antara Rp10.000 hingga Rp20.000 untuk sepeda motor, bahkan bisa lebih untuk mobil, tanpa adanya tiket resmi atau tanda bukti pembayaran. Jika menolak, mereka mendapat tekanan, tatapan mengintimidasi, hingga ancaman verbal, juga oknum pedagang yang terkadang suka ”mamakuak” harga dagangan sesuka hati. Beberapa kasus juga menunjukkan adanya praktik pemalakan terhadap wisatawan asing yang dianggap “mudah diperas”. Hal ini tentu bukan hanya sekadar gangguan, melainkan bentuk kejahatan yang harus ditindak tegas. Keberadaan oknum seperti ini menimbulkan ketidaknyamanan dan membuat wisatawan merasa tidak aman, bahkan sebelum mereka benar-benar menikmati tempat wisata yang ada. Pariwisata sejatinya bukan hanya soal tempat yang indah, tetapi juga soal pengalaman. Sekali wisatawan merasa tidak nyaman, mereka akan meninggalkan review buruk, menceritakan pengalaman negatifnya, dan bisa jadi tidak akan kembali lagi. Di era digital seperti sekarang, satu unggahan viral tentang pengalaman buruk di Kota Padang bisa berdampak lebih luas daripada sekadar kehilangan satu wisatawan. Premanisme Berkedok Warga Lokal Yang juga menyedihkan adalah ketika gangguan tidak hanya datang dari tukang parkir liar, tetapi juga dari sebagian warga yang memanfaatkan keramaian wisata untuk mencari keuntungan pribadi secara tidak sehat. Ada yang berpura-pura menjadi “pemandu lokal”, memaksa wisatawan untuk menggunakan jasanya, lalu meminta bayaran tidak masuk akal. Ada pula yang berdalih “menjaga kendaraan” tapi dengan cara intimidatif. Fenomena ini perlahan-lahan membentuk stereotip negatif terhadap masyarakat lokal, padahal sebagian besar warga Padang sejatinya ramah dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat. Jika dibiarkan, bukan hanya industri pariwisata yang akan terpuruk, tetapi juga hubungan sosial antara warga dan pendatang bisa menjadi tegang. Ini tentu bertolak belakang dengan semangat “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” yang menjadi filosofi hidup masyarakat Minang, yang mengedepankan nilai-nilai kesantunan, saling menghargai, dan musyawarah. Solusi Konkret: Tindakan, Bukan Sekadar Wacana Masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan seruan moral atau slogan. Diperlukan tindakan nyata dan terkoordinasi dari berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah, aparat keamanan, pelaku usaha wisata, dan masyarakat. 1. Penertiban dan Regulasi Parkir: Pemerintah Kota Padang harus memastikan bahwa seluruh kawasan wisata memiliki sistem parkir resmi dengan tarif yang transparan dan pengelolaan yang profesional. Tukang parkir harus terdaftar, mengenakan atribut resmi, dan memberikan tiket sebagai bukti transaksi. 2. Kehadiran Aparat di Lapangan: Polisi dan Satpol PP perlu rutin berpatroli di area wisata, tidak hanya saat libur panjang atau akhir pekan, tapi juga di hari-hari biasa. Kehadiran mereka bisa menjadi pencegah bagi oknum yang berniat melakukan pemalakan atau intimidasi. 3. Edukasi dan Sosialisasi kepada Warga: Masyarakat lokal perlu diedukasi bahwa menjadi tuan rumah yang baik bagi wisatawan akan memberikan manfaat jangka panjang. Pemkot bisa menggandeng tokoh adat, tokoh masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan untuk mengampanyekan pentingnya menjaga citra kota. 4. Saluran Laporan Cepat dan Efektif: Dibutuhkan hotline atau aplikasi pelaporan yang mudah diakses wisatawan jika mereka mengalami gangguan. Setiap laporan harus ditindaklanjuti secara serius agar wisatawan merasa didengar dan dilindungi. 5. Kolaborasi dengan Pelaku Wisata: Agen perjalanan, pemilik penginapan, dan pelaku usaha kuliner bisa ikut menyuarakan pentingnya kenyamanan wisatawan. Mereka bisa menjadi perpanjangan tangan dalam memberikan edukasi dan melaporkan kejadian mencurigakan. Menjaga Wajah Kota Padang Pariwisata adalah wajah dari sebuah kota. Ia bisa menjadi sumber penghasilan, peluang kerja, dan kebanggaan masyarakat. Namun, wajah itu bisa rusak jika tidak dijaga dengan baik. Kota Padang memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi destinasi kelas dunia. Tapi untuk sampai ke sana, kenyamanan dan keamanan wisatawan harus menjadi prioritas utama. Masyarakat, pemerintah, dan aparat harus berdiri di barisan yang sama untuk menolak premanisme dan gangguan sosial. Karena jika dibiarkan, bukan hanya wisatawan yang akan pergi, tetapi juga harapan besar kita terhadap masa depan pariwisata Kota Padang. (*)
Braditi Moulevey Rajo Mudo Perkenalkan IKM Jakarta Lewat Baliho di Kampung Halaman
Padang – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Keluarga Minang (IKM) Jakarta, Braditi Moulevey Rajo Mudo, mengungkapkan bahwa dirinya telah memasang sejumlah baliho penyambutan bagi para perantau Minang yang tersebar di berbagai lokasi strategis di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Pemasangan baliho tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memperkenalkan IKM kepada masyarakat di kampung halaman serta para perantau yang pulang kampung, khususnya pada momentum Idul Fitri 1446 Hijriah. “Intinya, ini merupakan wujud tanggung jawab saya sebagai ketua IKM Jakarta untuk lebih memperkenalkan organisasi kepada masyarakat di kampung halaman. Selain itu, kami juga ingin memperkenalkan IKM kepada perantau Minang yang sedang pulang kampung,” kata Braditi Moulevey, Rabu (2/4/2025). Baliho-baliho tersebut, katanya, ditempatkan di lokasi-lokasi strategis seperti kawasan Sawahan, Pasar Pagi Raden Saleh, Indarung, Pantai Padang, hingga Simpang Kampung Jua Bypass. “Penempatan di berbagai titik ini bertujuan untuk memastikan para perantau yang baru tiba di Kota Padang bisa mengetahui IKM dan keberadaan kami secara tak langsung,” katanya. Pada baliho yang dipasang terpampang foto Braditi Moulevey Rajo Mudo dengan ucapan “Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah” dan “Selamat Datang Perantau Minang di Kota Padang”. “Pesan tersebut menjadi simbol penyambutan hangat dan penghormatan kepada tradisi pulang kampung yang menjadi bagian penting dari budaya masyarakat Minangkabau,” katanya. Inisiatif pemasangan baliho ini, kata Moulevey, juga mencerminkan peran aktif organisasi IKM Jakarta dalam menjaga silaturahmi antara perantau Minang yang berdomisili di Ibukota dengan kampung halaman mereka. “Melalui kehadiran visual ini, IKM Jakarta berupaya membangun jembatan komunikasi dengan masyarakat di tanah kelahiran sekaligus memperkuat eksistensi organisasi di mata publik,” kata pria yang akrab disapa Levi tersebut. Sebagai organisasi paguyuban yang menaungi perantau Minang di Jakarta, IKM kata Moulevey, memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai dan identitas budaya Minangkabau di perantauan. “Pemasangan baliho-baliho ini merupakan salah satu bentuk komunikasi organisasi dengan masyarakat luas,” katanya. Selain itu, katanya, momentum Idul Fitri yang identik dengan tradisi pulang kampung menjadi kesempatan strategis bagi IKM Jakarta untuk menyapa perantau dan masyarakat di kampung halaman. “Kami pertegas, bahwa pemasangan baliho ini juga sekaligus memperkenalkan keberadaan organisasi yang menjadi rumah bagi perantau Minang di Jakarta,” tuturnya. (*)
Braditi Moulevey Paparkan Rencana Sekolah Rakyat untuk Anak Putus Sekolah di Padang
Padang – Ketua DPW Ikatan Keluarga Minang (IKM) Jakarta, Braditi Moulevey Rajo Mudo melakukan pertemuan dengan Kapolda Sumatera Barat (Sumbar), Irjen Dr Gatot Tri Suryanta, dengan menghasilkan sejumlah temuan krusial terkait persoalan sosial di provinsi tersebut. Dalam pertemuan yang berlangsung di Polda Sumbar, Rabu (26/3/2025), terungkap fakta mengejutkan tentang kondisi generasi muda di daerah ini. Menurut keterangan Kapolda, tawuran yang kerap terjadi di Kota Padang melibatkan anak-anak usia sekolah dengan latar belakang putus sekolah. Akar permasalahan bermula dari dampak pandemi Covid-19 yang memaksa proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Kendala keterbatasan ekonomi membuat sejumlah pelajar tidak mampu mengakses pendidikan online akibat minimnya dukungan teknologi. “Anak-anak yang tidak bersekolah rentan terhadap pergaulan negatif. Persoalan sosial seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, hingga isu LGBT menjadi konsekuensi dari minimnya pengawasan dan pembinaan,” katanya. Sebagai respons, DPW IKM Jakarta berencana menginisiasi beberapa program konkret. “Kami akan diskusikan pembentukan sekolah rakyat gratis dan lembaga konseling khusus untuk anak-anak putus sekolah,” katanya. Sementara itu, Kapolda Sumbar, Irjen Dr Gatot Tri Suryanta kata Moulevey, mendorong para perantau Minang untuk aktif membangun kampung halaman. Tidak sekadar pembangunan infrastruktur, namun pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama. “Kita ingin Sumbar menjadi wilayah bebas tawuran dan narkoba. Kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan diaspora atau perantau diharapkan mampu menghasilkan terobosan konkret,” katanya. Pertemuan tersebut, katanya, menggarisbawahi pentingnya kesadaran sejarah dan tanggung jawab bersama dalam membangun generasi berkualitas. Provinsi Sumbar, kata pria asal Kota Padang itu, yang dikenal dengan sejarah perjuangannya, kini menghadapi tantangan baru dalam membina generasi muda. “IKM Jakarta berkomitmen menjadi mitra pemerintah, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi memutus mata rantai persoalan sosial yang menghadang potensi generasi muda Sumbar,” tuturnya. (*)
